lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada beras impor yang masuk ke Indonesia hingga Juni 2021.
Pernyataan ini muncul untuk menanggapi polemik rencana impor beras yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan.
Jokowi juga mengatakan sudah hampir tiga tahun Indonesia tidak mengimpor beras.
"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia," kata Jokowi dalam pernyataanya yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (26/3/2021).
Namun, Jokowi membenarkan adanya nota kesepahaman dengan Thailand dan Vietnam tentang impor beras.
Kendati demikian, Jokowi menyebut nota kesepahaman itu hanya untuk berjaga-jaga di tengah situasi pandemi.
"Itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian," katanya.
Baca: Rencana Impor Beras 1 Juta Ton Ditolak Legislator PDIP, Dinilai Bawa Dampak Kesengsaraan Bagi Petani
Presiden berjanji rencana impor beras tersebut tidak akan menggangu penyerapan beras petani lokal oleh Bulog.
Ia akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membantu proses penyerapan beras petani.
"Saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk, saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya. Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan," kata Jokowi.
Presiden meminta perdebatan soal rencana impor beras tersebut dihentikan karena perdebatan justru akan membuat harga gabah menjadi turun.
"Saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras, ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," ujarnya.
Jokowi pun memastikan beras hasil panen petani akan diserap oleh Bulog.
Pihaknya juga akan segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk membantu terkait anggarannya nanti.
Baca: Impor Beras 1 Juta Ton di Tengah Kampanye Benci Produk Asing yang Digaungkan Jokowi
"Sekali lagi saya tegaskan, berasnya belum masuk. Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya," kata Jokowi.
Sebelumnya. rencana Kementerian Perdagangan mengimpor beras menuai polemik lantaran dilakukan berdekatan dengan panen raya.
Tidak hanya di luar pemerintahan, Impor beras yang dicetuskan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga mendapat sorotan dari dalam pemerintah.
Pihak Kementerian Pertanian menyebut bahwa produksi beras nasional bakal surplus alias berlebih sampai akhir Mei 2021.
Tidak hanya beras, komoditas lainnya yang surplus tersebut yakni jagung, kedelai, bawang merah, cabai, daging dan gula.
Tidak hanya dari Kementan, rencana impor beras juga mendapat sorotan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.
Baca: Beras BPNT Hebohkan Warga Cianjur, Berbentuk Berlian Ternyata Campuran Plastik Tak Layak Konsumsi
Ia menilai, kebijakan impor beras tersebut tak sejalan dengan arahan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri.
"Pak Presiden bahkan bilang cintailah produk dalam negeri artinya utamakan produksi dalam negeri. Saya pegang pembicaraan itu. Tapi belum apa-apa kok kita malah menyatakan impor beras, apalagi ini lagi masa panen," Kata Buwas Kamis kemarin.
Anggota DPR: Di mana letak kesalahan rencana impor beras?
Anggota DPR dari Komisi IV, Firman Soebagyo, justru merasa geli terhadap pihak yang sibuk mempersoalkan kebijakan pemerintah tentang rencana impor beras satu juta ton tahun ini.
Firman balik bertanya mengenai letak kesalahan kebijakan itu.
Pasalnya “rencana” impor beras merupakan kewajiban pemerintah.
Dalam melaksanakan semua tugasnya pemerintah harus membuat perencanaan.
"Perencanaan itu bisa terealisasi dan bisa saja tidak. Sifatnya kondisional kok," ucap anggota DPR asal Dapil Jateng III itu.
Dalam rencana impor beras, pelaksananya bukan pemerintah.
Akan tetapi pemerintah menugaskan lembaga pelaksana yaitu Perum Bulog atau BUMN yang membidangi pangan.
Firman menjelaskan bahwa perencanaan pemerintah ini sebagai bentuk kehadiran negara.
Pemerintah membuat perencanaan stok beras selama satu tahun ke depan sebagai amanat konstitusi bahwa “pangan harus disediakan oleh negara”.
“Pertanyaannya kenapa ini harus direncanakan? Karena saat ini Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 800 ribu ton. Data yang kami peroleh dari 800 ribu ton terdapat kerusakan sebesar 102.000 ton. Beras ini merupakan sisa impor Bulog tahun 2018 dan 2019,” ungkap Firman.
Baca: Situasi Ekonomi Timor Leste 18 Tahun Merdeka: Negara Miskin ke-152, Ketergantungan Impor Indonesia
Firman menilai bahwa Bulog saat ini menghadapi kepanikan dengan adanya kebijakan pemerintah itu.
Ada kekhawatiran stok Bulog tersebut, tidak terserap.
Ini akan berakibat semakin meningkatnya kerusakan beras yang masih tersimpan.
Bahkan, bisa menimbulkan dampak kerugian yang makin besar.
“Mangkraknya beras Bulog sebanyak 800 ribu ini adalah akibat kebijakan Kemensos yang menghapuskan program raskin (beras untuk keluarga miskin) dan rastra (beras untuk keluarga sejahtera) yang digantikan dengan bantuan langsung tunai,” tambah Firman.
Firman menyatakan Bulog tambah panik karena gudang yang dimiliki tidak memenuhi standar.
Gudang Bulog tidak memiliki fumigasi, yang menyebabkan semakin cepatnya kerusakan terhadap stok beras yang disimpan Bulog.
Firman menyatakan jika pemerintah tidak membuat antisipasi cadangan pangan, justru akan sangat berbahaya.
"Seumpama panen raya di bulan April nanti tidak bisa mencapai satu juta ton, seperti yang disampaikan Bulog, siapa yang akan disalahkan rakyat? Apalagi kalau sampai terjadi kelangkaan beras dan gejolak kenaikan harga? Kan pemerintah lagi yang disalahkan," ucap Firman.
Firman mengaku heran karena pada era sebelumnya impor beras selalu terjadi, tetapi tidak seheboh saat ini. Firman meminta kepada semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana.
(Tribunnewswiki/Tyo/Tribunnews/Taufik Ismail)
Baca berita lainnya tentang impor beras di sini.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Firman Soebagyo: Hiruk Pikuk Politik Beras Akibat Bulog Tengah Panik dan Presiden Jokowi: Saya Pastikan Sampai Juni 2021 Tidak Ada Beras Impor Masuk Indonesia
