TRIBUNNEWSWIKI.COM - Mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sengaja merekayasa kongres Partai Demokrat 2020.
Hal itu ia sampaikan setelah dirinya dipecat dari Partai Demokrat, lantaran diduga terlibat kudeta Partai Demokrat.
Menurut Jhoni Allen, hal itu dilakukan SBY untuk memuluskan jalan Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) jadi ketua umum.
Tak hanya Kongres V, Kongres IV Surabaya pada 2018 juga tak luput dari rekayasa SBY, klaim Jhoni Allen.
"Pada Kongres keempat 2018 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat."
"Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Demokrat di seluruh tanah air," ungkap Jhoni Allen Marbun dalam video, dikutip Tribunnews.com, Selasa (2/3/2021).
Baca: Dipecat, Jhoni Allen Tegaskan SBY Bukan Pendiri Demokrat, Cuma Sumbang Rp 100 Juta saat Pemilu 2004
"Selanjutnya, pada Kongres kelima 2020 di Senayan, Jakarta, kembali SBY merekayasa tata cara kongres tidak sesuai bagaimana mestinya."
"Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan, dimana salah satu isinya membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum."
"Selain itu, tidak ada laporan pertanggung jawaban dari ketua umum SBY," imbuh dia.
Selanjutnya barulah SBY merancang jalan AHY menuju ketua umum.
"Selanjutnya, SBY mendesain ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk men-declare AHY menjadi ketua umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi," katanya.
Karena hal itu, Jhoni menyebut AHY sampai dipuncak Demokrat tanpa pernah mendaki.
Baca: Partai Demokrat Panas, 2 Ketua DPC Dipecat karena Dukung KLB, Eks Wasekjen Pertanyakan Maksud SBY
Lebih lanjut, dirinya menyebut Partai Demokrat tengah mengalami krisis kepemimpinan.
"Maka, hanya AHY berada di puncak gunung, tapi tidak pernah mendaki."
"Oleh sebab itu, AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung, sehingga bapaknya, SBY, yang saya hormati, menjadi turun gunung."
"Inilah yang disebut krisis kepemimpinan," tandasnya.
Sebelumnya, AHY Terpilih secara aklamasi.
Keputusan tersebut diambil setelah sidang paripurna melakukan verifikasi dan menyatakan AHY memenuhi persyaratan menjadi ketua umum dalam Kongres V Partai Demokrat 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (14/3/2020).
Diberitakan Serambinews.com, saat melampirkan formulir pendaftaran calon ketua umum, AHY telah mendapat dukungan 93 persen suara dari DPD maupun DPC.
Dukungan mayoritas itu secara otomatis memuluskan AHY menjadi calon ketua umum yang sebelumnya diemban SBY.
Moeldoko Minta SBY Tak Menekan Dirinya
Baca: Popularitas Moeldoko Diprediksi Naik, Andi Mallarangeng Bongkar Sosok Pak Lurah yang Restui Pilpres
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko angkat bicara setelah namanya terang-terangan disebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam isu kudeta Partai Demokrat.
Moeldoko kaget dengan persoalan internal partai yang masih belum selesai.
"Memang belum selesai di Demokrat? Saya pikir sudah selesai. Kan saya enggak ngikutin ya," kata Moeldoko di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (25/2/2021), dikutip Tribunnews.
Dirinya mengaku tak mengikuti perkembangan kasus itu.
"Sehingga dalam 3 minggu terakhir ini saya sibuk mengurusi itu ya. 3-4 minggu terakhir ini. Sehingga saya ga ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai," katanya.
Terkait hal ini, Moeldoko meminta semua pihak yang menudingnya tak terus-terusan menekan dirinya.
"Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya ya," katanya.
Baca: AHY Tak Lagi Bawa Nama Jokowi dalam Isu Kudeta di Demokrat: Presiden Tidak Tahu-menahu
Baca: Mantan Kader Sebut AHY Abaikan Jasa Pendiri Partai, Demokrat Beberkan Perjuangan Sang Putra SBY
Karena dia mengaku sama sekali tak tahu tentang kudeta Demokrat.
"Jadi saya berharap jangan menekan saya seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu, saya pesan seperti itu saja karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini. Itu saja makasih," pungkasnya.
SBY terang-terangan sebut nama Moeldoko
Mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono buka suara terkait isu kudeta.
Dalam pidatonya, SBY secara terang-terangan menyebut nama Moeldoko.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menyebut sederet nama yang menurutnya hanya dicatut Moeldoko, termasuk Presiden Jokowi.
Pidato SBY itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada pimpinan dan seluruh kader Partai Demokrat pada Senin, 22 Februari 2021, dan diunggah Kamis (24/2/2021).
Mulanya SBY bersumpah tetap menjadi kader Demokrat.
"Insya Allah sepanjang hayat dikandung badan, saya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan akan menjadi benteng dan bhayangkara partai ini menghadapi siapapun yang mengganggu, merusak, merebut dan menghancurkan partai kita. Ini sumpah saya. Sumpah dan kesetiaan saya di hadapan Tuhan YME," tegasnya.
Kemudian dirinya langsung menyorot kudeta.
Baca: AHY Tak Lagi Bawa Nama Jokowi dalam Isu Kudeta di Demokrat: Presiden Tidak Tahu-menahu
"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli partai Demokrat saya katakan dengan tegas dan jelas Partai Demokrat nor for sale. Partai kami bukan untuk diperjual belikan meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang anda berapapun besarnya," ujarnya.
"Saya tidak percaya orang luar yang hendak mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat dan kebetulan memiliki jabatan penting di pemerintahan itu sungguh mencintai partai. Yang dia inginan hanya kekuasaan semata. Kekuasaan yang hendak digunakan untuk maju Pilpres 2024," ucapnya.
Ia terang-terangan menyebut nama Kepala Staf Presiden Moeldoko.
"Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden jokowi. Saya juga yakin Jokowi punya integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," ujarnya.
Kemudian ia menyebut nama-nama yang ia yakini hanya dicatut.
Baca: Mantan Kader Sebut AHY Abaikan Jasa Pendiri Partai, Demokrat Beberkan Perjuangan Sang Putra SBY
"Partai Demokrat meyakini yang dilakukan Moeldoko itu sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Sementara itu, saya juga punya keyakinan bahwa nama Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menkumham Yasonna Laoly juga dicatut namanya."
"Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan KaBIN Jenderal Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya. Partai Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul betul tidak tahu menahu dan tidak masuk diakal mengganggu Partai Demokrat," bebernya.
(TribunnewsWiki.com/A Nur)