lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - PBB kritik tajam distribusi vaksin Covid-19 yang dianggap tidak adil, ada 130 negara belum terima dosis vaksin.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, secara tajam mengkritik distribusi vaksin Covid-19 yang disebutnya sangat tidak merata dan tidak adil.
Hingga kini, ada 10 negara telah memesan 75 persen dari semua dosis vaksin yang tersedia.
Sementara, 130 negara lain masih belum menerima satu dosis pun vaksin Covid-19.
Pimpinan PBB tersebut menuntut upaya global, untuk membuat semua orang di setiap negara divaksinasi secepat mungkin .
"Pada saat kritis ini, ekuitas vaksin adalah ujian moral terbesar di hadapan komunitas global," kata Guterres dalam pertemuan tingkat tinggi dewan keamanan PBB pada Rabu (17/2/2021) melansir Guardian.
Guterres menyerukan rencana vaksinasi global, dengan menyatukan mereka yang memiliki kekuatan guna memastikan distribusi vaksin merata.
Yakni mulai dari ilmuwan, produsen vaksin dan mereka yang dapat mendanai upaya tersebut.
Dia pun meminta G20 untuk membentuk gugus tugas darurat agar membuat rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan dan pembiayaannya.
Dia berharap pertemuan G7 (negara industri besar - Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, Inggris, Prancis, Kanada dan Italia), pada Jumat (19/2/2021) dapat menciptakan memobilisasi sumber daya keuangan yang diperlukan.
Sebanyak tiga belas menteri berpidato di pertemuan dewan virtual yang diselenggarakan oleh Inggris.
Mereka membahas tentang peningkatan akses ke vaksinasi Covid, termasuk di daerah konflik.
Seperti diketahui, virus corona telah menginfeksi lebih dari 109 juta orang dan menewaskan sedikitnya 2,4 juta orang, menurut pelacak Universitas Johns Hopkins.
Saat produsen berjuang untuk meningkatkan produksi vaksin, masih banyak negara mengeluh tertinggal.
Negara kaya bahkan juga menghadapi kekurangan dan keluhan domestik.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sudah menginisiasi Program Covax, dengan membeli dan memberikan vaksin virus corona bagi orang-orang termiskin di dunia.
Hanya saja, rencana program meleset dari target awal saat diluncurkan.
WHO mengatakan Covax membutuhkan 5 miliar dollar AS pada 2021.
Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menyatakan niat pemerintahan Biden akan bekerja dengan mitranya di seluruh dunia.
Khususnya untuk memperluas kapasitas produksi dan distribusi, serta meningkatkan akses, termasuk ke populasi yang terpinggirkan.
Presiden Joe Biden telah bergabung kembali dengan WHO. Blinken juga mengumumkan pada akhir Februari AS akan membayar lebih dari 200 juta dollar AS (Rp 2,8 triliun). Uang itu merupakan kewajiban sesuai ketentuan PBB, dalam upaya mereformasi hubungan dengan Washington.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengkritik tumbuhnya "kesenjangan imunitas" dan menyerukan dunia untuk "bersatu menolak ' nasionalisme vaksin.” Beijing juga mempromosikan distribusi vaksin yang adil dan merata. Khususnya, membuat vaksin covid-19 dapat diakses dan terjangkau untuk dikembangkan negara, termasuk yang berkonflik ”.
Atas permintaan WHO, katanya, China akan menyumbangkan 10 juta dosis vaksin untuk Covax pada tahap awal.
China telah menyumbangkan vaksin kepada 53 negara berkembang termasuk Somalia, Irak, Sudan Selatan dan Palestina, yang merupakan negara diawasi PBB.
Menurutnya, “Negeri Tirai Bambu” juga telah mengekspor vaksin ke 22 negara. Selain itu juga meluncurkan kerja sama penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19, dengan lebih dari 10 negara.
Sementara Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, juga menyerukan agar negara-negara menghentikan "nasionalisme vaksin" dan dorongan untuk internasionalisme.
“Menimbun dosis yang berlebihan akan menggagalkan upaya kita untuk mencapai keamanan kesehatan kolektif,” dia memperingatkan.
Jaishankar mengungkapkan ada dua vaksin, termasuk satu yang dikembangkan di India, telah diberikan otorisasi darurat di negaranya. Sebanyak 30 kandidat vaksin sedang dalam berbagai tahap pengembangan.
Dia juga mengumumkan telah memberikan 200.000 dosis vaksin Covid-19 untuk sekitar 90.000 pasukan perdamaian PBB yang bertugas di lusinan titik konflik di seluruh dunia.
Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard, yang juga menjadi Presiden Komunitas Amerika Latin dan Karibia, menyerukan untuk mempercepat Covax dan menghentikan “penimbunan yang tidak semestinya” dan “monopoli vaksin”.
Dia mendesak agar prioritas diberikan kepada negara-negara dengan sumber daya terbatas. Sebab realita menunjukkan negara-negara ini tidak akan memiliki akses luas ke vaksin bahkan sampai pertengahan 2023, jika tren saat ini terus berlanjut.
“Apa yang kami lihat adalah kesenjangan yang sangat besar,” kata Ebrard.
“Faktanya, saya rasa kita belum pernah melihat kesenjangan sebesar itu memengaruhi begitu banyak orang dalam waktu yang sesingkat ini. Itulah mengapa penting untuk membalikkan kondisi ini. "
Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, yang negaranya menjabat sebagai presiden dewan keamanan bulan ini dan memimpin pertemuan virtual tersebut, mendesak badan paling kuat PBB ini untuk mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata lokal di zona konflik.
Jadi memungkinkan proses pengiriman vaksin Covid-19.
Inggris mengatakan lebih dari 160 juta orang berisiko dikeluarkan dari vaksinasi virus corona, karena mereka tinggal di negara-negara yang dilanda konflik dan ketidakstabilan, termasuk Yaman, Suriah, Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia.
Akan tetapi, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, justru melontarkan keberatan atas usulan anggota dewan yang berfokus pada akses yang adil ke vaksin.
Kremlin menilai hal ini melampaui mandat Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas, Kompas.com/Bernadette Aderi Puspaningrum)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PBB: 130 Negara Belum Terima Satu pun Dosis Vaksin Covid-19, Distribusi Sangat Tidak Adil"
