lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah mengadakan tes rapid gratis di sejumlah kabupaten/kota yang menerapkan penyelenggara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) berskala mikro.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tes rapid antigen dilakukan secara gratis untuk masyarakat di 98 kabupaten/kota PPKM Mikro.
Masyarakat dipersilakan datang ke Puskesmas jika merasa ada gejala Covid-19 dan mengikuti pemeriksaan tes rapid antigen.
"Tes (rapid antigen) dan tracing pada PPKM tidak ada beban pembiayaan," ujar Nadia dalam konferensi pers daring yang ditayangkan YouTube Kemenkes, Rabu (10/2/2021).
Menurutnya, tes rapid antigen gratis di 98 daerah penyelenggara PPKM merupakan program pemerintah. Tujuannya untuk mendukung pelacakan (tracing), pemeriksaan (testing) dan perawatan (treatment) atau 3T sehingga bisa menekan kasus Covid-19 di daerah penyelenggara PPKM.
"Sehingga kalau masyarakat merasa ada gejala Covid-19, lalu ingin tahu dia positif atau tidak, silakan datang ke Puskesmas," kata Nadia.
Baca: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro
Baca: Pengamat: Ibarat Air Bah Ditangani Pompa Sanyo, Tanggapi Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Covid-19
"Untuk melakukan pemeriksaan tes rapid antigen. Setelah tahu dia positif, maka dilakukan pelacakan kepada 20-30 orang yang berkontak dengannya," lanjutnya.
Adapun penentuan 98 kabupaten/kota ini menurut Nadia berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021.
Kabupaten/kota yang dimaksud berada di tujuh provinsi yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali.
Sebelumnya Nadia mengatakan, sebanyak 1,7 juga alat tes rapid antigen akan difokuskan untuk pelaksanaan pelacakan kasus Covid-19 di 98 kabupaten/kota yang menerapkam PPKM level mikro.
Nadia menyebut, fungsi dari alat rapid tes antigen adalah sebagai alat diagnosis untuk memastikan seseorang terkonfirmasi Covid-19 atau tidak secara cepat.
"Ada sejumlah 1,7 juta alat yang kita akan konsentrasikan pada 98 kabupaten/kota. Bukan hanya rapid antigen saja, tapi juga proses pelaksanaan tracingnya akan dofokuskan di 98 daerah tersebut," ujarnya.
Baca: Pemerintah Terapkan PPKM Mikro Mulai 9 Februari, Mal Boleh Buka Sampai Pukul 21.00 WIB
Baca: Pemerintah Keluarkan Aturan tentang PPKM Mikro yang Akan Dilaksanakan 9-22 Februari 2021
Nadia menambahkan, saat ini Indonesia telah memiliki dua juta alat rapid antigen yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
"Ini tinggal kita dorong untuk dimanfaatkan hingga level Puskesmas," tuturnya. Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, rapid test antigen sering pula disebut dengan swab antigen.
Tes ini dinilai lebih akurat dibandingkan tes antibodi karena dapat mengidentifikasi virus dalam sekresi hidung dan tenggorokan.
Pemeriksaannya dapat dilakukan di tempat yang mempunyai fasilitas biosafety cabinet.
Rapid test antigen dapat digunakan dalam mendeteksi kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) pada wilayah yang tak mempunyai fasilitas pemeriksaan Reverse Transcriptase-Polumerase Chain Reaction (RT-PCR).
Rapid test antigen hanya sebagai screening awal, yang hasilnya harus tetap dikonfirmasi dengan test RT-PCR.
Baca: PPKM Mikro Dimulai Hari Ini, Menko PMK Muhadjir Sebut Masyarakat dan Media Jadi Peran Penting
Baca: Pemerintah Terapkan PPKM Mikro, Epidemiolog: Kebijakan Tidak Berbasis Data Terkini
Prinsip gas dan rem
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Pulau Jawa dan Bali akan berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
"Pembatasan-pembatasan yang biasa dilakukan skala yang luas, skalanya kembali lagi mikro, potensi untuk kegiatan ekonomi dan sosial yang aman Covid-19 itu jadi bisa dilakukan," kata Wiku dalam diskusi secara virtual, Rabu (10/2/2021).
Wiku mengatakan, aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang aman dari Covid-19 bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip gas dan rem di desa dan kelurahan.
Ia mengatakan, prinsip gas dan rem ini bisa dikendalikan Satgas Covid-19 bersama pos komando.
Baca: Apa Itu PPKM Berskala Mikro? Kebijakan Baru Jokowi yang Mulai Berlaku pada 9 Februari 2021
"Jadi pengendalian yang disebut gas dan rem bukan di Pemerintah pusat, gas dan rem PPKM mikro ada di level mikro (Desa dan kelurahan).
Ini adalah kemandirian daerah, gotong royong itu penting, di sini lah letaknya keterikatan semua pihak melakukan pengendalian," ujar Wiku.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah memutuskan akan menerapkan PPKM berskala mikro mulai 9 Februari 2021.
Dalam pertemuan dengan gubernur dari lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali, pada Rabu (3/2/2021).
Jokowi mengatakan PPKM di Jawa dan Bali yang sudah diperpanjang hingga dua kali masih belum efektif menekan laju penularan Covid-19.
Jokowi menilai, perlu adanya PPKM berskala mikro, yang diterapkan mulai dari tingkat RT/RW.
"Sehingga, saya sampaikan PPKM di level mikro, yakni level kampung, desa, RW dan RT itu penting," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (6/2/2021).
Sementara itu, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Alexander Ginting mengatakan, salah satu tujuan PPKM berskala mikro ini yakni memperbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu, seperti di tingkat desa atau kelurahan.
Lewat kebijakan PPKM skala mikro, tiap desa didorong mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping puskesmas serta tim pelacak penyebaran Covid-19 Dia mengatakan, salah satu tugas posko adalah mengawasi dan mengantarkan makanan bagi warga setempat yang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/KOMPAS.COM)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PPKM Mikro, Satgas Covid-19: Gas dan Rem Aktivasi Sosial-Ekonomi di Level Desa/Kelurahan" dan "Kemenkes: Tes Rapid Antigen Gratis di Daerah PPKM".
