lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - DPP Partai Demokrat hingga kini belum menerima surat balasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
DPP Partai Demokrat sebelumnya meminta klarifikasi dugaan keterlibatan pejabat tinggi pemerintah untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
"Yang pasti balasannya belum, saat ini kita belum menerima balasannya," ujar Kepala Badan Komunikasi dan Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Namun, Herzaky memastikan surat yang dikirimkan tersebut sudah dibaca Presiden Jokowi.
"Kalau surat ke Pak Jokowi saat ini kami sudah mengetahui beliau sudah baca.
"Kemarin kami diinformasikan sore menjelang malam bahwa beliau sudah baca," bebernya.
Kemudian Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron turut angkat bicara.
Herman Khaeron mengatakan, partainya masih terus mendalami kelompok yang ingin melakukan kudeta.
Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai akan bekerja 1 sampai 2 minggu untuk merespons laporan dari beberapa DPC.
Baca: Terkait Isu Kudeta di Partai Demokrat, Marzuki Alie Tantang AHY dan SH Buktikan Tudingan
Baca: Pengamat Politik: Konferensi Pers AHY Tunjukkan Demokrat Siap dengan Perang Terbuka
"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai,"
"Dalam 1 sampai 2 minggu ini akan bekerja,"
"Kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Ada aliran dana
Dalam prosesnya, Demokrat menemukan adanya aliran dana yang diduga untuk menyuap DPC, untuk terlibat dalam 'gerakan kudeta' Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dari laporan yang diterima dari para saksi dan pelapor, besaran aliran dana yang dijanjikan ke setiap DPC sebesar Rp 100 juta.
"Kepada DPC janjinya 100 juta per DPC,"
Kemudian menurut Herman, uang yang dijanjikan itu pun sudah disebarkan ke para DPC yang mendukung kudeta.
"Bahkan beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebarkan," ungkapnya.
Selain itu, Partai Demokrat mengatakan memang ada pihak yang sengaja bertujuan mengusung calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Mereka juga disebut sudah menyiapkan dua partai lain untuk bisa lolos presidential threshold 20 persen.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi dan Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam diskusi virtual bertajuk 'Politik Belah Bambu Menyasar Partai Demokrat', Selasa (2/2/2021).
"Jadi sudah ada dua partai lain untuk mendukung. Dengan Demokrat jadi tiga. Sudah lengkap threshold," ungkap Herzaky.
Herzaky mengungkapkan hal itu berdasarkan laporan dan kesaksian para kader dari daerah dan kabupaten/kota, yang dikumpulkan kader aktif di sebuah hotel di Jalan Rasuna Said, Kuningan.
Baca: Selain Moeldoko, Empat Nama Ini Diduga Terlibat Isu Kudeta Demokrat, Anggota DPR hingga Koruptor
Baca: Ada Upaya Kudeta AHY, Andi Mallarangeng: Demokrat Bukan Partai Kardus yang Mudah Diambil Paksa
Setelah mereka berkumpul, seorang oknum pejabat yang disebut dekat dengan Istana, ditelepon untuk kemudian didatangkan.
Dalam perbincangan itu, dibahas cara mengambil alih kepemimpinan Ketua Umum Demokrat dari tangan AHY.
Kemudian, kader Demokrat yang gamang bertanya tentang tujuan dari manuver politik tersebut.
Lalu, dijawab oleh pihak yang mengajak, bahwa tujuannya adalah pilpres.
"Lalu siapa calonnya? Ini calonnya, kata mereka menunjuk oknum pejabat itu," beber Herzaky menirukan kesaksian para kader Demokrat.
(TribunnewsWiki.com/Restu, Wartakotalive.com)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Partai Demokrat Sebut Tiap DPC Dijanjikan Rp 100 Juta untuk Kudeta AHY, Ada yang Sudah Menerima
