lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.
Klarifikasi tersebut terkait adanya salah seorang pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya melengserkannya dari kursi ketua umum Partai Demokrat.
“Yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," ujar AHY.
Marzuki Alie, selaku mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat akhirnya ikut buka suara atas tindakan AHY itu.
Marzuki menyebut, AHY tak membunyai etika dengan menyeret nama Presiden Joko Widodo di dalam konflik internal partai, Selasa (2/2/2021).
“Beliau orang muda, bagus. Tapi, mulai lebih bijak lagi, apalagi bicara di ruang publik. Boleh dia ngomong, tapi tidak boleh nyebut nama Presiden, klarifikasi ke Presiden, etikanya tidak ada,” kata Marzuki.
Mestinya AHY, lanjut Marzuki, menyelesaikan masalah itu secara internal.
Yakni dengan menunjuk pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam gerakan yang berupaya melengserkannya dari kepemimpinan partai.
Marzuki juga menceritakan pengalaman sketika dirinya menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.
Diketahui dirinya saat itu juga pernah hendak dilengserkan.
Namun, ia menyikapinya secara internal dan tidak membawa konflik tersebut ke eksternal.
Marzuki meminta AHY menangani konflik internal partai secara bijaksana.
“Waktu itu kan gonjang-ganjing kan banyak, mau menjatuhkan Sekjen. Tidak pernah saya respons dengan berita-berita seperti ini. Kerja saja. Buktikan kerja kita bagus. Kita tunjukkan dan hasilnya kita menang pemilu saat itu,” kata Marzuki.
Baca: Seret Nama Presiden, Marzuki Alie Sebut AHY Tak Beretika, Moeldoko: Jokowi Tak Tahu Sama Sekali
Baca: Pengamat Politik: Konferensi Pers AHY Tunjukkan Demokrat Siap dengan Perang Terbuka
Bahkan Marzuki juga mengatakan, apabila Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di posisi Jokowi saat ini, tentu juga tak ingin diperlakukan seperti sekarang.
Yang namanya ikut diseret namanya ke dalam konflik internal sebuah partai.
“Bagaimana kalau SBY dulu diperlakukan seperti itu. Tidak enak juga. Pasti tidak mungkinlah Pak Jokowi menanggapi (tudingan) itu. Kan tidak pas juga. Kalau ada orangnya si A, si B, tunjuk aja hidungnya, dan dia harus menyampaikannya. Jangan orang sekitarnya nuduh-nuduh,” ujar Marzuki.
Soal Isu Kudeta, Moeldoko Minta AHY Tak Mudah Baper: Kalau Anak Buah Tak Boleh Pergi, Borgol Saja
Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terseret isu kudeta Partai Demokrat.
Terkait hal ini, ia angkat bicara.
Moeldoko meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), agar tidak mudah baper.
Dia juga mengoreksi istilah kudeta.
Menurutnya istilah kudeta lebih tepat jika terjadi dari dalam partai sendiri.
"Kalau ada istilah kudeta itu adalah dari dalam. Masa kudeta dari luar?," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021) malam, dikutip Kompas.com.
"Ya kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja kali ya," ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu pun menyampaikan pesan agar petinggi Partai Demokrat menjadi pemimpin yang kuat.
Dia menegaskan, seorang pemimpin partai sebaiknya tidak mudah terbawa perasaan.
"Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Janga mudah baperan. Jangan mudah terombang-ambing," tegasnya.
Andi Arief Sebut Nama Moeldoko
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu diungkapkan Andi Arief melalui cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief_, Senin (1/2/2021) malam.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," ungkap Andi Arief dikutip Tribunnews.
Andi Arief juga menyebut alasan AHY berkirim surat kepada Jokowi meminta konfirmasi dan klarifikasi.
Baca: Ada Upaya Kudeta AHY, Andi Mallarangeng: Demokrat Bukan Partai Kardus yang Mudah Diambil Paksa
Baca: Dikabarkan Restui Upaya Moeldoko Mengkudeta AHY di Demokrat, Mahfud MD: Terpikir Saja Tidak
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan ada gerakan politik yang ingin mengambil alih paksa kepemimpinan partai.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra bersuar senada.
Ia menyebut Moeldoko sebagai sosok yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis pada Kompas.com, Senin malam.
AHY Gelar Konferensi Pers
Dugaan kudeta itu, kata AHY, didapat dari laporan pimpinan dan kader di tingkat pusat maupun cabang.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021), diktuip Tribunnews.
Putra Presiden SBY itu menyebut keterlibatan pejabat penting di Istana Negara, yang berada dalam lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.
AHY merinci gerakan politik itu terdiri dari kader fungsional, mantan kader, dan non kader.
Total ada lima orang, antara lain 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Kendati demikian, AHY menegaskan tetap mengedepankan praduga tak bersalah.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.
Dia juga mulai bersurat dengan Presiden Jokowi untuk meminta kofirmasi.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Nur/Ka, Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Seret Nama Jokowi, Marzuki Alie Sebut AHY Tak Punya Etika
