lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sulfikar Amir, pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University (NTU), memberikan tanggapan soal pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengakui PPKM tidak efektif untuk menekan kasus Covid-19.
Sulfikar mengatakan pernyataan itu merupakan pertanda Jokowi sangat kecewa dengan tim penanganan Covid-19 di Tanah Air.
Menurut Sulfikar, Jokowi mungkin awalnya mengira PPKM bisa menjadi pendekatan baru yang efektif karena skalanya Jawa dan Bali.
Namun, pada kenyataannya PPKM justru terbukti terlalu lemah dalam membatasi mobilitas masyarakat.
Hal ini terlihat dari masih banyaknya penambahan kasus harian infeksi virus corona.
Sulfikar mengaku tak terkejut melihat adanya lonjakan kasus penularan Covid-19 dalam beberapa waktu belakangan karena tidak efektifnya penanganan melalui PPKM.
Baca: Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Epidemiolog: Kebijakan Lockdown Bisa Dipilih meski Terlambat
"Dari awal memang sudah saya prediksi bakal seperti ini. Ibarat air bah ditangani pakai pompa Sanyo," ujarnya, Senin (1/2/2021), dikutip dari Kompas.
Padahal, menurut dia, Presiden Jokowi pada dasarnya sudah merelakan perekonomian akan turun diakibatkan adanya pembatasan.
"Ketika Pak Jokowi bilang 'Enggak apa-apa ekonomi turun' itu artinya dia rela berkorban. Tapi ternyata pengorbanan ekonomi itu tidak bermakna karena jumlah kasus malah tambah naik," tambah Sulfikar.
Lebih lanjut, Sulfikar menduga kekecewaan tersebut juga ditunjukkan dari sikap Presiden yang meminta masukan para epidemiolog di luar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk penanganan pandemi.
Padahal, di dalam Satgas Penanganan Covid-19 juga memiliki epidemiolog salah satunya Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
"Tapi intinya, selama PSBB atau PPKM tidak dilakukan dengan sangat ketat hasilnya ya akan begitu-begitu saja," katanya.
Baca: Jokowi Minta Pelaksanaan PPKM Lebih Konsisten: Tak Masalah Ekonomi Turun, Asal Covid-19 Juga Turun
Sulfikar menilai ada tiga aspek intervensi sosial yang semestinya efektif jika dilakukan pengetatan atau pembatasan.
Tiga aspek tersebut yakni kedalaman pengetatan, skala pengetatan, dan durasi pengetatan.
Namun, dia menilai PPKM terlihat lemah dalam tiga aspek intervensi sosial tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan bila perekonomian turun di masa pandemi Covid-19.
Namun ia meminta turunnya perekonomian diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.
Hal itu disampaikan Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Mulanya Jokowi mengingatkan para menteri agar berhati-hati lantaran perekonomian bisa menurun di tengah penerapan PPKM.
Kemudian ia mengatakan tak mempermasalahkan bila perekonomian menurun di masa PPKM jika diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.
Baca: PSBB dan PPKM Dinilai Tak Efektif, Anggota DPR Fraksi PAN Usul Lockdown Akhir Pekan
“Yang kedua menurut saya hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun). Asal Covid-nya juga turun. Tapi ini kan enggak,” kata Jokowi.
Ia pun mengatakan pelaksanaan PPKM belum mampu menekan laju penularan Covid-19.
Sebabnya implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.
Untuk itu ia meminta para menterinya menghitung secara tepat setiap kebijakan yang diambil untuk menekan kasus Covid-19 agar pelaksanaannya efektif.
Epidemiolog: kebijakan lockdown bisa dipilih
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, juga menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo
Dicky mengatakan intervensi pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona masih jauh dari kata memadai.
Dia juga menyebut Intervensi itu juga tidak sebanding dengan besar masalah yang sedang terjadi.
Selain itu, dia mengatakan kebijakan yang tidak didasarkan pada data yang valid dan ilmu pengetahuan semakin menjauhkan efektivitas strategi yang dipilih.
Padahal, epidemiolog tersebut menilai kebijakan PSBB yang sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang karantina kesehatan adalah lockdown versi Indonesia.
Baca: PPKM di Jawa & Bali Tahap II Diberlakukan Mulai Hari Ini, Ada Perubahan Pembatasan
Oleh karena itu, menurut Dicky, dengan terus menyebarnya penularan Covid-19, strategi lockdown adalah kebijakan yang bisa dipilih meskipun terlambat.
Strategi ini, menurut dia, dapat dilakukan pada wilayah kota, kecamatan, kelurahan hingga RW yang memiliki klaster terbanyak atau jumlah kasus lebih dari atau sama dengan 50 kasus.
Dalam kebijakan itu, nantinya masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas apa pun. Namun, di sisi lain, pemerintah harus tetap memberi penguatan 3T (testing, tracing, and treatment).
"Dan jangan lupa dukungan pada masyarakat rawan ekonomi, disertai tes skala luas di masyarakat, pelacakan kasus dan isolasi serta pelaksanaannya tentu harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat," kata Dicky, Senin (1/2/2021), dikutip dari Kompas.
"Ini urgent dan timing-nya sudah terpenuhi untuk Pulau Jawa, sebelum terlambat," ucap dia.
(Tribunnewswiki/Tyo/Kompas/Nicholas Ryan Aditya/Irfan Kamil)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nyatakan PPKM Tidak Efektif, Jokowi Dinilai Sangat Kecewa" dan "Jokowi Akui PPKM Tak Efektif, Epidemiolog Usul Lockdown Diikuti Kebijakan Ini.."
