lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Selasa, (26/1/2021), mengatakan Indonesia bisa memperoleh vaksin Covid-19 gratis sebanyak 3 hingga 20 persen jumlah penduduk melalui fasilitas Covax.
Retno menyebut jenis, besaran, dan waktu penyaluran vaksin Covid-19 masih akan terus dibahas.
Indonesia, kata Retno, Indonesia masuk ke dalam daftar negara Covax Advanced Market Commitment (AMC) atau AMC-92.
AMC-92 adalah negara dengan penghasilan menengah dan rendah yang bakal dibantu Covax untuk memperoleh vaksin Covid-19 gratis.
Retno mengatakan dirinya mewakili Indonesia yang baru saja terpilih sebagai salah satu co-chairs AMC-92.
Indonesia bersama Etiopia terpilih sebagai co-chairs mewakili negara penerima vaksin gratis, sementara Kanada terpilih sebagai co-chairs mewakili negara donor.
"Co-chairs Covax AMC Engagement Group yaitu forum konsultasi yang mempertemukan negara donor dan AMC-92 guna membahas isu akses vaksin yang setara bagi semua negara," tuturnya.
Baca: Mendagri Tito Karnavian: Vaksin Bukan Obat untuk Menyembuhkan Orang dari Covid-19
Retno mengatakan jika pengadaan vaksin Covid-19 lewat kerja sama bilateral dan multilateral berjalan lancar, kebutuhan vaksin di dalam negeri akan tercukupi.
Ia menyebut, dari jalur bilateral, Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, AstraZeneca, dan Novavax. Selain itu, kerja sama dengan Pfizer dan Moderna terus diupayakan.
"Jika upaya mengamankan pasokan vaksin baik melalui jalur bilateral maupun multilateral berjalan lancar, Insya Allah jumlah yang diperoleh akan mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia," kata Retno.
WHO: Dunia berada di ambang "bencana moral"
WHO menyebut dunia berada di ambang "bencana moral" dalam berbagi vaksin Covid-19, pada Senin (18/1/2021), mendesak negara dan produsen untuk menyebarkan dosis secara lebih adil ke seluruh dunia.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan proyeksi distribusi adil berada dalam "risiko serius", seperti skema pembagian vaksin Covax yang ditargetkan akan mulai mendistribusikan suntikan bulan depan.
Baca: Jubir Kemenkes Beri Alasan Pemerintah Tak Beri Kuota Vaksin untuk Penyintas Covid-19
Melansir dari Reuters pada Senin (18/1/2021), Tedros mencatat 44 kesepakatan bilateral telah ditandatangani tahun lalu dan setidaknya 12 telah ditandatangani tahun ini.
"Ini dapat menunda pendistribusian Covax dan menciptakan skenario yang sebenarnya dihindari Covax, yaitu penimbunan, pasar yang kacau, sebuah respons yang tidak terkoordinasi serta gangguan sosial dan ekonomi berkelanjutan," paparnya.
"Pendekatan saya duluan", seperti itu membuat orang-orang termiskin dan paling rentan di dunia dalam risiko, katanya pada pembukaan pertemuan virtual Dewan Eksekutif tahunan WHO.
“Pada akhirnya tindakan ini hanya akan memperpanjang pandemi,” ucapnya.
Selanjutnya, ia mendesak negara-negara untuk menghindari kesalahan yang sama yang dibuat selama pandemi H1N1 dan HIV.
Baca: Kabar Baik, Vaksin Covid-19 Pfizer Sukses di Israel, Pasien Positif Usia 60-an Turun hingga 60%
Perebutan global untuk pengambilan suntikan vaksin Covid-19 telah meningkat ketika varian baru virus corona yang lebih menular beredar.
Tedros mengatakan lebih dari 39 juta dosis vaksin virus corona telah diberikan di 49 negara berpenghasilan tinggi, sedangkan hanya 25 dosis telah diberikan di satu negara miskin.
Seorang delegasi dari Burkina Faso, atas nama kelompok Afrika, menyatakan keprihatinan pada pertemuan tersebut bahwa beberapa negara telah “menyedot” sebagian besar persediaan vaksin Covid-19.
Para pengamat mengatakan bahwa pertemuan dewan tersebut, yang berlangsung hingga Selasa depan, adalah salah satu yang paling penting dalam sejarah badan kesehatan PBB lebih dari 70 tahun.
Selain itu, dapat membentuk perannya dalam kesehatan global dalam jangka waktu lama hingga setelah pandemi berakhir.
Baca: Dua Hal Ini Bisa Sebabkan Efektivitas Vaksin Covid-19 Menurun, Sering Dijumpai Sehari-hari
Agendanya adalah reformasi WHO serta sistem pembiayaannya, yang dinyatakan tidak memadai setelah donor terbesarnya, Amerika Serikat, mengumumkan penarikan diri pada 2020.
"WHO harus tetap relevan dan...harus keluar dari krisis ini dengan kekuatan lebih dari sebelumnya," kata Wakil Ketua Dewan Eksekutif WHO Bjoern Kuemmel dari Jerman dalam komentarnya pekan lalu.
Namun, dia mengharapkan resistensi dari beberapa negara terhadap tekanan untuk mendongkrak kontribusi keuangan WHO.
(Tribunnewswiki/Tyo/Kompas/Tsarina Maharani/Shintaloka Pradita Sicca)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menlu: RI Bisa Dapat Vaksin Covid-19 Gratis hingga 20 Persen Penduduk dari Covax" dan "WHO: Dunia di Ambang "Bencana Moral" dalam Distribusi Vaksin Covid-19",
