Pemerintah Tegaskan Vaksin Covid-19 Wajib untuk Masyarakat, Airlangga : Sudah Sesuai Undang-undang

Kewajiban tersebut telah tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, salah satunya UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular


zoom-inlihat foto
efek-samping-vaksin-covid-004.jpg
MIRROR
Ilustrasi vaksin covid-19.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah tegaskan masyarakat wajib mendapatkan vaksinasi covid-19 tanpa terkecuali.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menegaskan vaksinasi Covid-19 wajib dilakukan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kewajiban tersebut telah tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, salah satunya UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular.

Pasal 5 UU tersebut menyebutkan bahwa pencegahan dan pengebalan atau imunisasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada orang yang belum sakit, namun mempunyai risiko terkena penyakit.

"Jadi, berdasarkan UU ini (vaksinasi) adalah wajib.

Karena pertama, kalau dia tidak diwajibkan tentu nanti akan menimbulkan bahaya kepada masyarakat yang lain," kata Airlangga dalam sebuah diskusi daring, Jumat (8/1/2021).

Rencananya, vaksinasi bakal dimulai pada pekan depan.

Skemanya, ada 182 juta atau 70 persen penduduk Indonesia yang divaksin secara bertahap.

Pada tahap pertama, vaksinasi tersebut akan diperuntukkan bagi para pejabat publik seperti presiden dan kepala daerah.

"(Vaksinasi) minggu depan itu akan dimulai oleh Bapak Presiden, kemudian dilanjutkan oleh gubernur, wali kota, dan bupati," ujar Airlangga.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved