Disebut Diskriminasi Pembubaran Kerumunan, Doni Monardo: Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Laju kenaikan angka kasus positif Covid-19 di tengah pandemi di Indonesia belum menunjukkan penurunan.

Banyak acara yang menjadi pusat kerumunan yang berpotensi besar menjadi klaster penyebaran Virus Corona.

Bahkan beberapa acara serupa pun tidak ditindak tegas oleh pihak pihak terkait.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan tak ada diskriminasi dalam pembubaran kerumunan di masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Doni dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 yang digelar secara virtual pada Sabtu (22/11/2020).

"Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun," kata Doni dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2020).

Baca: Acara Pernikahan Langgar Protokol Kesehatan, FPI dan Habib Rizieq Kena Denda Rp 50 Juta

Untuk itu, ia mengimbau para kepala daerah agar mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat kegiatan sosial-keagamaan tanpa perlu membedakan golongannya.

Ia meminta para kepala daerah mencegah sejak dini, sehingga kegiatan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tidak berlangsung.

Kepada para tokoh agama dan masyarakat, Doni juga menyerukan agar menjadi teladan penerapan protokol kesehatan.

“Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa. Korban sudah ribuan, termasuk para tenaga medis. Kita sudah delapan bulan bekerja keras mengendalikan penyebarannya. Tolong jangan mengecewakan hasil kerja keras kami selama ini,” papar Doni.