lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sebuah hasil riset mengemukakan bahwa sebagian besar kaum muda terutama 'Milenial' merasakan kurang puas terhadap sistem demokrasi khususnya di Eropa, Amerika Utara, Afrika, dan Australia.
Penelitian Universitas Cambridge, Inggris ini menyebut bahwa sebagian besar anak muda yang berkategori 'Milenial' lebih kecewa terhadap jalannya sistem demokrasi dibandingkan anak seusia mereka di waktu lampau.
Seperti diketahui, Milenial merupakan anak muda yang lahir antara tahun 1981 - 1996.
Mereka lebih kecewa terhadap jalannya sistem demokrasi daripada Generasi X, yang lahir antara tahun 1965 - 1981 dan Generasi Baby Boomers yang lahir antara tahun 1944-1964, serta Generasi Perang yang lahir tahun 1918-1943.
"Di seluruh dunia, generasi muda tidak hanya kecewa, tapi juga tidak puas atas jalannya sistem demokrasi, dibandingkan generasi sebelumnya pada tahap yang sama," terang penelitian tersebut.
Baca: Jarang Diketahui, Waspadai 5 Penyebab Penyakit Sirosis Hati
Baca: Hari Ini dalam Sejarah 20 Oktober 1973: Gedung Opera Sydney Resmi Dibuka oleh Ratu Elizabeth II
Gambaran buruk atas jalannya sistem demokrasi muncul besar di Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Afrika Selatan, Prancis, Australia, dan Inggris Raya.
Namun, kepuasan atas sistem demokrasi justru meningkat di Jerman, Korea Selatan, dan negara-negara post-komunis di Eropa Tengah dan Timur.
Mengapa?
Alasan utama di balik kekecewaan terhadap demokrasi di kalangan anak muda adalah ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan, menurut laporan tersebut.
Angka menunjukkan bahwa kaum Milenial membentuk sekitar seperempat populasi di Amerika Serikat, tetapi hanya mempunyai 3 persen kekayaan.
Baca: Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Selasa 20 Oktober 2020, Gemini Punya Pengagum Rahasia, Virgo Santailah
Baca: Ditegur Agar Tidak Kentut Sembarangan di Taksi Online, Pria Ini Malah Tantang Sopir Berkelahi
Sementara generasi Baby Boomers memegang kendali 21 persen kekayaan pada usia yang sama.
Riset ini memproyeksikan populisme akan menjadi arus utama di masa depan.
Tata kelola negara dan politik pemerintahan yang 'stabil' dimungkinkan dapat membantu meningkatkan kesetaraan demokratis terutama apabila negara mampu mengelola partai politik dan para pemimpin moderat.
Riset ini dilakukan oleh The Cambridge Centre for the Future of Democracy dengan data lebih dari 4,8 juta responden dari 160 negara antara tahun 1973 dan 2020, dilansir Reuters Selasa (20/10/2020).
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)
