Hari Ini Mahasiswa Kembali Berunjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja, Polisi Terjunkan 6.000 Personel

Aliansi BEM Seluruh Indonesia meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh.


zoom-inlihat foto
bem-si-demo-uu-cipta-kerja-omnibus-law.jpg
Wartakota/Desy Selviany
Mahasiswa BEM SI gelar aksi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Ribuan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada hari ini, Selasa (20/10/2020).


"Terlebih lagi sebelumnya Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi," kata Remy.

Baca: Kemendikbud Sebut UU Cipta Kerja Bisa Bantu Buka Lapangan Pekerjaan untuk Lulusan Baru

Polisi terjunkan 6.000 personel

Remy menyebut aksi hari ini akan digelar di dekat Istana Negara, di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan sebanyak 6.000 personel akan diterjunkan.

Massa aksi dari BEM SI yang hendak menuju Istana Negara tertahan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020)(KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO)
Massa aksi dari BEM SI yang hendak menuju Istana Negara tertahan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020)(KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO) (Kompas.com)

Ia berujar massa yang akan melaksanakan demonstrasi hari ini merupakan gabungan dari berbagai elemen, seperti buruh, organisasi masyarakat, dan mahasiswa. Heru menambahkan, massa akan terkonsentrasi di sekitar Patung Kuda.

"Kalau di sekitaran Istana, sudah kami mapping sekitar 6.000 personel," kata Heru saat dikonfirmasi, Senin.

"Kami sedang melakukan mapping, berapa banyak dari mereka yang akan turun," kata Heru.

Rencana uji materi

Sejumlah kelompok masyarakat sipil berencana mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi ( MK) atas Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Judicial review dinilai sebagai upaya konstitusional yang paling tepat, setelah pihak Istana memastikan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

Baca: Pemerintah Segera Siapkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Moeldoko: Ada 35 PP dan 5 Perpres











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved