Arteria Dahlan Protes Komnas HAM Kritisi DPR, Formappi Anggap Politisi PDI-P Berlebihan

Menurut Lucius, seharusnya DPR tidak terganggu dengan rekomendasi dari Komnas HAM, karena sifatnya tidak mutlak sehingga menjadi pertimbangan DPR.


zoom-inlihat foto
anggota-komisi-ii-dpr-f-pdip-arteria-dahlan.jpg
Kompas.com / Dani Prabowo
Anggota Komisi II DPR F-PDIP Arteria Dahlan


Menurut Lucius, seharusnya DPR tidak terganggu dengan rekomendasi dari Komnas HAM, karena sifatnya tidak mutlak sehingga menjadi pertimbangan DPR.

Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menyayangkan pernyataan Arteria Dahlan kepada Komnas HAM RI saat rapat komisi III di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta (15/9/2020).

SIKAP menilai pernyataan itu berpotensi melanggar etik sebagai anggota DPR RI.

Koordinator SIKAP Quadi Azam dalam keterangan persnya yang diterima Tri bun-Medan.com, Rabu (16/9/2020) mengatakan, pada pasal 3 (1) bagian Integritas dan pasal 4 (1) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, yang pasal 3 (1) berbunyi “Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.” Adapun bunyi pasal 4 (1) yakni "Anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerja.".

"Kami menilai bahwa sikap Arteria Dahlan berpotensi merusak citra dan kehormatan DPR RI di depan mitra kerja Komisi III, dengan pernyataannya yang disampaikan pada Rapat Komisi III DPR RI tersebut.

Pernyataan yang dilontarkan sangat multitafsir, seperti “Provokator” “Sikap Genit” “Mengganggu Kewenangan Konstitusional” “Menghasut” “Bongkar-Bongkar” seperti yang dikutip dalam beberapa media. Ini pernyataan yang kurang dapat difahami oleh masyarakat," katanya.

Baca: Arteria Dahlan Ancam Bongkar Aib Najwa Shihab Jika Tak Minta Maaf ke DPR: Sadarlah Sebelum Terlambat

Baca: Diancam Arteria Dahlan Aibnya akan Dibongkar, Najwa Shihab Tanggapi Santai dan Tak Bergeming

Sikap, kata Quadi, meminta agar Mahakamah Kehormatan Dewan segera memanggil dan menyidangkan Arteria tersebut yang kapasitasnya sebagai Anggota Komisi III DPR RI.

Menurutnya, Komnas HAM RI memiliki mandat untuk memberi masukan pada DPR RI berdasarkan pengaduan dan kajiannya, itu tertuang dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Silakan menjalankan fungsi masing-masing lembaga, tanpa harus melontarkan kata atau kalimat yang malah menimbulkan persepsi yang kurang jelas dan tidak baik.

"Jika memang Komnas HAM RI sebagai lembaga negara kurang maksimal mengelola anggaran, maka kritiklah sesuai porsi pada anggaran yang mana? Jika mau dikritik soal aktifitas atau fungsi kelembagaan, maka gunakan laporan pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung ke beliau sebagai Anggota DPR RI.

Ini gunanya lembaga negara agar saling koreksi dan hindari sikap tendensi serta emosional," katanya.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved