Singgung Pernyataan Puan Maharani, Fadli Zon: Klarifikasi, Cukup Minta Maaf dan Selesai

Menurutnya, yang perlu dilakukan oleh Puan setelah pernyataannya berbuntut panjang adalah dengan cara memberikan klarifikasi dan permintaan maaf.


zoom-inlihat foto
fadli-zon-2.jpg
KOMPAS.com/JESSI CARINA
Fadli Zon


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Dalam sebuah kesempatan, Fadli Zon menyinggung pernyataan Puan Maharani yang sempat menjadi sorotan publik karena dituding kontroversial.

Masalah ucapan Ketua DPR RI tersebut masih hangat dibicarakan di publik, setelah dilaporkan Kelompok Masyarakat Minang.

Pernyataan dari Puan Maharani dianggap menuding masyarakat Minang, Sumatera Barat (Sumbar) tidak mendukung negara Pancasila.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (8/9/2020), meski tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Puan Maharani, Fadli Zon menilai bahwa sebenarnya hal itu bukan persoalan yang besar.

Menurutnya, yang perlu dilakukan oleh Puan setelah pernyataannya berbuntut panjang adalah dengan cara memberikan klarifikasi dan permintaan maaf.

Baca: Fadli Zon Balas Serangan Akibat Sebut Jokowi Duta Mall Indonesia : Saya Duta Rakyat

Fadli Zon sebut pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan terbengkalai dan sama dengan rencana mobil Esemka yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
Fadli Zon sebut pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan terbengkalai dan sama dengan rencana mobil Esemka yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

"Jadi berangkat dari teks 'Semoga Sumbar menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila', saya kira penyelesaiannya sederhana sebetulnya, klarifikasi, kalau ada yang mungkin tersinggung, cukup banyak yang tersinggung sebenarnya, cukup minta maaf dan selesai," ujar Fadli Zon.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menilai yang menambah panjang polemik tersebut adalah karena di satu sisi kondisi di Tanah Air sedang sensitif terkait Pancasila.

Hal itu menyusul sikap dari pemerintah yang justru mencoba mengusik kembali dasar negara yang sudah final.

Selain itu dikatakan Fadli Zon, Puan Maharani sendiri mempunyai darah keturunan Minang yang diakui memang tidak banyak diketahui.

Seperti yang diketahui, nenek dari Puan Maharani yang merupakan istri dari presiden pertama RI, Ir Soekarno itu merupakan orang Bengkulu.

Baca: Tuntaskan Masa Jabatan sebagai Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Akan Diberi Penghargaan

Tidak hanya itu, orang tua langsung dari Puan Maharani, yakni sang ayah, Taufiq Kiemas yang masih berasal dari Pulau Sumatera, yakni kelahiran Bandar Lampung.

"Tetapi kemudian ini menjadi sebuah polemik, kemudian polemik ini berangkat dari Geonologi dari Ibu Puan Maharani mempunyai darah Minang yang selama ini mungkin kurang dikenal atau tidak pernah di atribusikan kepada dirinya sendiri," ungkapnya.

"Saya kira ini satu hikmah yang baik bahwa di era globalisasi ini, apalagi Indonesia sudah multikultural, banyak sekali perkawinan campur dari antar etnis dan sebagainya, ini sudah mulai menjadi Indonesia."

"Dan satu pengakuan terhadap ini menurut saya cukup bagus, dan sangat maju. Sayang sekali selama ini kurang terdengar," kata Fadli Zon.

Fadli Zon lantas mengungkit soal cerita rakyat yang sangat terkenal di Tanah Air yang berasal dari Minang, yakni Malin Kundang yang mengisahkan tentang kedurhakaan anak terhadap ibunya sendiri.

Baca: Fadli Zon Heran Jokowi Tak Ucapkan Belasungkawa Atas Wafatnya Djoko Santoso, Singgung Soal Artis

Fadli Zon ketika ikut aksi 98
Fadli Zon ketika ikut aksi 98 (twitter/dianakimaulana)

"Karena kalau di dalam cerita-cerita atau kaba di Minangkabau itu ada yang paling populer itu yang namanya Malin Kundang," ucap Fadli Zon.

"Ada anak semata wayang kemudian dia durhaka kepada ibunya karena dia ketika sukses tidak mengakui ibunya. Jadi jangan sampai lah kita ini menjadi Maling Kundang," pungkasnya.

Simak videonya

Puan Maharani dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

Seperti diketahui, Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) David mengatakan selain melaporkan ke Bareskrim Polri, pihaknya juga akan melaporkan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani ke Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR RI.

Pelaporan terkait pernyataan Puan saat pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat, Rabu (2/9/2020).

Dimana pernyataan Puan dianggap telah menghina dan menyakiti masyarakat Sumatera Barat, dengan mengatakan 'Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila'.

"Jadi setelah laporan ke polisi ini, kita akan ke MKD untuk buat laporan juga, Senin atau Selasa pekan depan. Kalau laporan ke kepolisian kan itu pidananya, tapi ke MKD unsur kedewanannya, dimana ia sebagai Ketua DPR RI," kata David di Bareskrim Polri, Jumat (4/9/2020).

Sebelumnya PPMM mendatangi Bareskrim Polri, Jumat (4/9/2020) sekira pukul 15.00, untuk melaporkan Puan Maharani atas pernyataannya itu.

"Kami Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Minang pada hari ini akan melaporkan Puan Maharani yang mana sebagai Ketua DPR RI dalam kesempatan yang lampau, telah menghina masyarakat Sumatera Barat," kata Ketua PPMM David, di Bareskrim Polri, Jumat.

Menurut David, pihaknya melaporkan Puan dengan beberapa pasal terkait pernyataannya itu.

"Yakni Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 14 serta 15 UU Nomor 1 tahun 1946," katanya.

Menurut David, ia.membawa sejumlah barang bukti dalam pelaporan yakni flashdisk rekama suara Puan Maharani atas pernyataannya di Youtube, dan tangkapan layar di media daring.

David memastikan pelaporannya tidak ada hubungannya dengan politik.

"Ini tidak ada hubungan dengan politik. Itu urusan partai politik. Ini murni pesan mamak saya di kampung, yang minta tolong bawakan suara kita bahwa di kampung di Sumatera Barat, sudah bergejolak. Jadi kita tidak main-main," katanya.

Menurut David bangsa Indonesia bukan hanya punya atau diperjuangkan oleh Bung Karno saja.

"Bangsa ini bukan hanya bangsa punya Bung Karno. Jadi jangan sembarangan Puan ngomong. Itu yaag kita tekankan. Tolong sampaikan bahwa bangsa ini bukan hanya milik keluarga Pak Karno tapi Bung Hatta terlibat, Bung Syahril terlibat, dan Agus Salim. Yang mana mereka juga pendiri bangsa dan dari Sumatera Barat. Itu yany buat kita kesal, Bagaimana Sumatera Barat dianggap tidak Pancasila, oleh Puan," kata David.

Karenanya tambah dia kata yang keluar dari mulut Puan adalah 'Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila'.

"Semoga kan harapan, jadi menurutnya belum terjadi Pancasila di Sumatera Barat. Itu yang kita mau bawa pesan itu," katanya.

Akar masalah

Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila” berujung kontroversi.

Pernyataan tersebut dianggap kurang pantas diucapkan oleh Puan, terlebih ia juga kini sebagai Ketua DPR RI.

Di media sosial, sejumlah tokoh memberikan respon terhadap pernyataan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Puan menyampaikan hal itu saat mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat, Puan Maharani menyelipkan harapan kepada provinsi tersebut.

Puan mengatakan, rekomendasi untuk pilkada di Sumatera Barat diberikan kepada Mulyani dan Ali Mukhni.

Setelah mengumumkan pasangan calon tersebut, Puan menyampaikan harapannya kepada Sumatera Barat.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila."

"Bismillahirahmannirrahim," ucap Puan saat pengumuman pasangan calon kepala daerah gelombang V secara virtual di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Mulyani merupakan politikus Partai Demokrat, dan Ali Mukhni menjabat Bupati Padang Pariaman.

Sementara, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengaku kesulitan menentukan calon kepala daerah di Sumatera Barat.

"Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan, meski sudah ada beberapa daerah yang meminta."

"Katakan sudah ada DPC-nya, DPD-nya, tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut, menurut saya mengapa kok masih agak sulit," ungkap Megawati saat pengumuman cakada secara virtual di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Menurut Megawati, jika melihat sejarah yang ada, banyak sekali orang Sumatera Barat menjadi nasionalis dan bekerja sama dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Bung Hatta yang berasal dari Sumbar.

"Hal-hal seperti ini sebenarnya adalah tugas kita untuk mempelajari mengapa ada daerah-daerah."

"Yang artinya belum bisa atau belum mau mempercayai kepada alat perjuangan partai politik yang namanya PDI Perjuangan."

"Itulah salah satu bagian kerja keras kita."

"Alhamdulilah sampai hari ini PDI Perjuangan merupakan partai, boleh dibilang menjadi partai utama pelopor dari partai lainnya," sambung Megawati.

Pernyataan dari Puan tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Banyak pihak merespon tentang ucapan dari Ketua DPR RI tersebut.

Salah satunya adalah politisi Fadli Zon.

Fadli menilai, orang yang meragukan masyarakat Sumbar dalam dukungannya terhadap Pancasila adalah mereka yang tidak mengerti sejarah.

"Hanya orang-rang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila. Ada 3 orang Minang hebat di belakang perumusan Pancasila n UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin n H Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator,"tulisnya di akun Twitter, dikutip wartakotalive.com, Kamis (3/9/2020).

Politikus PDI P minta warga Sumbar tahan diri

Politikus PDIP Arteria Dahlan berharap warga Sumatera Barat menahan diri dalam menyikapi pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Sebelumnya, Puan menyatakan harapannya semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Hal itu disampaikan Puan saat mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat.

Atas pernyataan itu, masyarakat Sumatera Barat yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) berencana membuat laporan ke polisi terkait pernyataan Puan tersebut.

"Sebagai anak yang terlahir dari ayah ibu yang orang asli minang, maupun sebagai Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang se Indonesia, saya sangat sedih dan prihatin."

"Sekaligus berharap agar orang Minang hendaklah dapat menahan diri, jangan mau dipecah belah."

"Saya mohon kita semua dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi pernyataan Mbak Puan," kata Arteria kepada wartawan, Jumat (4/9/2020).

Anggota Komisi III DPR itu memastikan tidak ada maksud sedikitpun dari Puan untuk menyinggung perasaan masyarakat Minang, baik yang berada di Sumbar maupun di tanah rantau.

Sebab, menurutnya Puan sendiri merupakan orang Minang.

"Mbak Puan itu orang Minang, ayahnya almarhum Pak Taufiq Kiemas, beliau itu Datuk, Datuk Basa Batuah, orang Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat."

"Bahkan ibunya, Ibu Megawati Sukarnoputri pun memiliki darah Minang bergelar Puti Reno Nilam."

"Nenek beliau, Ibu Fatmawati, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu," ujarnya.

"Jadi dalam diri, tubuh dan pemikiran Mbak Puan, baik langsung maupun tidak langsung, mewarnai hidup dan kehidupan beliau."

"Sampai sekarang pun Mbak Puan masih kelihatan banget orang Minangnya."

"Dan kelihatan sekali bagaimana beliau konsisten meneruskan politik keberpihakannya terhadap orang Minang, baik di kebijakan kepartaian maupun kebijakan di fraksi di DPR RI," bebernya.

Arteria menegaskan, baik Puan, Megawati, dan almarhum Taufik Kiemas, selalu menunjukkan keberpihakan kepada orang Minang.

Ia mencontohkan dirinya sendiri yang merupakan orang asli Minang.

Arteria mengatakan dirinya menjadi anggota DPR saat ini menunjukkan keberpihakan keluarga Megawati, Taufik Kiemas, dan Puan, terhadap anak muda asal Minangkabau.

"Saya berasal dari keluarga Masjumi, nenek saya ditangkap Bung Karno karena PRRI."

"Tapi justru saya direkrut oleh Pak Taufiq, diberikan ruang dan kesempatan untuk berekspresi di partai."

"Hingga pada akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif dan pada akhirnya menjadi anggota DPR terpilih," paparnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Kontroversi Puan terhadap Orang Minang, Fadli Zon Kisah Malin Kundang: Durhaka pada Ibunya

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Warta Kota)





Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2026 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved