lihat foto
Pelaporan terkait pernyataan Puan saat pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat, Rabu (2/9/2020).
Dimana pernyataan Puan dianggap telah menghina dan menyakiti masyarakat Sumatera Barat, dengan mengatakan 'Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila'.
"Jadi setelah laporan ke polisi ini, kita akan ke MKD untuk buat laporan juga, Senin atau Selasa pekan depan. Kalau laporan ke kepolisian kan itu pidananya, tapi ke MKD unsur kedewanannya, dimana ia sebagai Ketua DPR RI," kata David di Bareskrim Polri, Jumat (4/9/2020).
Sebelumnya PPMM mendatangi Bareskrim Polri, Jumat (4/9/2020) sekira pukul 15.00, untuk melaporkan Puan Maharani atas pernyataannya itu.
"Kami Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Minang pada hari ini akan melaporkan Puan Maharani yang mana sebagai Ketua DPR RI dalam kesempatan yang lampau, telah menghina masyarakat Sumatera Barat," kata Ketua PPMM David, di Bareskrim Polri, Jumat.
Menurut David, pihaknya melaporkan Puan dengan beberapa pasal terkait pernyataannya itu.
"Yakni Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 14 serta 15 UU Nomor 1 tahun 1946," katanya.
Menurut David, ia.membawa sejumlah barang bukti dalam pelaporan yakni flashdisk rekama suara Puan Maharani atas pernyataannya di Youtube, dan tangkapan layar di media daring.
David memastikan pelaporannya tidak ada hubungannya dengan politik.
"Ini tidak ada hubungan dengan politik. Itu urusan partai politik. Ini murni pesan mamak saya di kampung, yang minta tolong bawakan suara kita bahwa di kampung di Sumatera Barat, sudah bergejolak. Jadi kita tidak main-main," katanya.
Menurut David bangsa Indonesia bukan hanya punya atau diperjuangkan oleh Bung Karno saja.
"Bangsa ini bukan hanya bangsa punya Bung Karno. Jadi jangan sembarangan Puan ngomong. Itu yaag kita tekankan. Tolong sampaikan bahwa bangsa ini bukan hanya milik keluarga Pak Karno tapi Bung Hatta terlibat, Bung Syahril terlibat, dan Agus Salim. Yang mana mereka juga pendiri bangsa dan dari Sumatera Barat. Itu yany buat kita kesal, Bagaimana Sumatera Barat dianggap tidak Pancasila, oleh Puan," kata David.
Karenanya tambah dia kata yang keluar dari mulut Puan adalah 'Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila'.
"Semoga kan harapan, jadi menurutnya belum terjadi Pancasila di Sumatera Barat. Itu yang kita mau bawa pesan itu," katanya.
Akar masalah
Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila” berujung kontroversi.
Pernyataan tersebut dianggap kurang pantas diucapkan oleh Puan, terlebih ia juga kini sebagai Ketua DPR RI.
Di media sosial, sejumlah tokoh memberikan respon terhadap pernyataan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Puan menyampaikan hal itu saat mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat, Puan Maharani menyelipkan harapan kepada provinsi tersebut.
Puan mengatakan, rekomendasi untuk pilkada di Sumatera Barat diberikan kepada Mulyani dan Ali Mukhni.
