lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beri teguran keras pada tiga bupati.
Teguran tersebut diberikan lantaran mereka tak taat mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, seperti diberitakan Kompas.com.
Kata Tito, mereka adalah petahana yang bakal bertarung kembali pada Pilkada 2020.
Ketiganya yaitu Bupati Wakatobi Arhawi, Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna LM Rusman Emba.
Semua nama tersebut merupakan pemimpin di wilayah Sulawesi Tenggara.
Baca: WHO Tak Yakin Vaksinasi Covid-19 Besar-besaran Bisa Dilakukan Sebelum Pertengahan 2021
Teguran dilayangkan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah kepada Gubernur Sultra Ali Mazi melalui dua surat terpisah.
Memang, mereka bertiga akan kembali tampil sebagai pasangan calon bupati dalam Pilkada 2020.
Namun, mereka melakukan pengumpulan massa sebelum jadwal pendaftaran bakal paslon pilkada yang dimulai Jumat (4/9/2020).
"Beberapa kepala daerah begitu mendapatkan rekomendasi dari parpol kemudian melakukan pengumpulan massa. Ada yang langsung saya tegur dan ekspos di media," ujar Tito saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi persiapan pilkada bersama KPU, Bawaslu dan Satpol PP yang ditayangkan secara daring di saluran YouTube Kemendagri, Jumat (4/9/2020).
Baca: Bupati Halmahera Timur Meninggal Dunia, Sempat Daftarkan Diri di KPU dan Lakukan Orasi
Tito memberikan teguran tegas agar mereka mendapat sanksi sosial dari masyarakat.
Selain itu, mantan Kapolri ini ingin masyarakat bisa menilai bagaimana komitmen calon kepala daerah dalam menghadapi Covid-19.
Ia pun memberikan sindiran pedas.
"Mengendalikan pendukung saja tidak bisa, bagaimana mau jadi pemimpin? Padahal untuk menangani pandemi itu berhubungan dengan masyarakat banyak," tegas Tito.
Baca: Ditanya Soal Idola, Gibran Rakabuming Mengaku Kagumi Megawati dan Sederet Tokoh PDI-P
Tito mengingatkan jumlah warga di kabupaten tidakah sedikit.
Karenanya, ada tanggung jawab bagi pemimpin untuk melindungi warganya.
"Penanganan pandemi berhubungan dengan pengendalian masyarakat yang jumlahnya tak sedikit. Ratusan ribu, bahkan jutaan untuk seorang gubernur," tambah Tito.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Nur/Kompas)
