Anggota DPR Komentari Nasib Buruh Tak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan: Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Anggota DPR komentari nasib para buruh/karyawan swasta yang tak bisa terima bantuan gaji dari pemerintah hanya karena tak punya BPJS Ketenagakerjaan.


zoom-inlihat foto
gaji-ke-13-non-pns1.jpg
hai.grid.id
Ilustrasi Bantuan Langsung Tunai


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemberian gaji bersubsidi selama empat bulan telah digaungkan oleh pemerintah.

Pemberian gaji sebesar Rp2,4 juta yang akan dicairkan dua bulan sekali ini mempunyai syarat yang perlu dipenughi oleh karyawan swasta.

Baca: Keluhan Pengusaha Terkait Pemberian Subsidi Gaji Rp600 Ribu Untuk Para Karyawan Swasta

Baca: Penting untuk Pencari Kerja, Ini 6 Startup yang Bakal Mempermudah Kamu Mendapat Info Loker

Berikut syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah teruntuk subsidi sebesar Rp600.000 perbulan untuk karyawan swasta ini:

  1. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
  3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
  4. Pekerja/buruh penerima upah;
  5. Memiliki rekening bank yang aktif;
  6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja; dan
  7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.
Logo BPJS Ketenagakerjaan
Logo BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id)

Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menunggak iuran tetap akan mendapatkan subsidi upah.

Hal ini sebagai bentuk toleransi yang diberikan pemerintah.

Kritikan DPR

Obon Tabroni, seorang anggota Komisi IX DPR RI memberikan kritikan untuk emberian bantuan langsung tunai ( BLT) pemerintah ini.

Lantaran, pemerintah hanya memberikan bantuan bagi buruh/pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Buruh atau karyawan, pada masa pandemi Covid-19 ini, ada yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan

Bahkan gaji para buruh dan karyawan ini tidak memperoleh gaji penuh.

Ilustrasi gaji
Ilustrasi gaji (boganinews)

Melalui keterangan tertulis, Jumat (14/8/2020), Obon menyampaikan, nasib buruh ini diibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga pula.

"Sudah upahnya setengah, tidak diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan sekarang tidak lagi mendapatkan bantuan upah dari pemerintah. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga," tulis Obon.

Obon mengatakan, bantuan gaji ini tidak tepat sasaran.

Hal ini dikarenakan, bantuan langsung tunai ini hanya untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca: KABAR BAIK, Cair Akhir Agustus Ini, Begini Cara Memastikan Kamu Bakal Dapat Subsidi Gaji Rp 600 Ribu

"Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan adalah buruh yang bekerja di perusahaan yang sudah relatif baik. Justru mereka yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka yang bekerja di perusahaan yang sering mengebiri hak-hak buruh," ujar Obon.

Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, Obong mengatakan, penyebab buruh tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Obon juga menambahkan, pemerintah seharusnya menindak perusahaan nakal yang tidak mengikutkan karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, adanya sanksi pidana penjara serta denda untuk perusahaan nakal yang tidak memberikan jaminan sosial tersebut.

"Jangan karena kesalahan pengusaha dan lemahnya penegakan aturan ketenagakerjaan, buruh yang dihukum dengan tidak mendapat bantuan," pungkas Obon.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Kaka, Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Buruh Tak Terdaftar di BPJS TK Tak Dapat Subsidi Gaji, Anggota DPR: Sudah Jatuh Tertimpa Tangga











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved