lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Di tengah pandemi virus corona, debt collector atau penagih utang makin dibutuhkan di China.
Para debt collector ini dibutuhkan karena adanya gelombang kredit macet.
Pandemi Covid-19 dan ketegangan Amerika Serikat-China memperbanyak konsumen yang kehilangan pendapatan ekonominya.
Gelombang kredit macet ini memicu kekhawatiran di antara pemberi pinjaman, baik di perusahaan pembiayaan konsumen maupun bank.
Sebagai contoh, sebuah firma pemulihan hutang yang berbasis di provinsi selatan Hunan bernama Whole Scene Asset Management berencana menambah jumlah staf penagih utang menjadi 400 orang pada tahun ini.
Mereka melakukannya karena ada perluasan bisnis ke kota-kota baru.
Baca: Polisi Beberkan Kronologi Kisruh Ojek Online dan Debt Collector di Yogyakarta
Sementara itu, perusahaan penagih utang juga telah bertambah banyak.
"Perusahaan penagih utang telah menjamur. Dan dengan buruknya pinjaman pada tahun ini, semua orang membutuhkan lebih banyak tenaga," kata pendiri perusahaan, Zhang Haiyan seperti dikutip Reuters.
Sementara sejumlah sumber menyebut saingan Whole Scene, yakni Bricsman juga merekrut sekitar 400-500 orang pada tahun ini setelah mendapatkan kesepakatan untuk mengumpulkan pinjaman konsumen yang menunggak dari China Minsheng Bank.
"China berada di tengah-tengah krisis utang yang sedang berlangsung", kata Joe Zhang, seorang konsultan bisnis dan praktisi bisnis pengelolaan utang.
Tingkat tunggakan utang konsumen meningkat dan penagihan pinjaman tersebut menjadi jauh lebih sulit.
Ia memperkirakan pada beberapa pemberi pinjaman konsumen non-bank, pinjaman bermasalah mungkin mencapai 30% sampai 50% dari portofolio mereka.
Baca: Trump: Jika Saya Kalah pada Pemilu, China Akan Memiliki AS dan Anda Harus Belajar Bahasa China
Itu menjadi pertanda buruk tidak hanya bagi upaya Beijing untuk memacu permintaan domestik tetapi juga untuk kesehatan keuangan perusahaan pemberi pinjaman konsumen yang dipandang penting untuk menopang ekonomi yang dilanda pandemi.
AS Berikan Sanksi kepada XPCC, Organisasi Paramiliter dan Ekonomi di China
Beberapa waktu yang lalu, Amerika Serikat (AS) juga memperkuat tekanan ekonominya terhadap Provinsi Xinjiang di China..
AS mengenakan sanksi kepada Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), organisasi ekonomi dan paramiliter di China, dan dua pejabat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya.
Dilansir dari Reuters, (1/8/2020), Departemen Keuangan AS menyatakan telah memasukkan XPCC bersama Sun Jinlong, mantan sekretaris partai XPCC, dan Peng Jiarui, wakil sekretaris partai dan komandan XPCC, ke dalam daftar hitam.
Mereka dimasukkkan ke daftar itu karena diduga memiliki kaitan dengan pelanggaran HAM serius terhadap etnis minoritas di Xinjiang.
"Pelanggaran HAM yang dilakukan Partai Komunis China di Xinjiang, China, terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya, menodai abad ini," kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam sebuah pernyataan, dikutp dari Reuters.
Namun, China membantah adanya penganiayaan terhadap kelompok minoritas tersebut.
Baca: China Ikutkan Pesawat Pengebom Jarak Jauhnya dalam Latihan Udara di Laut China Selatan
China mengatakan kamp-kamp yang menampung penduduk dari etnis Uighur memberikan pelatihan kejuruan dan hal itu dibutuhkan untuk memerangi ekstremisme.
Langkah yang diambil Washington ini membekukan semua aset perusahaan dan pejabat tersebut yang berada di AS.
Tindakan ini juga mencegah warga AS berurusan dengan mereka dan menghalangi Sun Jinlong dan Peng Jiarui pergi ke AS.
Baca: Ahli Sebut China Sengaja Reklarifikasi Area Navigasi untuk Tingkatkan Kontrol di Laut China Selatan
Seorang pejabat pemerintahan senior, secara anonim, menggambarkan perusahaan itu sebagai "organisasi paramiliter rahasia yang menjalankan berbagai fungsi di bawah kendali langsung" Partai Komunis China (CCP).
"Mereka terkait langsung dengan pelaksanaan pengawasan, penahanan, dan indoktrinasi komprehensif yang dilakukan CCP ... yang kami tahu menargetkan Uighur dan anggota etnis minoritas lainnya di Xinjiang," kata dia.
Washington baru-baru ini juga mengenakan sanksi terhadap Sekretaris Partai Komunis, Chen Quanguo, .
Anggota Politburo China dan sekretaris pertama XPCC itu, bersama pejabat lain dan Biro Keamanan Public Xinjiang masuk ke dalam daftar hitam.
Baca: Tuding Amerika Serikat Punya Niat Picu Perang Dingin, China: Kami Tak Tertarik
Peter Harrell, mantan pejabat dan ahli sanksi di Center for New American Security, mengatakan bahwa dari sudut pandang ekonomi, langkah yang diputuskan pada Jumat lalu merupakan "eskalasi penting" dari tekanan AS dan mengirim peringatan kepada perusahaan dan organisasi paramiliter itu atas aktivitasnya di China.
"Pemerintahan Trump akhirnya mengambil sanksi yang berpengaruh," kata Peter.
Dilansir dari Foreignpolicy.com, XPCC atau dikenal sebagai Bingtuan di China, dibentuk oleh Ketua Partai Komunis, Mao Zedong, pada tahun 1954.
XPCC ditugaskan untuk menstabilkan wilayah Xinjiang yang bergejolak.
Misi lain dari XPCC adalah kemandirian.
Baca: Peneliti Sebut Hubungan China dan AS Tak Akan Pernah Dekat jika Tiongkok Semakin Maju
Warga China yang berada di sana tidak hanya ingin membuat pos-pos terdepan, tetapi juga pertanian dan kota-kota di wilayah yang pada tahun 1955 resmi bernama Wilayah Otonom Uighur Xinjiang.
Mereka membangun rumah sakit, sekolah, penjara, dan teater, dan pada dasarnya menjadi negara di dalam negara dengan struktur organisasi bergaya militer.
Media negara mengatakan pemerintahan pusat menginginkan XPCC untuk membangun lebih banyak kota sebagai bagian dari kampanye antiteror.
Beijing percaya bahwa urbanisasi dan pembangunan yang lebih banyak akan membantu menghilangkan konflik antara etnis muslim Uighur dan Han yang ada wilayah itu.
Baca: Ketegangan Diplomatik Meninggi, China dan Rusia Kompak Sebut AS sebagai Biang Kisruh di Negara Lain
Ekspansi XPXX, kata Pemerintah China, bertujuan untuk menenangkan etnis Uighur dengan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Ketika didirikan, XPCC mempunyai kekuatan sekitar 175.000 orang, terdiri dari mantan tentara nasionalis yang dipaksa bekerja oleh pemerintah komunis, atau parap pemuda di area pesisir yang diyakinkan untuk pergi ke barat sebagai bagian dari kewajiban revolusioner mereka.
Pada tahun 1998, XPCC diberikan status birokrasi yang setara dengan pemerintah regional Xinjiang.
Baca: Terapkan Kerja Paksa Terhadap Muslim Uighur, 11 Perusahaan China Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat
XPCC juga sebuah milisi meskipuan tidak menggantikan Tentara Pembebasan Rakyat atau polisi lokal, keduanya masih aktif di sana,
Pemerintah China menyatakan XPCC "memainkan peran penting dalam melawan terorisme dan menjaga kestabilan".
Namun, XPCC secara bertahap telah berkembang menjadi perusahaan komersial utama.
XPCC saat ini adalah bisnis miliaran dolar dengan banyak anak perusahaan yang terdaftar dan mempunyai banyak sekali tenaga kerja.
Mayoritas tenaga kerjanya adalah etnis Han.
Produk domestik bruto (PDB) XPCC pada tahun 2013 mencapai $24 miliar, menyumbang lebih dari 17 persen total PDB Xinjiang.
(Tribunnewswiki/Tyo/Kontan/Tendi Mahadi)
Sebagian artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul "Kredit macet membengkak karena corona, bisnis debt collector di China laris manis"
