Selama PSBB Transisi, Ada 4 Perusahaan Swasta di Jakarta yang Karyawannya Terinfeksi Virus Corona

Karyawan yang terkena Covid-19 diminta untuk mengisolasi diri selama 14 hari


zoom-inlihat foto
ilustrasi-protokol-kesehatan-kantor-3.jpg
Tribun Images/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi karyawan bekerja dengan menaati protokol kesehatan di kantor. Ada empat perusahaan swasta di DKI Jakarta yang karyawannya terpapar virus corona.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ada karyawan di empat perusahaan swasta di DKI Jakarta yang dilaporkan terjangkit Covid-19.

Beberapa hari belakangan, klaster perkantoran memang menyumbang jumlah kasus infeksi virus corona terbanyak.

"Data yang masuk ke kami baru empat perusahaan. Swasta semua, yang memang tupoksi dari Dinas Tenaga Kerja," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (27/7/2020), seperti dikutip dari Antara.

Andri mengatakan kasus Covid-19 di empat perusahaan tersebut muncul selama masa PSBB transisi.

Namun untuk data keseluruhan dari PSBB tahap 1, Andri mengaku tidak mengetahui secara pasti rinciannya.

"Banyak sekali," katanya. Andri menuturkan, apabila ada perkantoran yang karyawannya terpapar Covid-19, maka akan ditutup selama tiga hari untuk disterilkan.

Karyawan yang terkena Covid-19 diminta untuk isolasi selama 14 hari.

"Kalau ada kasus pekerja yang terpapar, itu langsung kita lakukan penutupan sementara terhadap perusahaannya selama tiga hari," katanya.

Baca: Rekam Jejak Covid-19 di Indonesia dalam 5 Bulan, dari Kasus Pertama hingga Kasus Tembus 100.000

Baca: Klaster Perkantoran Sumbang Kasus Covid-19 Terbanyak, Epidemiolog Desak WFH Diberlakukan Lagi

Ilustrasi penerapan protokol kesehatan di perkantoran. Klaster perkantoran menyumbang angka kasus infeksi Covid-19 tertinggi belakangan ini,
Ilustrasi penerapan protokol kesehatan di perkantoran. Klaster perkantoran menyumbang angka kasus infeksi Covid-19 tertinggi belakangan ini, (Tribun Images/IRWAN RISMAWAN)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya mengatakan bahwa tren kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan selama dua pekan terakhir.

Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas atau mobilitas masyarakat di wilayah Ibu Kota.

Menurut Anies, terdapat dua lokasi yang rawan terjadi penularan Covid-19 akhir-akhir ini, yakni area perkantoran dan komunitas warga.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan Covid-19 yang dilakukan.

Baca: Titik Terang Pandemi Mulai Terlihat, Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Menurun

Baca: 12 Stasiun Sudah Bisa Lakukan Rapid Test Covid-19 Mulai Hari Ini, Lengkap Syarat, Daftar & Harganya

Area perkantoran dan komunitas warga sangat rawan terjadi penularan karena menjadi tempat berkumpulnya masyarakat.

Selain itu, di lokasi tersebut masyarakat kerap lalai menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Harus saling ingatkan, jangan pernah ragu tegur sesama kita yang mungkin lalai tidak jalankan protokol kesehatan," ujar Anies.

Sementara itu, jumlah pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 473 orang pada Senin ini.

Dengan demikian, kumulatif pasien positif Covid-19 di Jakarta hingga hari ini mencapai 19.474 kasus.

Menurut informasi dari laman corona. jakarta.go.id milik Pemprov DKI, akumulasi kasus positif Covid-19 hingga 27 Juli 2020 tercatat 19.473 dan tambahan kasus baru dalam sehari ada 472.

Dari jumlah tersebut, 11.997 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 782 orang meninggal dunia.

Sementara itu, 1.702 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 4.993 orang melakukan isolasi mandiri (termasuk data Wisma Atlet).

Epidemiolog minta WFH diberlakukan lagi

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan pemerintah perlu mengkaji ulang pembukaan kantor di sektor non-esensial.

Menurutnya, kantor di sektor non-esensial sebaiknya ditutup dan menerapkan kembali work from home (WFH) sampai akhir tahun, termasuk sektor pendidikan.

"Kantor dan sekolah harus ditutup sampai akhir tahun. Tak ada pilihan lain buat Indonesia, kecuali mau membuat risiko terjadinya lonjakan besar kasus infeksi dan kematian," kata Dicky, Senin (27/7/2020).

Dicky juga memberikan catatan bahwa penutupan kantor non-esensial dan sekolah harus dilakukan secara serentak dengan kedisiplinan penuh dari masyarakat.

Sebab, Indonesia tak mungkin menerapkan kembali penguncian atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak besar pada ekonomi negara.

Karyawan Bank DBS Indonesia duduk sesuai dengan penanda jarak saat bekerja di area kantor DBS Tower, Jakarta, Selasa (30/06/2020). Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan praktik bisnis dan perbankan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, Bank DBS Indonesia turut menerapkan protokol kesehatan dan penyesuaian operasional untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada masa transisi PSBB.
Karyawan Bank DBS Indonesia duduk sesuai dengan penanda jarak saat bekerja di area kantor DBS Tower, Jakarta, Selasa (30/06/2020). Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan praktik bisnis dan perbankan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, Bank DBS Indonesia turut menerapkan protokol kesehatan dan penyesuaian operasional untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada masa transisi PSBB. (Tribun Images/IRWAN RISMAWAN)

Karena itu, hal yang paling penting saat ini menurut Dicky adalah mencegah kasus-kasus klaster seperti perkantoran dengan penerapan WFH.

"Prioritas selama masa rawan pandemi ini harus WFH dulu," katanya.

Baca: Anies Sebut Perkantoran Titik Paling Rawan Penyebaran Covid-19, Apa yang Harus Dilakukan?

Potensi penularan di indoor 20 kali

Menurut dia, penularan Covid-19 melalui mikrodroplet membuat potensi infeksi di indoor dua puluh kali lebih besar dibandingkan dari outdoor.

"Penularan di kantor yang indoor ini dua puluh kali lebih besar daripada outdoor. Kondisi inilah yang membuat orang-orang di dalam gedung sangat rawan," papar dia.

"Di Australia, 80 persen kasusnya berasal dari klaster perkantoran. Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita di Indonesia," kata dia.

Dicky juga menyoroti banyaknya institusi yang mengadakan kegiatan bersepeda secara bergelombol tanpa menggunakan masker.

Selain itu, pimpinan perusahaan yang mengabaikan protokol kesehatan karena meyakini bahwa virus corona bukan ancaman serius, juga patut diwaspadai.

Baca: Obat Covid-19 Buatan Iran Akan Dijual Bebas 3 Minggu Lagi

Baca: Hadapi Skenario Terburuk, Ini Rencana Cadangan bila Vaksin Covid-19 Gagal Dikembangkan

Padahal Dicky mengatakan pandemi Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang dan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

"Masalah ini masih menjadi PR bersama kita karena banyak sekali orang-orang terutama yang punya wewenang ini stafnya harus masuk karena disuruh pimpinannya," kata dia.

Dalam kondisi seperti itu, semua karyawan wajib dites agar bisa mengetahui penyebarannya.

Sementara kantor atau perusahaan yang tidak mampu melakukan rapid test maupun swab test bisa melaporkan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Menurut Andri, Pemprov DKI bisa melakukan tes gratis.

"Yang jelas kami (Dinas Tenaga Kerja) hanya menyalurkan, yang memberitahukan, lapor kepada Dinas Kesehatan," ujar dia.

(Tribunnewswiki.com/Tyo/Kompas/Ahmad Naufal Dzulfaroh/Sandro Gatra)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Infeksi Lewati 100.000, Epidemiolog Desak WFH Kembali Dilakukan" dan "Karyawan di 4 Perusahaan Swasta Jakarta Positif Covid-19 Selama PSBB Transisi"





BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2026 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved