lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Djoko Tjandra adalah sosok kakap lama yang merupakan buronan dari kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali.
Dirinya menggegerkan dunia hukum Indonesia saat ini, mengingat bisa bebas keluar masuk Indonesia meski berstatus buron dari Kejaksaan Agung RI.
Diketahui, beberapa waktu lalu Djoko Tjandra juga disebut dibantu oleh Lurah Grogol Selatan untuk menerbitkan e-KTP.
Selain bisa menerbitkan e-KTP, Djoko Tjandra ternyata bisa melanglangbuana di Indonesia berkat bantuan aparat penengak hukum
Diketahui, surat jalan Djoko Tjandra diterbitkan atas inisiatif Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.
Selain dibantu oleh oknum kepolisian, Djoko Tjandra atau melalui pihaknya juga disebut beberapa kali disebut mendekati pihak Kejaksaan.
Atas dugaan tersebut, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) berencana melaporkan dua oknum jaksa ke Komisi Kejaksaan karena diduga bertemu dengan buron kasus pengalihan hak tagih utang atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, Jumat (24/7/2020).
Baca: Djoko Tjandra Disebut Melobi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejagung Beri Klarifikasi
Baca: Satu Lagi Petinggi Polri Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Brigjen Nugroho Wibowo Diperiksa
Menurut Koordinator, MAKI Boyamin Saiman, pihaknya melaporkan dua oknum jaksa tersebut pada pukul 11 hari Jumat (24/7/2020) ini.
Dari informasi yang diperoleh, diduga oknum tersebut turut membantu Djoko Tjandra untuk bertemu dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses permohonan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Meski demikian, ia menambahkan, informasi yang diperoleh baru sebatas dugaan.
Dalam laporan yang akan disampaikan hari ini, MAKI juga akan menyertakan bukti berupa foto-foto pertemuan tersebut.
"Sekali lagi mohon dipahami ini baru sebatas dugaan."
"Karena foto orang bisa saja hasil edit atau cropping," kata Bonyamin.
"Tapi, setidaknya akan meminta Komisi Kejaksaan untuk menelusuri dan menyelidiknya."
"Jika benar nanti otomatis memohon Komisi Kejaksaan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk berkaitan dengan treatment atau sanksi mulai yang ringan sampai yang terberat," imbuh Boyamin.
Baca: Penampakan Tumpukan Uang Senilai Rp 97 Miliar Hasil Korupsi Honggo Wendratno yang Disita Kejagung
Baca: Antisipasi Praktik Korupsi dalam Pilkada 2020, Mahfud MD: Kita Minta KPK Mengawasi
Ia menambahkan, selama ini Kejaksaan Agung terus memburu keberadaan Djoko Tjandra.
Bahkan, ketika dipimpin oleh M Prasetyo, Kejagung sampai menempatkan orang di sejumlah lokasi saat mendapatkan informasi bahwa ibunda Djoko Tjandra wafat beberapa waktu lalu.
"Sampai melakukan pengawasan bandara, di kuburan, barangkali Djoko Tjandra melayat ibunya yang meninggal."
"Nah, ini berarti selalu ada kegiatan di Kejagung untuk melakukan penangkapan dan eksekusi Djoko Tjandra," kata dia.
Ia menuturkan, bila informasi ihwal pertemuan oknum jaksa dengan Djoko Tjandra itu benar, maka hal itu tidak bisa dibenarkan.
"Inilah yang akan saya adukan, tetapi tetap (mengedepankan) asas praduga tak bersalah," kata Boyamin.
Djoko Tjandra pernah melobi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Selain mendapat bantuan dari polisi Brigjen Prestijo Utomo, perwakilan Djoko Tjandra juga disebutkan pernah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna.
Hal yang miris, mengingat Djoko Tjandra adalah berstatus buron dari Kejaksaan Agung RI.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ( Kejagung) Hari Setiyono mengaku masih meminta klarifikasi soal munculnya video pertemuan buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriatna.
Menurut Hari, klarifikasi tersebut diperlukan karena gambar dan pembicaraan dalam video tidak begitu jelas sehingga butuh klarifikasi dari yang bersangkutan. "Kami masih melakukan klarifikasi, apakah betul.
Di video itu kan gambarnya enggak jelas tuh, gambarnya enggak jelas, kedengarannya pun hanya masalah Covid," kata Hari dalam diskusi bertajuk "Ironi Djoko Tjandra dan Tim Pemburu Koruptor", Sabtu (18/7/2020).
"Yang ada di ruangan itu siapa saja, ini kan butuh klarifikasi saya dan kami sedang melakukan itu," ujar dia.
Terkait foto pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dengan Hakim Agung, lanjut Hari, juga masih harus diperiksa kebenarannya.
Namun, ia menilai foto antara penegak hukum dan pengacara merupakan hal yang lumrah dilakukan.
Baca: Polri Berupaya Pulangkan Djoko Tjandra, Diduga Kabur Juni Lalu dan Kini Berada di Malaysia
Baca: Tak Hanya Terbitkan Surat Jalan, Brigjen Prasetijo Punya Peran Ini pada Kasus Pelarian Djoko Tjandra
"Tapi, harus kita cek dulu fotonya itu tahun berapa. Iya, makanya itu kita cek dulu fotonya tahun berapa," ucap dia.
Diketahui, video yang disebutkan sebagai pertemuan antara kuasa hukum Djoko Tjandra dan Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta Selatan viral di Twitter.
Disebutkan oleh akun yang mengunggah video itu bahwa kuasa hukum Djoko Tjandra sedang melobi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Akun itu juga menyebut Kajari Jaksel sebgai orang ketiga yang membantu Djoko Tjandra kabur.
Diketahui, Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masih buron dan diduga melakukan perekaman dan mendapatkan e-KTP pada 8 Juni 2020.
Pada tanggal yang sama, Djoko mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PN Jakarta Selatan telah dua kali menjadwalkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Djoko. Namun, Djoko tak pernah datang memenuhi panggilan sidang.
(Tribunnewswiki.com/Ris)
Sebagian artikel tayang di Kompas.com berjudul MAKI Akan Laporkan Dua Oknum Jaksa yang Diduga Temui Djoko Tjandra ke Komisi Kejaksaan.
