lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Departemen Perdagangan Amerika Serikat menambahkan 11 perusahaan asal China dalam daftar perusahaan yang diduga terlibat pelanggaran HAM.
Semua perusahaan itu disebut telah melakukan penahanan sewenang-weang, kerja paksa, hingga pengumpulan data biometrik dan analisis genetika, seperti diberitakan Kontan dari CNET, Selasa (21/7/2020).
Target utama dari semua aktivitas itu adalah muslim Uighur dan kelompok minoritas lain yang ada di China.
"Beijing secara aktif mempromosikan praktik kerja paksa yang tercela dan pengumpulan DNA serta skema analisis untuk memberikan tekanan pada warganya," kata Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross seperti dikutip CNET.
Satu di antara perusahaan itu adalah Nanchang O-Film Tech.
Baca: Meski Terlibat Ketegangan Militer, Donald Trump Mau Bekerja Sama dengan China Demi Vaksin Covid-19
Nanchang merupakan pemasok komponen untuk perusahaan teknologi terkemuka AS, seperti Apple, Amazon, Dell, bahkan Microsoft.
Karena kasus ini, pemerintah AS melakukan pembatasan pada sejumlah produk teknologi AS yang memiliki hubungan bisnis dengan 11 perusahaan itu.
Ross mengatakan tidak akan ada lagi produk AS yang memiliki hubungan dengan perusahaan asing yang terlibat kejahatan HAM Seperti China.
Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS telah menambahkan 48 perusahaan China yang diduga terlibat dalam penindasan terhadap warga muslim Uighur.
Jumlah itu terhitung dari Oktober 2019.
Dampak Ketegangan, India Sempat Serukan Boikot Produk China
Tak hanya bersinggungan dengan Amerika, seruan boikot produk China semakin nyaring di seantero India.
Hal ini merupakan dampak dari ketegangan kedua negara di perbatasan.
Dilansir dari Indian Express, Minggu (21/6/2020), pemerintah India tengah berupaya menekan Beijing dengan mendorong warganya melakukan boikot pada barang-barang buatan dari China.
Wacana memulai perang dagang dengan China juga mulai disuarakan publik India.
Baca: Buntut Tewasnya 20 Tentara India, Ormas Hindu Munnani Bakar Bendera China dan Rusak Smartphone
Menteri Persatuan India, Ramdas Bandu Athwale, meminta masyarakat tak pergi ke restoran yang menjual makanan China tanpa pengecualian, meski pemiliknya maupun kokinya adalah seorang warga negara India.
Seruan boikot juga menggema untuk mencegah warga India membeli barang elektronik dari pabrikan China.
Namun, dalam kasus ini tampaknya China lebih di atas angin, berbeda dengan kasus China-AS.
Memboikot produk China di India dianggap banyak kalangan malah akan merugikan ekonomi nasional India.
Ini karena India begitu bergantung pada barang impor dari Tiongkok.
Sepanjang tahun 2019-2020, perdagangan dengan China berkontribusi sebesar 10,6% dari seluruh neraca perdagangan India, atau yang terbesar kedua setelah perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).
Sebaliknya bagi China, perdagangan dengan India hanya menyumbang 2,1%, sehingga tak terlalu siginifikan pengaruhnya bagi China.
Bagi India, China juga merupakan patner dagang vital.
Sebaliknya bagi China, India tak memegang peran terlalu siginifikan dan komoditas impor dari India masih bisa digantikan negara lain.
Baca: Pertemuan Trilateral India, China, Rusia Siap Digelar 23 Juni 2020 Bahas Konflik Perbatasan
Menurut data United National Conference on Trade and Development (UNCTAD) di tahun 2018, 15,3% barang impor yang ada di India berasal dari China. Sementara barang impor di China yang didatangkan dari India hanya sebesar 5,1%.
Dilansir dari Timesoft India, menabuh genderang perang dagang dengan China malah akan berimbas negatif pada ekonomi India.
Apalagi, negara ini sangat bergantung pada China untuk rantai pasok global, salah satunya pasokan bahan kimia untuk bahan baku industri obat yang harus dibeli dari China.
India selama ini dikenal sebagai salah satu produsen farmasi terbesar dunia.
Kekurangan bahan baku dari China bisa membuat ekspor obat India anjlok. Selain itu, Negeri Bollywood ini juga tak bisa lepas dari investasi China.
Perang dagang dengan Beijing, tentu bisa membuat investasi luar negeri di India merosot.
Total ada 225 perusahaan besar China yang berinvestasi langsung di India sepanjang tahun 2003 hingga 2020. Investor terbesar asal China yakni perusahaan telekomunikasi seperti Huawei dan Xiaomi.
Beberapa perusahaan raksasa lainnya dari China juga tengah menjajaki penambahan nilai investasi di India, termasuk membangun basis produksi. Mereka adalah ZTE, Benling, Dezan Shira, Wafangdian, dan Vivo.
Dilansir dari Business Insider, tercatat 4 dari 5 merek handphone paling mendominasi di India berasal dari Negeri Tirai Bambu.
Samsung yang berasal dari Korea, jadi satu-satunya merek non-China yang berada di urutan 5 besar tersebut.
Harga yang murah namun dengan spesifikasi tinggi, membuat smartphone dari pabrikan China sulit tergantikan di India, terutama di kalangan masyarakat menengah dan menengah ke bawah.
Untuk menekan biaya, pabrikan ponsel pintar di China juga membangun pusat produksi di India.
Merek paling laris di pasaran India adalah Xiaomi dengan pangsa pasar sebesar 30%.
Artinya, 3 dari 10 orang di India adalah pengguna ponsel besutan perusahaan yang didirikan Lei Jun pada 2010 tersebut.
Di luar itu, India sebelum pandemi virus corona, juga mendapatkan keuntungan sangat besar dari lonjakan turis asing dari China.
India juga sulit melepaskan dari ketergantungan pada barang-barang murah dari China. Perang dagang dengan China bisa memicu kalangan menengah ke bawah dalam kondisi sulit.
Selama ini, warga miskin di India banyak menggunakan produk-produk made in China yang lebih terjangkau. Mereka juga sangat sensitif dengan harga.
Baca Juga: Kenapa China vs India rebutan Lembah Galwan yang kering dan tidak ada tumbuhan?
Contoh saja produk pendingin ruangan, warga miskin di India bakal kesulitan jika harus mengganti AC buatan China dengan pabrikan Jepang yang harganya jauh lebih mahal.
"Kita harus bisa mandiri sebisa mungkin, tetapi kita tidak bisa memisahkan dari dunia."
"India harus terus mempertahankan diri menjadi bagian dari rantai pasokan global dan tidak memboikot barang-barang dari China," kata pemimpin Kongres India, Chidambaram dikutip dari Livemint.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Nur/Ris)
