lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Perselisihan kepemilikan aset tanah Akademi TNI dan Pemerintahan Kota Magelang masih memanas.
Diketahui pada Jumat (3/7/2020) kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Magelang dipasangi patok bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Dephankam Cq. Mako Akabri/Mako Akademi TNI, Berdasarkan SHP No.9 Tahun 1981, IKN No.2020335014, Luas Tanah 40.000 M2".
Hingga kini, perselisihan antar kedua belum menemukan titik terang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan jika kini, pihak Akademi TNI akan melakukan komunikasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut.
"Nanti Pak Panglima juga mau bicara juga dengan Pak Mendagri, kita bereskan secara baik-baik. Semua harus memberikan informasi yang benar yang baik sesuai harapan masing-masing," jelasnya.
Selain itu, kata dia, antar aparat pemerintahan dapat saling menjalin komunikasi yang baik agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Baca: Akademi TNI Desak Pemkot Magelang Pindah Kantor: Aset Bintang 3 tapi Dipakai Selevel Wali Kota
Baca: Sengketa Lahan dengan Pemkot Magelang, Sejumlah Anggota TNI Pasang Plang di Depan Kantor Wali Kota
Ganjar memastikan agar aktivitas pelayanan publik di Kantor Wali Kota Magelang tidak terganggu dengan persoalan tersebut.
"Pemerintahan tidak terganggu kantor tetap berjalan, kantor masih digunakan. Saya pesan layanan publik tidak terganggu," ujarnya.
Ia kemudian menekankan ke kedua belah pihak jika sebaiknya perselisihan tersebut bisa diredam dengan baik.
Gubernur Jawa Tengah itu pun meminta agar antara Pemkot Magelang dan Akademi TNI fokus mengurusi penanganan Covid-19 di wilayahnya.
Baca: Kades Berseragam di Magelang Ditilang Polisi setelah Pelantikan, Ternyata Gegara Masalah Sepele
"Saya sudah komunikasi dengan Pak Panglima TNI pokoknya semua sekarang urus Covid-19 dulu, tidak boleh urus itu (aset tanah). Pak Panglima sudah sepakat kami juga akan siap fasilitasi," tegas Ganjar saat ditemui usai penyerahan bantuan Pertani di Kantor Gubernur Jateng.
Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerinta Kota Magelang untuk membahas masalah tersebut.
Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Kamis (9/7/2020) pagi.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Pemprov Jateng mendengar penjelasan dari Wali Kota Magelang mengenai polemik yang terjadi dan berlangsung tertutup.
Diurus secara kekeluargaan
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan polemik kepemilikan aset tanah antara Pemerintah Kota Magelang dengan Akademi TNI diselesaikan secara kekeluargaan.
"Antara TNI sama Pemkot Magelang saran saya duduk bareng saja. Toh asetnya juga milik pemerintah bukan aset pribadi. Saya kira baik untuk diberikan solusi yang lebih kekeluargaan. Sebenarnya ini kan masalahnya sudah lama," kata Ganjar saat ditemui di Puri Gedeh, Selasa (7/7/2020).
Dia menjelaskan, tanah seluas 40.000 meter persegi itu sudah diserahkan kepada Pemkot Magelang sejak masa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Mayor Jenderal TNI (Purn) Muhammad Ismail.
"Kalau mengacu pada data, saya sudah dikasih datanya, dan sudah baca itu zaman Pak Ismail (Gubernur Jateng) ini tentara semua waktu itu Pak Mendagri Soepardjo Rustam dan Pak Wali Kota Bagus Panuntun juga," ungkapnya.
Menurut Ganjar, kala itu diketahui penyerahan aset tersebut merupakan hibah yang telah disepakati kedua belah pihak.
Baca: Penemuan Jenazah WNI di Kapal China oleh TNI: Disimpan dalam Freezer, Masih Berpakaian Lengkap
Baca: Foto Pegang Sepeda Brompton Seharga Rp 100 juta, 6 Petugas Satpol PP Ini Hebohkan Warganet
Baca: Viral Satpol PP Naik Brompton Seharga Rp 100 Juta, Ternyata Dipinjami Komunitas Saat Bertugas
"Saat itu ada penyerahan aset kepada Kota Magelang dan rasa-rasanya waktu itu menurut saya itu hibah,"
"Kemudian ada surat sekarang yang mengatakan ada kekeliruan administratif, ya mari kita duduk bersama," ujarnya.
Maka dari itu, Ganjar meminta kepada kedua belah pihak tidak perlu bersitegang dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
"Maka solusinya kalau sama-sama bersepakat oh ini sudah pernah kita sumbangkan ada kekeliruan mau dicabut ya dicabut, enggak jadi disumbangin kok, selesai,"
"Maka Pemkot Magelang tinggal cari tanah baru buat kantor baru selesai kan. Jadi tidak perlu ada situasi yang nanti memunculkan ketegangan, tentu ini sangat tidak baik antara aparat pemerintah," lanjut Ganjar.
Kemudian, lanjut dia, apabila dari Akademi TNI menginginkan ada tempat pengganti bisa saling berkomunikasi untuk bersepakat menyelesaikan secara bersama-sama.
"Ya dibicarakan tinggal mana pilihannya saja agar terjalin sebuah kesepakatan. Kalau memang bisa dilakukan bersama-sama bisa dengan duduk baik," ujarnya.
(TribunnewsWiki.com/Restu, Kompas.com/Riska Farasonalia)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polemik Aset Tanah Akademi TNI di Magelang, Ganjar: Sekarang Urus Covid-19 Dulu"
