lihat foto
"Silakan kembali ke kantor semula di Alun-alun."
"Kalau jadi enggak enak karena kantornya kecil, ya itu urusanyalah," papar dia.
Bambang juga meminta Wali Kota Magelang untuk legawa atau mengalah dan segera pindah.
Pihaknya disebut siap memberikan tenggat waktu selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan.
"Yang penting ada iktikad baik dulu dari wali kota soal rencana pindah."
"Kalau sanggupnya tahun depan, setelah pilkada, ya monggo."
"Kita akan atur itu, tapi selama ini kan (pernyataan dari wali kota) enggak keluar, tidak bersedia," ujarnya.
Bambang menegaskan, jika Pemkot Magelang tidak mengindahkan desakan itu, pihaknya bisa jadi akan menempuh cara-cara mereka sendiri.
"Opsi terakhir mengalah pindah saja."
"Kalau enggak, itu kan lahan kita, nanti pakai cara-cara kita," tandasnya.
Penarikan kembali atas lahan dan bangunan Kantor Wali Kota Magelang seluas 47.000 meter persegi itu, imbuhnya, karena selama ini Akademi TNI justru menumpang di lahan Akademi Militer (Akmil).
"Wajar dong saya menanyakan aset saya."
"Itu aset bintang tiga, tapi yang pakai selevel wali kota, taruhlah seorang kolonel."
"Makanya kalau wali kota sekarang harus pindah, tentu akan berat hati, karena di sana fasilitasnya bintang tiga, sekelas letnan jenderal di sana," ucapnya.
Dia mengaku sudah membicarakan persoalan tersebut dengan Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut dia, Menteri Dalam Negeri telah merestui agar aset-aset Akademi TNI dikembalikan.
"Mendagri mengatakan kalau kita harus ruilslag dengan anggaran Rp 200 miliar tidak mungkin karena bukan proyek nasional dan tidak ada di dalam RPJMN."
"Monggo kalau dianggap membuat gaduh, ya tidak membuat gaduh, monggo kita koordinasi, kita akan bantu menyiapkan kantor yang lama."
"Ada kantor yang lama, di alun-alun sana," imbuhnya.
Baca: Daftar Besaran Gaji TNI Beserta Tunjangannya, Lengkap dari Tamtama hingga Jenderal
Baca: Berikut Besaran Gaji TNI 2020 Lengkap dengan Tunjangannya: Dari Golongan I hingga Perwira Tinggi
Sementara itu, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito menampik tidak kooperatif dan selalu mengangkat ego sektoral terkait pembahasan aset.
