lihat foto
Hal itu terjadi ketika Ali Ngabalin membahas terkait kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan menteri oleh Jokowi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Selasa (30/6/2020).
Ali Ngabalin mengatakan bahwa keputusan reshuffle tersebut sangat wajar terjadi karena merupakan kewenangan dari seorang presiden.
Baca: Pengamat Politik & Parpol Soroti Video Jokowi Marah Pada Menteri yang Diunggah 10 Hari Pasca Rapat
Baca: Video Amarah Presiden Jokowi ke Para Menteri Dinilai Tak Elok dan Hanya Ciptakan Rumor Reshuffle
Namun dikatakannya, sampai sejauh ini belum ada gambaran mengenai lembaga apa atau menteri siapa yang akan mendapatkan reshuffle.
"Kita mesti kembali lagi kepada kewenangan presiden, beliau mempunyai hak prerogatif untuk bisa melakukan apa saja untuk kepentingan bangsa dan negara termasuk dalam pelayanan kepada masyarakat," kata Ali Ngabalin.
"Tidak ada sama sekali belum ada gambaran (lembaga), tetapi itu kan menjadi bagian daripada otoritas tertinggi dari Presiden," pungkasnya.
Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali buka suara terkait kemarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mengancam untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Dilansir TribunWow.com, Effendi Gazali mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi kepada menterinya itu merupakan satu tindakan yang memang harus diambil oleh seorang pemimpin.
Dikatakannya bahwa Jokowi menilai kinerja dari para pembantunya itu tidak produktif, khususnya dalam menangani krisis dan pandemi Virus Corona.
Baca: Jokowi Jengkel dengan Kinerja Menteri Kabinet, Dua Kementerian Ini Jadi Sasaran Kekesalan Presiden
Baca: Mendikbud Nadiem Makarim Berencana Permanenkan Pembelajaran Jarak Jauh setelah Covid-19
Meski begitu, menurut Effendi, Jokowi memang tidak mengatakan dengan lantang terkait kementerian atau lembaga yang akan dicopot atau dibubarkan.
Namun Effendi mengatakan bahwa kementerian yang paling menjadi sorotan pada saat itu adalah Menteri Kesehatan.
Kinerja dari Kementerian Kesehatan menjadi contoh buruk yang disampaikan oleh Jokowi.
Seperti misalnya, dikatakan oleh Jokowi bahwa Kementerian Kesehatan baru mengeluarkan anggaran sebesar 1,53 persen dari anggaran total mencapai Rp 75 juta untuk penanganan Covid-19.
"Saya melihat bahwa ini ada bagian yang dalam komunikasi politik kita sebut tidak produktif, karena tidak jelas mengarah kepada siapa," ujar Effendi.
"Mungkin kita harus tanya ke Ali Mochtar Ngabalin, soal lembaga yang kapan perlu dibubarkan."
"Selain itu sepertinya dari teks yang saya baca dan video yang saya tonton beberapa kali, lebih banyak memang mengarah kepada Kementerian Kesehatan mungkin," jelasnya.
"Dengan menyebutkan angka Rp 75 triliuin kemudian baru 1,53 persen yang dikeluarkan," sambungnya.
Sementara itu terkait kementerian lain, menurut Effendi tidak ada yang disinggung terlalu jauh.
Disebutkannya bahwa saat itu Jokowi hanya menyinggung soal anggaran, baik untuk jaminan sosial maupun insentif tenaga medis maupun korban Covid-19.
Namun menurutnya, jika berbicara tentang jaminan sosial maupun insentif maka mengarah kepada Menteri Sosial dan Kementerian Ekonomi ke bawah.
Effendi pun menyakini bahwa memang seharusnya akan ada resuffle setelah melihat kondisi yang terjadi saat ini.
