lihat foto
Tarik-Menarik Kebijakan Satu Anak
Sejak dihapuskannya kebijakan 'satu anak' sejak 28 Oktober 2015, kini seluruh warga China dapat memiliki hingga 2 anak.
Namun, hal ini berbeda praktiknya di lapangan saat pihak berwenang dilaporkan sering mendorong, memaksa penggunaan alat kontrasepsi, sterilisasi, dan aborsi pada orang-orang China etnis Han.
Sementara etnis minoritas lain dilaporkan mendapat izin memiliki dua hingga tiga anak, jika mereka berasal dari pedesaan.
Di bawah pimpinan Presiden Xi Jinping, pemimpin China yang oleh AP disebut 'paling otoriter' dalam beberapa dasawarsa terakhir ini sudah menghapuskan ketidaktegasan hukum tersebut.
Pada 2014, setelah kunjungannya ke wilayah Xinjiang, Xi meminta para pejabat tinggi di kawasan tersebut menerapkan 'kebijakan keluarga berencana yang adil' untuk semua etnis.
Xi meminta pejabat lokal untuk 'mengurangi dan menstabilkan angka kelahiran'.
Pada tahun-tahun setelahnya, bukan menjadi suatu masalah bagi warga China, baik itu etnis mayoritas, Han, maupun etnis minoritas lain di pedesaan yang memiliki dua-tiga anak di Xinjiang.
Semua etnis setara di bawah payung hukum baru.
Namun, dalam praktiknya, sebagian besar warga etnis Han terhindar dari aborsi, sterilisasi, pemasangan IUD, dan penahanan.
Sebaliknya, bagi etnis Uighur semua hal tadi mereka alami dengan pemaksaan, menurut data dan wawancara.
Seorang warga Uighur yang kabur ke Kazakhstan, Gulnar Omirzakh mengaku mendapat hukuman, meski tiga anaknya sah di mata hukum.
Para cendekiawan yang pro-pemerintah mengklaim bahwa keluarga-keluarga yang berasal dari kalangan agam di pedesaan merupakan akar dari terorisme, pemboman, penikaman, dan serangan lainnya.
Pemerintah Xinjiang menitikberatkan kejahatan tersebut dengan menuduh ada keterkaitan terhadap teroris ISIS.
Populasi warga Muslim di pedesaan merupakan arena berkembang biaknya kemiskinan dan ekstrimisme, menurut sebuah laporan makalah Kepala Institut Sosiologi di Akademi Ilmu Sosial, Xinjiang.
Tertulis juga klaim dalam laporan yang menyebut "hambatan utama agama adalah keyakinan bahwa 'janin adalah hadiah dari Tuhan',"
Sementara pakar dari luar menyebut operasi pengendalian kelahiran adalah bagian dari strategi China membersihkan warga Uighur dari keyakinan yang dianutnya.
Pemerintah China juga dinilai memaksa warga Uighur untuk mengikuti proses asimilasi. Mereka diharuskan mengikuti pendidikan politik dan agama di kamp-kamp dan pabrik-pabrik.
Sementara anak-anak mereka di-indoktrinasi di panti penampungan.
Orang-orang Uighur ini, yang tidak selalu Muslim, juga dilacak oleh aparat dengan pengawasan ketat menggunakan teknologi.
