lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya membeberkan alasan mobil PCR dari BNPB yang dialihkan ke luar kota Surabaya yang tempo hari membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah besar.
Dilansir Surya.co.id, Khofifah menjelaskan bahwa pengoperasionalan mobil laboratorium PCR ke Tulungagung dan juga Sidoarjo berdasarkan kebutuhan dan memang kekurangan perangkat test PCR.
Bahkan jika dibandingkan dengan Kota Surabaya yang memiliki tujuh titik laboratorium, kapasitas tes spesimen di Tulungagung dan Sidoarjo sangat jauh dibandingkan Surabaya.
“Di Tulungagung itu, jangan kaget ya teman-teman, PDP-nya terbesar setelah Surabaya. Dan teman-teman bisa melihat dari data ini PDP yang meninggal di Tulungagung itu sangat tinggi, itu yang menjadi pertimbangan ketika dokter Joni menyetujui permintaan bantuan mobil PCR agar dioperasionalkan di Tulungagung,” kata Khofifah, Minggu (31/5/2020).
Disebutkan Khofifah, di Tulungagung ada sebanyak 175 orang berstatus PDP meninggal dunia.
Angka ini menjadi yang tertinggi untuk PDP yang meninggal dunia di Jatim.
Bahkan lebih dari separoh pasien berstatus PDP di Tulungagung yang meninggal tersebut belum mendapatkan tes swab PCR. Alasannya karena keterbatasan perangkat.
“Kami berkoordinasi sangat teknis ke sana. Juga Kapolda berpesan khusus supaya hal-hal seperti ini bisa kita tangani lebih efektif lagi,” kata Khofifah.
Baca: Khofifah Indar Parawansa
Baca: 2 Mobil PCR BNPB untuk Surabaya Dialihkan ke Daerah Lain, Risma: Saya Dibilang Nggak Bisa Kerja
Pasalnya, banyak dari pasien PDP di Tulungagung tak sempat di swab PCR namun sudah meninggal dunia.
Ini karena di Kabupaten Tulungagung tidak memiliki laboratorium untuk uji spesimen Swab dengan mesin PCR.
Saat ini pun, alat yang ada di rumah sakit rujukan Kabupaten Tulungagung adalah mesin tes cepat molekuler (TCM).
Mesin ini adalah mesin yang biasa digunakan untuk tes penyakit TB yang kemudian ditambahkan dengan alat cartridge untuk bisa dijadikan mesin tes Covid-19.
Saat ini posisinya mesin tersebut belum siap dioperasionalkan karena memang alat tambahannya baru datang.
Begitu juga dengan Sidoarjo. Gubernur pertama perempuan Jawa Timur ini menyampaikan bahwa koordinasi intens dengan Pemkab sudah dilakukan sejak pekan kedua bulan Ramadhan.
Pemda Sidoarjo menyampaikan bahwa mereka sangat membutuhkan percepatan pengujian spesimen agar percepatan penanganan pasien juga bisa segera dilakukan.
Padahal di Sidoarjo tidak ada laboratorium yang tersedia dan memiliki mesin PCR sebagai perangkat uji paling akurat untuk menguji spesimen pendiagnosa virus SARS-CoV-2.
Sama halnya dengan di Tulungagung, di Sidoarjo juga hanya mengandalkan mesin TCM.
Yang sayangnya kapasitas tes nya hanya 16 spesimen per hari.
“Permintaan dari Sidoarjo sudah lama kami terima bahkan saat minggu kedua Ramadan kita rapat di pendopo tengah malam.
Kepala RSUD Sidoarjo menyampaikan bahawa mereka membutuhkan adanya percepatan PCR test, karena di Sidoarjo per hari ini, ada 632 kasus orang terkonfirmasi positif Covid-19.
Dan kondisi seperti ini di sana tanpa ada support untuk PCR test.
"Kalau hanya 16 spesimen per hari dibandingkan 632 yang kasus positif Covid-19, maka sangat jauh dibandingkan harapan untuk percepatan,” urai Khofifah.
Baca: Kisah Nenek Berusia 100 Tahun di Jawa Timur Berhasil Sembuh dari Corona, Ternyata Ini Rahasianya
Baca: Empat Klaster Ini Disinyalir Jadi Penyebab Tingginya Kasus Covid-19 di Jawa Timur
Hal tersebutlah yang akhirnya menjadi pertimbangan tim Gugus Tugas Jatim menyetujui permintaan Kabupaten Sidoarjo agar mobil PCR test bantuan BNPB dimampirkan ke Sidoarjo untuk mengatasi antrian tes PCR para pasien.
Tak henti di sana, Gubernur Khofifah lalu mengajak untuk melihat ketersediaan dan kapasitas laboratorium yang memiliki mesin PCR di Surabaya. Total ada tujuh laboratorium di Surabaya yang bisa melakukan tes PCR dengan kapasitas yang besar.
Ada RSUD dr Soetomo, RSUA (ITD), BBLK, BBTLK, RS Premier, National Hospital, dan RS PHC.
Total kapasitas tujuh titik lab uji PCR ini mencapai 1.564 tes spesimen dalam sehari.
“Jadi sebetulnya ada 7 laboratorium yang bisa digunakan untuk tes PCR di Surabaya. Kalau ini dimaksimalkan akan menjadi percepatan untuk uji spesimen,” kata Khofifah.
Didukung Fraksi PKB DPRD Jatim
Fraksi PKB di DPRD Jawa Timur mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Tulungagung. Mengingat jumlah pasien covid-19 di kawasan tersebut masih cukup tinggi.
Informasi ini diterima langsung oleh sejumlah pimpinan Fraksi PKB di DPRD Jawa Timur saat mengunjungi Tulungagung, Minggu (31/5/2020).
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah memimpin langsung kunjungan tersebut.
"Kami ingin mengetahui kondisi daerah secara langsung dalam menangani pasien covid 19," kata Anik ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Minggu (31/5/2020).
Baca: Ternyata Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat, 4 Klaster Aktif Jadi Penyumbang
Dalam kunjungan tersebut, Anik didampingi Wakil Ketua Komisi E yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Hikmah Bafaqih dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung yang juga Ketua DPC PKB Tulungagung, Adib Makarim.
Mereka berkunjung ke Rusunawa UIN Tulungagung, tempat isolasi pasien Covid-19.
Di tempat ini, ada 38 pasien yang diisolasi, 25 di antaranya positif berdasarkan hasil swab.
"Mayoritas adalah OTG (Orang Tanpa Gejala)," kata Anik menjelaskan.
Berdasarkan data, saat ini jumlah pasien positif Covid-19 di Tulungagung mencapai 64 orang.
Sementara, untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 592 orang, dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) sejumlah 1.207 orang.
Tren kenaikan di Tulungagung pun dinilai cukup tinggi.
"Tren kenaikan inilah yang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah provinsi maupun Tulungagung," kata Anik.
Ia juga menerima sejumlah keluhan masyarakat di kawasan ini.
Di antaranya, keterbatasan alat PCR test.
Menurutnya, RSUD Tulungagung sudah membeli alat untuk PCR test.
Namun, belum bisa digunakan karena legalitasnya belum turun.
"Inilah yang akan kami tindaklanjuti kepada Gugus Tugas Jatim untuk membantu mempercepat turunnya izin dr pusat," katanya.
Sebagai solusi lain, Anik juga mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi yang mengirimkan mobil PCR sembari menunggu turunnya izin.
"Kami berharap mobil ambulans PCR milik pemprov Jatim dapat didatangkan kembali untuk penanganan yang lebih efektif," kata Anik.
Percepatan pemeriksaan kesehatan masyarakat akan sekaligus mempermudah pemetaan daerah potensi covid-19.
"Dengan memperbanyak PCR test, bisa segera tracking dan apabila ditemukan pasien yang positif bisa segera diisolasi," katanya.
Anik menerangkan bahwa kebijakan Pemrov dengan mengirim Mobil PCR merupakan hal tepat.
"Tulungagung belum memiliki lab PCR tetap sehingga kemarin sempat didatangkan Pemrov," katanya.
Kebijakan Pemrov tersebut sempat memantik kemarahan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang menyebut mobil PCR seharusnya diprioritaskan di Surabaya.
Menurut Risma, kendaraan bantuan dari pemerintah pusat tersebut memang diberikan untuk Surabaya.
"Karena ramai di media, akhirnya mobil PCR dibawa lagi ke Surabaya. Padahal, Surabaya kan sudah memiliki 6 lab PCR tetap ditambah 2 mobil PCR dari BIN," kata Anik.
Baca: Bukan Demam, Ternyata Inilah Gejala yang Paling Sering Dirasakan Pasien Virus Corona di Indonesia
Anik mengutip penjelasan pemerintah, kendaraan tersebut diberikan kepada Pemrov Jawa Timur.
"Mengingat ambulans PCR test itu milik jatim, maka 38 kab/kota mempunyai hak yang sama baik Surabaya maupun daerah lainnya," katanya.
"Karenanya, kami berharap mobil ini diprioritaskan untuk daerah yang kurva positifnya naik terus. Namun, tidak mempunyai lab tetap, seperti Tulungagung," tegasnya.
Selain alat tes kesehatan, Anik juga menilai perlunya psikolog ke daerah ini. Mengingat, para pasien mengalami kejenuhan.
"Agar stamina dan psikologis tidak memburuk akibat stres, maka psikiater RSUD ataupun pemerintah kabupaten harus turun," kata perempuan yang juga Ketua Perempuan Bangsa ini.
Pemerintah sebaiknya juga menyiapkan fasilitas hiburan seperti televisi untuk mengurangi kejenuhan.
"Untuk yang terkahir, Alhamdulillah, rekomendasi kami langsung direspon oleh Pak Adib untuk segera di tindaklanjuti," katanya.
Selain itu, pemerintah melalui Gugus Tugas bersama DPRD baik provinsi maupun kab/kota harus memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Sehingga, ketika pasien dinyatakan sembuh dan kembali ke rumah seharusnya diterima dengan baik.
"Kami masih menjumpai penolakan masyarakat karena takut tertular. Di sinilah pentingnya edukasi," pungkasnya.
Baca: 2 Mobil PCR BNPB Dialihkan ke Luar Surabaya, Warganet Serbu Instagram Khofifah: Ada Motif Apa Bu?
Baca: Wali Kota Surabaya Risma Marah Besar Tahu Mobil Bantuan BNPB Dialihkan ke Kota Lain di Jawa Timur
(TribunnewsWiki.com/Niken Aninsi) (Surya.co.id)
Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul BERITA Surabaya Hari ini Populer: Risma Pamit dan Khofifah Ungkap Fakta Kisruh Mobil PCR Dialihkan
