Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Kemudian berdasarkan Keppres No. 87 Tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN


zoom-inlihat foto
ipdn2.jpg
Wartakota.tribunnews.com
Halaman Depan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Kemudian berdasarkan Keppres No. 87 Tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN




  • Informasi #


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN adalah sekolah kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Kemudian berdasarkan Keppres No. 87 Tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN.

Penggabungan 2 (dua) opsi tersebut selanjutnya ditetapkan dalam Perpres No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2004 tentang  Penggabungan  STPDN Ke dalam IIP menjadi IPDN.

Perpres tersebut mengamanatkan bahwa “penataan sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik.

Pendidikan tinggi kepamongprajaan selain diselenggarakan di Kampus IPDN Pusat Jatinangor, serta Kampus IPDN di Cilandak Jakarta, juga diselenggarakan di Kampus IPDN Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan”.

Perpres 1 Tahun 2009 ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta IPDN dan Permendagri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, yang menetapkan bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan.

Selanjutnya sebagai penjabaran lebih lanjut dari rekomendasi diatas, kelembagaan IPDN dibentuk di 7 (tujuh) lokasi, yaitu:

  • IPDN Kampus Sumatera Barat di Bukittinggi,
  • IPDN Kampus Riau di Rokan Hilir,
  • IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Gowa,
  • IPDN Kampus Sulawesi Utara di Minahasa,
  • IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kubu Raya,
  • IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah, dan
  • IPDN Kampus Papua di Jayapura.

Dengan demikian, hingga tahun 2016 telah terbentuk 7 (tujuh) Kampus IPDN di Daerah yaitu:

  • Kampus IPDN Sumatera Barat di Bukit Tinggi menyelenggarakan program studi keuangan daerah;
  • Kampus IPDN Riau di Rokan Hilir menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan;
  • Kampus IPDN Kalimantan Barat di Kubu Raya menyelenggarakan program studi manajemen sumberdaya aparatur;
  • Kampus IPDN Sulawesi Selatan di Pacelekan Gowa menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan;
  • Kampus IPDN Sulawesi Utara di Tondano menyelenggarakan program studi administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  • Kampus IPDN Nusa Tenggara Barat di Mataram menyelenggarakan program studi politik pemerintahan, dan
  • Kampus IPDN Papua di Jayapura menyelenggarakan program studi politik pemerintahan. (1)

Baca: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

Baca: Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN)

  • Visi Misi #


Visi:

Berdasarkan peran dan mandat yang menjadi penugasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri, dirumuskan Visi IPDN sebagai cerminan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan  penyelenggaraan  sistem  pendidikan  tinggi kepamongprajaan. 

Rumusan visi yang diangkat dalam Rencana Strategis IPDN merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi objektif lingkungan strategis lingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan. Sesuai dengan Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, ditetapkan visi lima tahun Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2015 – 2019 yaitu:

“Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Terpercaya dalam Menghasilkan Kader Pemerintahan yang Berkompetensi, Berkarakter dan Berkepribadian”.

Misi:

Misi Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat dalam Rencana Strategik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2015-2019 didasarkan pada Misi Kementerian Dalam Negeri umumnya dan khususnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Misi yang ditetapkan sebagai berikut:

  • Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
  • Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi dan profesi berbasis teoritis, legalistis dan empiris;
  • Melaksanakan kerja sama dengan berbagai unsur di dalam maupun luar negeri;
  • Mengembangkan kurikulum pendidikan kepamongprajaan berbasis kompetensi;
  • Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidiakn sesuai tuntuan kebutuhan;
  • Mengembangkan infrastruktur dansarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal;
  • Mengembangkan kepribadian dan karakter pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik;
  • Meningkatkan mutu dan kinerja penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (2)

Baca: Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT)

Baca: Masih Buka, Ini Deretan Perguruan Tinggi Kedinasan yang Buka Pendaftaran hingga 23 Juni 2020

  • Lambang #


IPDN mempunyai lambang yang bermakna yaitu:

Lambang IPDN
Lambang IPDN (www.ipdn.ac.id)

bingkai 5 (lima) sudut melambangkan Pancasila;

bintang warna kuning, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

  • kapas warna putih, melambangkan keadilan;
  • daun kapas warna hijau, melambangkan kesejukan dan ketentraman;
  • kombinasi bunga kapas dan daunnya berjumlah 17, melambangkan tanggal Proklamasi 17 Agustus 1945 berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • padi warna kuning, melambangkan kemakmuran;
  • padi berjumlah 45, bermakna tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
  • Tahun 1956, bermakna berdirinya pendidikan tinggi kepamongprajaan;
  • roda kemudi, melambangkan pemerintahan;
  • delapan jari roda kemudi, melambangkan bulan lahirnya Proklamasi dan melambangkan 8 penjuru angin yang dimaknai sebagai kewilayahan, pemerintahan daerah dan Bhineka Tunggal Ika;
  • buku, melambangkan sumber pengetahuan;
  • warna biru laut, melambangkan tanggung jawab, keteguhan, ketenangan dan inovasi yang tinggi;
  • among praja dharma nagari, bermakna pamong yang mengasuh dan mengemong peserta didik menurut sistem among: Ing Ngarso Sung Tulaodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani, untuk melaksanakan kewajiban dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara. (3)

Baca: Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta

Akademik

  • Fakultas Politik Pemerintahan;
  • Fakultas Manajemen Pemerintahan;
  • Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. (1)

(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy)



Nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Alamat Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon (021) 123456789
Fax (021) 123456789
Email cs.ipdn@ipdn.id
Website www.ipdn.ac.id


ARTIKEL REKOMENDASI



KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2023 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved