MUI Sampaikan Adanya Pertentangan Kebijakan Pemerintah Saat Tangani Covid-19 di Masjid & Tempat Umum

MUI sebut adanya pertentangan terkait kebijakan pemerintah saat tangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.


zoom-inlihat foto
wasekjend-mui-sholahuddin-al-aiyub-sekretaris-jenderal-mui-anwar-abbas.jpg
Kompas.com/Kristian Erdianto
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sholahuddin Al-Aiyub, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi, saat memberikan keterangan pers di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kebijakakan terkait sikap pemerintah dalam penganan Covid-19 di Tanah Air dinilai ada pertentangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai adanya ambivalensi dalam kebijakan tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan sikap pemerintah yang dengan keras mencegah orang untuk berkumpul di masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah maupun shalat Jumat.

Namun, di lain sisi pemerintah terkesan lembek mengambil tindakan saat berhadapan dengan masyarakat yang berkumpul di pasar, pusat perbelanjaan, sampai di bandara.

Perkumpulan di Sarinah dan antrean yang mengular di Bandara Soekarno-Hatta dapat diambil sebagai contoh.

Dilansir Tribunnewswiki dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis menyampaikan pertanyaan mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid, namun tidak tegas dan tidak keras saat menghadapi mereka yang berkumpul di pasar, mal, bandara, kantor dan pabrik.

Baca: Lebaran di Tengah Corona, MUI Imbau Warga Tidak Lakukan Takbiran Keliling di Jalanan

Baca: MUI Jelaskan Hukum Salat Id Secara Live Streaming di Tengah Pandemi Covid-19: Tidak Sah

"Yang menjadi pertanyaan mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid, tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, mal, bandara, kantor dan pabrik?" ujar Anwar, Minggu (17/5/2020).

Anwar menjelaskan, di beberapa daerah para petugas memakai pengeras suara, mengingatkan masyarakat agar tidak berkumpul di masjid untuk shalat Jumat, shalat jamaah maupun tarawih.

Namun, tidak ada petugas yang menggunakan pengeras suara untuk mengingatkan masyarakat di tempat umum, kantor dan pabrik, untuk menjauhi kerumunan.

Anwar berpendapat, sikap pemerintah tersebut menjadi ironi yang sulit diterima akal sehat.





Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Diperiksa KPK Selama 5 Jam,

    Selama 5 jam diperiksa, Anies dicecar penyidik KPK
Tribun JualBeli
© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved