lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Beberapa pihak menuduh pemerintah menjalankan strategi herd immunity atau kekebalan kelompok setelah pemerintah mengizinkan mereka yang berumur di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja.
Namun, pemerintah mengaku tak akan menggunakan strategi herd immunity dalam menghadapi pandemi virus corona.
Hal ini ditegaskan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral.
Donny mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) tak bertujuan memunculkan kekebalan kelompok.
"Tidak benar akan ada herd immunity karena protokol kesehatan tetap dilakukan. Ketika orang berada di luar pun nanti ketika pelonggaran, tidak serta merta orang keluar rumah tanpa pakai masker, berkerumun, dan tidak menjaga jarak," kata Donny pada Rabu (13/5/2020) dikutip dari Kompas.
Herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar kelompok atau populasi manusia kebal terhadap suatu penyakit karena sudah pernah terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut.
Baca: Epidemiolog Soroti Situasi Rangkaian Kasus Kematian ODP dan PDP Corona yang Tak Diumumkan Pemerintah
Baca: Perkembangannya Amat Cepat, Pakar AS Sebut Vaksin Corona Mungkin Bisa Tersedia Akhir Musim Gugur
Meski dinilai bisa menghambat penyebaran virus, tetapi strategi ini dapat memakan korban dalam jumlah besar.
Donny memastikan sampai saat ini pemerintah tak pernah berpikir untuk menerapkan strategi herd immunity ini.
Lagipula, kata dia, relaksasi PSBB sampai saat ini masih menjadi sebatas wacana.
Relaksasi itu baru akan dilakukan jika suatu daerah mengalami penurunan jumlah kasus positif Covid-19 selama 14 hari berturut-turut.
"Kalau turun belum 14 hari, lalu naik lagi, maka pelonggaran PSBB tak bisa diterapkan," kata Donny.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy sempat menyinggung herd immunity.
Dalam seminar virtual pada 7 Mei 2020 lalu, Muhadjir berpendapat bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ada di tengah-tengah, antara opsi ekstrem lockdown dan herd immunity.
Baca: 7 Negara Ini Disebut Sudah Lewati Puncak Wabah Virus Corona, Diprediksi Akan Segera Selesai
Baca: Ilmuwan AS Temukan Mutasi Corona yang Diduga Membuat Infeksi Melemah, Tanda Virus Juga Melemah?
Pilihannya bisa luwes, mendekati lockdown, atau mendekati herd immunity, kata Muhadjir (Kompas, 10 Mei 2020).
Namun epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, berharap pemerintah tak menggunakan strategi herd immunity ini.
Sebab, untuk memunculkan herd immunity atau kekebalan komunitas, maka lebih dari separuh penduduk Indonesia harus terinfeksi.
Hal itu dikawatirkan akan menimbulkan banyak kasus kematian, khususnya pada kelompok rentan yang berusia tua atau memiliki penyakit bawaan.
"Bisa menjadi bumerang, makan korban sendiri, karena yang terinfeksi harus lebih dari separuh penduduk. Jumlah penduduk kita ratusan juta. Jumlah kematian kan banyak yang tua-tua. Nanti kita enggak punya kakek atau enggak punya ayah lagi,” ujar Pandu.
Baca: Alasan Laki-Laki Lebih Rentan Terpapar Corona, Beberapa Faktor Diduga Jadi Penyebabnya
Epidemiolog berharap pemerintah tak gunakan strategi herd immunity
Epidemiolog berharap agar pemerintah tidak menggunakan herd immunity sebagai upaya menyiasati tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.
“Tidak mungkin. Jangan sampai (pemerintah menyiasati Covid-19 dengan herd immunity),” ungkap epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (12/5/2020).
Herd immunity adalah konsep epidemiologi, ketika suatu penyebaran penyakit menular akan terhambat karena sekelompok populasi kebal terhadap penyakit itu.
Kekebalan itu bisa timbul secara alamiah karena sembuh dari penyakit tadi, bisa pula muncul karena imunisasi atau pemberian vaksin.
Namun, karena Covid-19 belum ditemukan vaksinnya, maka jalan menuju herd immunity ditempuh dengan membiarkan sebagian besar penduduk terpapar virus SARS-CoV-2, dengan harapan tubuh mereka membentuk antibodi hingga kebal terhadap virus tersebut.
Swedia jadi negara yang kerap diperbincangkan soal kebijakan suatu negara menangani Covid-19 dengan tendensi herd immunity, meski otoritas setempat menampik bahwa kebijakan mereka adalah tendensi membentuk herd immunity.
Di tengah pagebluk Covid-19, pemerintah Swedia mengizinkan aktivitas publik tetap dibuka, tanpa lockdown.
Penduduknya melakukan social distancing secara mandiri.
Baca: Seorang Kakek Positif Corona, Tiap Malam Pimpin Salat Tarawih di Musala, Sempat Menolak Dibawa ke RS
Hasilnya? Presentase kematian akibat Covid-19 di Swedia paling tinggi di antara tetangganya sesama negara Skandinavia, sebut saja Norwegia, Finlandia, Denmark, atau Islandia, menurut laporan BBC pada 25 April 2020.
“Terlalu banyak orang yang meninggal,” ujar epidemiolog Karolinska Institutet Claudia Hanson kepada BBC. Ia mengkritik pendekatan yang dilakukan otoritas Swedia dan beranggapan bahwa aktivitas publik semestinya sudah ditutup sementara pada Maret lalu.
Sebanyak 27 persen penduduk Swedia kemudian dinyatakan positif Covid-19.
Tidak ada yang dapat memastikan bagaimana herd immunity dapat berperan dalam menghambat penularan virus SARS-Cov-2 di Swedia.
Epidemiolog Emma Frans kepada BBC berharap agar kekebalan komunitas ini bisa bermanfaat hingga vaksin Covid-19 ditemukan.
Lantas, berapa banyak populasi yang mesti terinfeksi penyakit agar herd immunity bisa terbentuk?
Maret lalu, Sulfikar Amir dan Fredy Tantri, dua peneliti di Nanyang Technological University Singapura coba menjawabnya dengan pemodelan matematis.
Hasilnya, herd immunity terbentuk jika setidaknya 81 persen populasi terinfeksi penyakit tersebut (Kompas, 11 Mei 2020).
Baca: Amerika Kewalahan Tangani Covid-19, Kini Donald Trump Harus Jalani Tes Virus Corona Setiap Hari
Di Indonesia, jumlah itu sama dengan membiarkan 190 juta penduduk Indonesia terinfeksi Covid-19 agar timbul herd immunity.
Menjadi masalah karena Covid-19 berpeluang besar mengakibatkan kematian pada orang-orang usia lanjut atau memiliki riwayat penyakit penyerta.
Di samping itu, tingkat kematian pasien terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia di atas rata-rata dunia dengan 6,8 persen kasus berujung kematian.
“Delapan puluh persen kasus Covid-19 mungkin tidak bergejala, 15 persen gejala sedang, 5 persen gejalanya sangat berat dan berisiko kematian,” ungkap epidemiolog Eijkman-Oxford Clinical Research Unit in Indonesia, Iqbal Elyazar dalam seminar virtual pada Selasa.
“Bayangkan. 5 persen dari jumlah penduduk (Indonesia, hasilnya sekitar 13-14 juta jiwa). Itu besar. Sangat luar biasa jumlah kematian pada kelompok bergejala berat.
Strategi ini (herd immunity) berisiko tinggi, tidak dianjurkan,” tambah dia.
(TribunnewsWiki/Pras/Kompas/Vitorio Mantalean/Ihsanuddin)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Epidemiolog: Jangan Sampai Pemerintah Siasati Covid-19 dengan Herd Immunity" dan "Istana: Tak Benar Ada Strategi Herd Immunity"
dan di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Mengaku Tak Akan Gunakan Strategi Herd Immunity untuk Hadapi Pandemi Corona
