Kekarantinaan Kesehatan

Aturan ini dterbitkan dengan beberapa pertimbangan, terutama untuk pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.


zoom-inlihat foto
lokasi-observasi-bagi-wni-dari-wuhan-di-hangar-lanud-raden-sajad-natuna-1.jpg
TRIBUNNEWS/PUSPEN TNI/LETNAN KUNCORO
Ilustrasi lokasi karantina

Aturan ini dterbitkan dengan beberapa pertimbangan, terutama untuk pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.




  • Informasi Awal


TRIBUNNEWSWIKI.COM -  Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-undang ini mengakui dengan adanya kemajuan teknologi transportasi dan perdagangan bebas saat ini dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau lama dengan penyebaran lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

  • Penjelasan


Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat

6. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya

8. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi
sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

9. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Ilustrasi lokasi karantina
Ilustrasi lokasi karantina (TRIBUNNEWS/PUSPEN TNI/LETNAN KUNCORO)

10. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

12. Status Karantina adalah keadaan Alat Angkut, orang, dan Barang yang berada di suatu tempat untuk dilakukan Kekarantinaan Kesehatan.

l3.Zona Karantina adalah area atau tempat tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan Kekarantinaan Kesehatan.

14. Persetujuan Karantina Kesehatan adalah surat pernyataan yang diberikan oleh pejabat karantina kesehatan kepada penanggung jawab Alat Angkut yang berupa pernyataan persetujuan bebas karantina atau persetujuan karantina terbatas.

  • Ketentuan


Pasal 2

Kekarantinaan Kesehatan berasaskan:

a. perikemanusiaan;

b. manfaat;

c. pelindungan;

d. keadilan;

e. nondiskriminatif;

f. kepentingan umum;

g. keterpaduan;

h. kesadaran hukum; dan

i. kedaulatan negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan

d. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

  • Penyelenggaraan Karantina


Umum

Pasal 49
(1) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.

(2) Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

(3) Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Penumpang kapal pesiar Diamond Princess, yang dikarantina karena takut akan virus corona COVID-19 yang baru, melihat dari dek kapal yang berlabuh di Daikaku Pier Cruise Terminal di pelabuhan Yokohama pada 16 Februari 2020. Orang Amerika mulai meninggalkan kapal pesiar yang dikarantina dari Jepang pada hari Senin untuk naik ke penerbangan carteran rumah karena jumlah kasus virus corona baru didiagnosis pada kapal melonjak menjadi 355.Behrouz MEHRI / AFP
Penumpang kapal pesiar Diamond Princess, yang dikarantina karena takut akan virus corona COVID-19 yang baru, melihat dari dek kapal yang berlabuh di Daikaku Pier Cruise Terminal di pelabuhan Yokohama pada 16 Februari 2020. Orang Amerika mulai meninggalkan kapal pesiar yang dikarantina dari Jepang pada hari Senin untuk naik ke penerbangan carteran rumah karena jumlah kasus virus corona baru didiagnosis pada kapal melonjak menjadi 355.Behrouz MEHRI / AFP (Behrouz MEHRI / AFP)

Karantina Rumah

Pasal 50
(1) Karantina Rumah dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.

(2) Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, Barang, atau Alat Angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.

(3) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.

Pasal 51
(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah sebelum melaksanakan tindakan Karantina Rumah.

(2) Penghuni rumah yang dikarantina selain kasus, dilarang keluar rumah selama waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

Pasal 52
(1) Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait

Karantina Wilayah

Pasal 53
(1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Pasal 54
(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.

(2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.

(3) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

(4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 55
(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Karantina Rumah Sakit

Pasal 56
(1) Kegiatan Karantina Rumah Sakit merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan Barang, serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi.

Pasal 57
(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada orang yang berkunjung, orang yang bertugas di rumah sakit, dan pasien sebelum melaksanakan Karantina Rumah Sakit.

(2) Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.

(3) Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada di rumah sakit yang dikarantina sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak boleh keluar dan masuk rumah sakit.

Pasal 58
Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)



Informasi
Status Kekarantinaan Kesehatan
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
Negara Indonesia
   


Sumber :


1. peraturan.bpk.go.id


Penulis: Putradi Pamungkas






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved