Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman


zoom-inlihat foto
daerah-istimewa-yogyakarta.jpg
Tribunnewswiki.com
Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman




  • Informasi Awal


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. 

Penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan penyingkatan nomenklatur menjadi DI Yogyakarta atau DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan Kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat sering disebut dengan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta.

Walau secara geografis merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional, dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali.

  • Sejarah


Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755.

Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya,baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya.

Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda.

Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah zilfbesturende landschappen.

Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Di bawah Kooti, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Hal tersebut dinyatakan dalam :

  •  Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
  • Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September1945 (dibuat secara terpisah);
  • Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa.

Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY.

Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus.

Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku.

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal.

Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

  • Visi dan Misi


VISI 

Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

MISI 

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni :

  • Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
  • Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
  • Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
  • Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
  • Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Arah Pembangunan DIY dalam Lima Tahun ke depan : 

  • Yogyakarta akan bertindak secara aktif mengisi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam Kerangka Perjanjian IORA (Indian Ocean Rim Association), untuk mengembangkan Wilayah Yogyakarta Bagian Selatan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja secara keseluruhan, baik yang tinggal di Wilayah Selatan maupun yang tinggal di Wilayah lain di seluruh Yogyakarta. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab.
  • Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Ekonomi" akan diletakkan sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang masih menggelayut di Wilayah Yogyakarta secara keseluruhan, dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja, melalui langkah-langkah perjumpaan dan saling silang: antara pelaku ekonomi kuat dengan pelaku ekonomi lemah, antara pelaku ekonomi perkotaan dengan pelaku ekonomi perdesaan, antara pelaku ekonomi modern dengan pelaku ekonomi tradisional, antara pelaku ekonomi bermodal besar dengan pelaku ekonomi bermodal kecil, dan antara pelaku  ekonomi internasional dengan pelaku ekonomi lokal. Pendek kata, melalui "Strategi Perjumpaan dan Saling Silang", maka dalam Lima Tahun ke depan, pembangunan ekonomi di Wilayah Yogyakarta diarahkan untuk tidak saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.
  • Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Keruangan Wilayah" akan diletakkan sebagai strategi untuk memajukan wilayah-wilayah pinggiran melalui silang infrastruktur wilayah, sehingga interkoneksi antara permukiman-permukiman terpencil dengan pusat-pusat pelayanan masyarakat akan terbangun secara baik, termasuk "silang kerjasama infrastruktur" dengan wilayah-wilayah kabupaten tetangga terutama untuk wilayah-wilayah tersulit karena faktor topografi.
  • Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Birokrasi" akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan program-program besar yang memiliki kapasitas dan dampak besar bagi perubahan-perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga ke depan, harus dikurangi terciptanya banyak program-program kecil berbiaya besar, untuk kemudian digantikan dengan program-program besar berdampak besar melalui program-program berbasis "Silang SKPD". Dengan perkataan lain, ke depan program-program "Silang SKPD" yang berbasis "Tema-tema Besar" akan didorong prioritasnya dibanding dengan program-program kecil berbasis SKPD tunggal.
  • Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Birokrasi" akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
  • Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. 
  • Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Budaya" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta, melalui program-program saling silang perjumpaan antara: (i) budaya Jawa dengan budaya-budaya etnik lain yang ada di Yogyakarta, (ii) antara budaya Jawa dengan budaya antar bangsa termasuk dengan  budaya-budaya bangsa yang tergabung dalam IORA (Yogyakarta berpotensi sebagai "Hub" atau pusat budaya IORA), (iii) silaturahmi budaya antar kelompok agama yang ada di Yogyakarta dan Indonesia, (iv) program silang belajar antar sekolah pada kelas-kelas awal sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk "saling kenal sekolah" sehingga mata rantai tradisi dan sejarah pertikaian atau tawuran antar sekolah tertentu dapat diputus.
  •  

  • Geografi


Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia.

Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km2 ini terdiri atas satu kota, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/kelurahan.

Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km2.

DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada 8º 30' - 7º 20' Lintang Selatan, dan 109º 40' - 111º 0' Bujur Timur.

Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunungapi Merapi, satuan fisiografi Pegunungan Sewu atau Pegunungan Seribu, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan fisiografi Dataran Rendah.

  • Ekonomi


Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain meliputi sektor Investasi; Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM; Pertanian; Ketahanan Pangan; Kehutanan, dan Perkebunan; Perikanan, dan Kelautan; Energi, dan Sumber Daya Mineral; serta Pariwisata.

Penanaman Modal dan Industri

Penanaman modal di DIY dilaksanakan melalui program peningkatan promosi, dan kerja sama investasi serta program peningkatan iklim investasi, dan realisasi investasi.

Capaian investasi total pada tahun 2010 mencapai Rp 4.580.972.827.244,00 dengan rincian PMDN sebesar Rp 1.884.925.869.797,00, dan PMA sebesar 2.696.046.957.447,00

Perdagangan dan UKM

Varian produk ekspor DIY andalan meliputi produk olahan kulit, tekstil, dan kayu.

Pakaian jadi tekstil dan mebel kayu merupakan produk yang mempunyai nilai ekspor tertinggi.

Namun secara umum ekspor ke mancanegara didominasi oleh produk-produk yang dihasilkan dengan nilai seni, dan kreatif tinggi yang padat karya (labor intensive).

Pertanian dan Kehutanan

Secara umum ketersediaan pangan di DIY cukup karena berkaitan dengan musim panen sehingga diperlukan pengaturan distribusi oleh pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan ikan di DIY dapat dipenuhi dari perikanan tangkap maupun budidaya.

Untuk perikanan tangkap dilakukan melalui pengembangan pelabuhan perikanan Sadeng dan Glagah.

Produksi perikanan budidaya tahun 2010 mencapai 39.032 ton, dan perikanan tangkap mencapai 4.906 ton, dengan konsumsi ikan sebesar 22,06 kg/kap/tahun.

ESDM

Sumber daya mineral atau tambang yang ada di DIY adalah Bahan Galian C yang meliputi, pasir, kerikil, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolin serta breksi batu apung.

Selain bahan galian Golongan C tersebut, terdapat bahan galian Golongan A yang berupa Batu Bara.

Batu bara ini sangat terbatas jumlahnya, begitu pula untuk bahan galian golongan B berupa Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Barit (Ba), dan Emas (Au) yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya listrik, minyak, dan gas di DIY dipasok oleh PT PLN dan PT Pertamina.

  • Mitigasi bencana


Terkait dengan potensi bencana alam, penanggulangan bencana memegang peranan yang sangat penting, baik pada saat sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, bencana dapat dilihat sebagai interaksi antara ancaman bahaya dengan kerentanan masyarakat, dan kurangnya kapasitas untuk menangkalnya.

Penanggulangan bencana diarahkan pada bagaimana mengelola risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Secara geologis DIY merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana alam.

Potensi bencana alam yang berkaitan dengan bahaya geologi yang meliputi:

  • Bahaya alam Gunung Merapi, mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara, dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi;
  • Bahaya gerakan tanah/batuan, dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara, dan barat, serta pada lereng Pengunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara, dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.
  • Bahaya banjir, terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul;
  • Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst;
  • Bahaya tsunami, berpotensi terjadi di daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul, khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30m dari permukaan air laut.
  • Bahaya alam akibat angin berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta;
  • Bahaya gempa bumi, berpotensi terjadi di wilayah DIY, baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (subduction zone) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Selain itu secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempa bumi.

  • Pendidikan


Perguruan tinggi negeri

  • Universitas Gadjah Mada (UGM)
  • Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
  • Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
  • Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (UPVYK)
  • Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta)
  • Akademi Angkatan Udara (AAU) adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Udara
  • Akademi Kulit Kemenperin
  • Poltekes Kemenkes
  • Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), sebelumnya bernama Akademi Agraria

Universitas swasta

  • Universitas Ahmad Dahlan (UAD)
  • Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)
  • Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY)
  • Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta
  • Universitas Islam Indonesia (UII), merupakan universitas swasta tertua di Indonesia
  • Universitas Janabadra (UJB)
  • Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)
  • Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Sebelumnya bernama Universitas Wangsa Manggala
  • Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
  • Universitas PGRI Yogyakarta (UPY)
  • Universitas Respati Indonesia (UNRIYO)
  • Universitas Sanata Dharma (USD)
  • Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST)
  • Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY)
  • Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY)
  • Universitas Proklamasi 45 (UP45)
  • Universitas Alma Ata (UAA)
  • Institut Pertanian STIPER (INSTIPER)
  • Institut Sains & Teknologi AKPRIND (IST AKPRIND)
  • Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), sebelumnya bernama STTNAS (Sekolah Tinggi Teknologi Nasional) Yogyakarta

Sekolah tinggi

  • STIE SBI
  • STIE YKPN
  • STMIK Akakom
  • STMIK AMIKOM Yogyakarta (dulu AMIKOM)
  • Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta
  • Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
  • Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta (STP AMPTA)
  • Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta (STiPRAM)
  • Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD)
  • Sekolah Tinggi Teknologi Adisucipto (STTA)
  • Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta (STTKD)
  • Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia (STSRD Visi Indonesia),
  • Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah
  • Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Achmad Yani Yogyakarta
  • Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta
  • Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM)YKPN Yogyakarta
  • Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta
  • Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata Yogyakarta

Akademi dan politeknik

  • AA YKPN
  • POLISENI
  • POLTEKKES
  • AKPER Notokusumo
  • Akademi Kebidanan Yogyakarta
  • Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta
  • Akademi Pertanian Yogyakarta

  • Pariwisata


Wisata candi

  • Candi Prambanan
  • Candi Kalasan
  • Situs Ratu Boko
  • Candi Ijo
  • Candi Abang
  • Candi Gampingan
  • Candi Sari
  • Candi Kedulan
  • Candi Sambisari
  • Candi Sorogedug
  • Candi Kimpulan
  • Candi Gembirowati
  • Candi Klodangan
  • Candi Banyunibo
  • Candi Morangan
  • Candi Risan
  • Candi Palgading
  • Candi Watu Gudhig
  • Candi Dawangsari
  • Candi Miri
  • Candi Keblak
  • Candi Gebang
  • Candi Barong
  • Candi Pringtali
  • Candi Plembutan
  • Situs Mantup
  • Situs Payak
  • Situs Mangir
  • Situs Arca Bugisan
  • Situs Arca Gupolo
  • Situs Gua Sentono
  • Situs Sokoliman
  • Situs Gondangan
  • Situs Bleberan

Wisata pantai

Area Bantul 1

  • Pantai Parangtritis
  • Pantai Parangkusumo
  • Pantai Parangendok
  • Pantai Depok

Area Bantul 2

  • Pantai Samas
  • Pantai Pandansari
  • Pantai Goa Cemara
  • Pantai Kuwaru
  • Pantai Baru
  • Pantai Pandansimo

Area Gunungkidul 1

  • Pantai Baron
  • Pantai Kukup
  • Pantai Drini/Pulau Drini
  • Pantai Watu Kodok
  • Pantai Sepanjang
  • Pantai Krakal
  • Pantai Sadranan
  • Pantai Sundak
  • Pantai Pulang Sawal
  • Pantai Slili

Area Gunungkidul 2

  • Pantai Pok Tunggal
  • Pantai Sadeng
  • Pantai Ngetun
  • Pantai Timang
  • Pantai Jogan
  • Pantai Lambor
  • Pantai Siung
  • Pantai Wediombo
  • Pantai Jungwok

Area Gunungkidul 3

  • Pantai Ngobaran
  • Pantai Ngrenehan
  • Pantai Butuh
  • Pantai Gesing
  • Pantai Wahkudu
  • Pantai Grigak

Area Kulonprogo

  • Pantai Glagah
  • Pantai Congot
  • Pantai Bugel
  • Pantai Trisik

Wisata belanja

  • Malioboro
  • Pasar Beringharjo
  • XT Square
  • Kasongan
  • Pasar Seni Gabusan
  • Pasar tanaman hias dan satwa Pasti
  • Pasar Klithikan
  • Ambarukmo Plaza
  • Galeria Mall
  • Malioboro Mall
  • Ramai Mall
  • Saphir Square
  • Hartono Lifestyle Mall Jogja
  • Sahid Yogya Lifestyle City
  • Jogja City Mall
  • Pasar Ngasem

Wisata alam

  • Wanagama
  • Kaliadem
  • Air Terjun Tuwondo
  • Kaliurang
  • Air Terjun Sri Gethuk
  • Puncak Suroloyo
  • Gunung Nglanggeran
  • Lereng Merapi
  • Waduk Sermo

  • Kepala Daerah


Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 (yang juga menjadi landasan UU Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY), Kepala, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu, pada zaman sebelum Republik Indonesia, dan yang masih menguasai daerahnya; dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu.

Dengan demikian Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1988, dijabat secara otomatis oleh Sultan Yogyakarta yang bertahta, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1998, dijabat secara otomatis oleh Pangeran Paku Alam yang bertahta.

Nomenklatur Gubernur, dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa baru digunakan mulai tahun 1999 dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999.

Saat ini mekanisme pengisian jabatan Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY diatur dengan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun daftar Kepala, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa sebagai berikut:

ISKS Hamengkubuwono IX
4 Maret 1950-3 Oktober 1988

KGPAA Paku Alam VIII
3 Oktober 1988-11 September 1998

ISSS Hamengkubawana X
Sekarang

(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas)



Informasi
Nama Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Negara Indonesia
Hari Jadi 4 Maret 1950
Ibu Kota Kota Yogyakarta
Gubernur Hamengkubawana X
Luas 3.185,80 km2
Populasi 3.842.952 (2019)
Situs Resmi jogjaprov.go.id


Sumber :


1. jogjaprov.go.id
2. id.wikipedia.org








KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Idham Masse

    Idham Masse suami Catherine Wilson sekaligus anggota DPRD
  • Imam S. Arifin

    Imam S. Arifin adalah penyanyi dan penulis lagu
  • Pantai Cibangban

    Pantai Cibangban adalah objek wisata yang terletak di
  • Kim Soo Ahn

    Kim Soo Ahn adalah aktris yang namanya dikenal
  • Kuil Bulguksa

    Kuil Bulguksa adalah peninggalan budaya Budha yang termasuk
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved