lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Nadiem Makarim Jawab Tudingan Penyalahgunaan Wewenang Soal Pembayaran SPP via GoPay : Saya Sudah Tinggalkan Go-Jek.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan program pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan ( SPP) menggunakan GoPay dalam aplikasi Go-Jek bukan berdasarkan instruksinya.
Hal itu disampaikan Nadiem rapat dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
"Tidak ada kebijakan Kemendikbud sama sekali mengenai metode pembayaran.
Sekolah itu bebas memilih mau dia bank apa, mau dia dompet digital apa," kata Nadiem, dikutip dari Kompas.com.
Nadiem kembali menegaskan bahwa dirinya telah meninggalkan perusahaan Go-Jek.
Dengan demikian, apa yang terjadi pada perusahaan yang dirintisnya sejak tahun 2010 itu bukan lagi urusan dirinya.
Nadiem mengatakan, saat ini fokusnya adalah menjalankan tugas sebagai Mendikbud.
Nadiem pun mengaku tak mau terlibat dalam pusaran isu konflik kepentingan.
"Saya sudah melepaskan semua kewenangan (di Go-Jek), semua posisi dan itu mohon ditanyakan langsung kepada perusahaanya.
Karena saya berdedikasi diri kepada mencoba menyempurnakan sistem pendidikan kita," lanjut Menteri Nadiem.
Meski demikian, ia mengakui bahwa Go-Jek sejak lama memang memiliki rencana menyasar transaksi di dunia pendidikan agar menggunakan GoPay.
Nadiem menekankan, rencana itu merupakan hal yang wajar dan Go-Jek pun berkompetisi secara sehat demi mewujudkan itu.
"Itu memang sudah suatu rencana yang direncanakan bertahun-tahun (oleh Go-Jek) dan merupakan kompetisi bebas antara kompetisi semua dompet digital di Indonesia," ujar Nadiem.
Sebelumnya, melalui sebuah siaran resmi, Senin (17/2/2020), Senior Vice President Sales GoPay Arno Tse mengatakan, orangtua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya pendidikan lain, semisal buku, seragam dan kegiatan ekstrakurikuler, dengan GoPay.
Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills.
Arno menyampaikan, GoPay terus meningkatkan aspek loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi.
Meski cara itu disambut baik, pertanyaan pun muncul terkait inovasi Gojek tersebut, salah satunya apakah ada instruksi dari Nadiem agar program ini berjalan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, pembayaran uang SPP menggunakan GoPay merupakan ide yang baik.
Menurut dia, pembayaran dengan cara digital seperti itu memang tak bisa dihindarkan.
Kendati demikian, Dede mengatakan, Komisi X akan memprotes apabila pembayaran SPP melalui GoPay itu berdasarkan instruksi Nadiem Makarim yang merupakan mantan CEO Gojek.
Sebab, menurut dia, ini sama dengan Nadiem menyalahgunakan kewenangannya.
"Karena itu kan sama saja menggunakan kewenangan ataupun menggunakan kepentingan sendiri," ujar Dede, Senin (17/2/2020).
"Kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tetapi ternyata tidak ada," kata dia.
Bayar SPP Kini Bisa Pakai GoPay
Saat Presiden Joko Widodo menunjuk CEO Gojek Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, banyak beredar spekulasi sekaligus candaan netizen soal aplikasi Gojek yang "Goes To School" atau ikut masuk ke sekolah.
Kini, candaan itu berbuah kenyataan.
Aplikasi Gojek akhirnya benar-benar dapat digunakan orangtua untuk melakukan pembayaran SPP atau kegiatan terkait pendidikan lain.
"Para orangtua dan wali murid kini dapat membayar SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) dan biaya pendidikan lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler dengan GoPay.
Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills," ujar Elsa Hestriana, Tim Komunikasi GoPay melalui rilis resmi, dikutip dari Kompas.com (17/2/2020).
Elsa menjelaskan saat ini sudah ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia telah terdaftar di GoBills.
Fitur baru ini dapat ditemui oleh pelanggan Gojek melalui fasilitas Payments (Pembayaran), pilih fitur "GoBills", kemudian terdapat pilihan "Schools" (sekolah) dengan penanda penanda "New" di sudut kiri atas sebagai petunjuk fitur layanan baru.
Saat masuk di dalamnya, pelanggan dihadapkan pada pilihan beberapa lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, Pesantren, Universitas, Akademi hingga Yayasan Pendidikan sesuai dengan tujuan pembayaran yang diinginkan.
"Layanan terbaru ini membebaskan orangtua dan wali murid untuk membayar pendidikan anak di mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah," jelas Arno Tse, Senior Vice President Sales GoPay, melalui rilis resmi.
Ia berharap melalui fitur ini dapat membantu orangtua yang sibuk dengan pekerjaan dalam mengurusi soal adminstrasi pembayaran pendidikan.
"Orangtua yang sibuk dapat fokus dengan kepentingan lain seperti pekerjaan tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaranm,” tegas Arno Tse.
Lebih jauh Arno menambahkan, tidak hanya membantu orangtua, fitur layanan baru ini diharapkan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam pelaporan dan keamanan transaksi keuangan.
“Selain memudahkan para orang tua, lembaga pendidikan yang tergabung juga ikut merasakan manfaat transaksi digital, di antaranya penerimaan iuran yang jelas dan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan teratur," lanjutnya.
Arno berharap pihaknya dapat menjangkau lebih banyak lagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk menerapkan pembayaran digital.
Di bidang pendidikan, GoPay telah membantu madrasah dan juga beberapa universitas untuk mengimplementasikan QRIS.
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia untuk mempermudah, mempercepat proses transaksi dengan tetap terjaga keamanannya.
Di awal tahun 2019, GoPay juga telah menjadi uang elektronik pertama yang membangun ekosistem non-tunai dengan 50 SMK di Jakarta Utara.
Pendiri Gojek Nadiem Makarim telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai CEO Gojek.
Pernyataan ini Nadiem sampaikan seusai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehubungan pengumuman jajaran Kabinet Kerja Jilid 2, Senin (21/10/2019).
"Posisi saya di Gojek sudah mundur dan tidak ada kewenangan sama sekali.
Tidak ada kekuasaan apa pun di dalam Gojek," jelas Nadiem kala itu.
(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas, Kompas.com/Andika Aditia/Tsarina Maharani)
