lihat foto
Informasi Awal #
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Badan Koordinasi Keamanan Laut bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.
Sejarah #
Badan Koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.
Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut.
Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai penganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.
Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut ( BAKORKAMLA ) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.
Fungsi
- perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut;
- koordinasi kegiatan dalam pelaksanaaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia;
- pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.
Organisasi #
Susunan keanggotaan BAKORKAMLA terdiri dari:
- Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Anggota:
- Menteri Luar Negeri;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Pertahanan;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Menteri Keuangan;
- Menteri Perhubungan;
- Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Kepala Badan Intelijen Negara;
- Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- Sekretaris: Kepala Pelaksana Harian BAKORKAMLA merangkap Anggota
(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas)
| Informasi |
|---|
| Nama Lembaga | Badan Koordinasi Keamanan Laut |
|---|
| Didirikan | 2005 |
|---|
| Dasar Hukum | Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 |
|---|
| Dibubarkan | 13 Desember 2014 |
|---|
| Dasar Hukum | Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 |
|---|
| Lembaga Pengganti | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia |
|---|
Sumber :
1. bakamla.go.id
2. id.wikipedia.org
3. kominfo.go.id
4. www.bphn.go.id
