Jazuli Juwaini

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Jazuli Juwaini merupakan anggota DPR/MPR RI tiga periode (2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Banten III.

Jazuli Juwaini lahir pada 2 Maret 1965 di Bekasi, Jawa Barat.

Di struktur kepartaian PKS, Jazuli Juwaini pernah mendapat amanah sebagai Ketua DPP PKS Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan (2010-2015), lalu kini menjadi Anggota Majelis Pertimbangan Pusat PKS.

Di Parlemen ia pernah didaulat sebagai Ketua Fraksi PKS DPR dan menakhodai 40 orang anggota FPKS DPR.

Ayahnya meninggal saat usia Jazuli 7 tahun.

Setelah itu ia diasuh oleh kakeknya di lingkungan sebuah pesantren di Bekasi.

Da’i politisi dan politisasi da’i yang kerap dipanggil “ustadz jeje” ini lahir dan tumbuh dalam lingkungan pesantren dan dakwah.

Masa kecilnya dihabiskan dengan belajar dan mengajar di pesantren hingga ia mampu menghafal sejumlah kitab kuning berbahasa Arab.(1)

Baca: Bambang Sujagad Susanto

Pendidikan

• SD Negeri Garon Bekasi, tahun 1979-1982
• MTs negeri Cimalaya Kerawang Jawa Barat tahun 1982-1985
• MAN Subang Jawa Barat tahun 1985-1989
• LPIA Jakarta,tahun 1989-1993 Fakultas Syariah Jurusan Hukum dan Perbandingan Mahdzhab
• S2 Institut Ilmu Al Quran, Jakarta,tahun 2005-2007, Magister Studi Agama Islam.(2)

Baca: Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Terjun ke dunia politik, Jazuli memilih bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada tahun 2004, dia terpilih menjadi anggota DPR-RI sebagai wakil dari PKS untuk masa bakti 2004-2009.

Di DPR-RI, Jazuli duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pemilu dan pilkada, aparatur negara, dan agraria.

Fraksi PKS juga memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin komisi ini di tingkat Fraksi.

Sehingga otomatis ia menjadi rujukan dan juru bicara fraksi terkait dengan pelbagai persoalan dalam lingkup tugas komisi II di DPR RI.(3)

Jazuli kambali terpilih menjadi anggota Komisi VII DPRD-RI untuk periode 2009-2014.

Pada tahun 2012, Ia maju dalam Pemilihan Gubernur Banten sebagai calon gubernur namun gagal.

Berpasangan dengan Makmun Muzakki, ia bersaing dengan incumbent Atut Chosiyah (berpasangan dengan Rano Karno) dan pasangan Wahidin Hilma-Irna Narulita.

Pada Pilkada Banten tersebut, pasangan Atut dan Rano Karno yang diusung Partai Golkar, PDIP, PAN, Hanura, dan Gerindra, memenangkan pemilihan Gubernur Banten pada pemilukada yang digelar pada 24 Oktober 2011.

Dalam sidang pleno KPU 30 Oktober 2012 disebutkan pasangan Atut-Rano unggul dengan menguasai 49,65 persen suara atau berhasil mengumpulkan 2.136.035 suara.

Sementara pasangan Wahidin Hilma-Irna Narulita yang diusung Partai Demokrat memperoleh 38,93 persen suara (1.674.957).

Disusul Pasangan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki yang diusung PKS dengan 11,42 persen (491.432).

Pasangan Atut dan Rano Karno yang diusung Partai Golkar, PDIP, PAN, Hanura, dan Gerindra, memenangkan pemilihan Gubernur Banten pada pemilukada yang digelar pada 24 Oktober 2011.

Dalam sidang pleno KPU 30 Oktober 2012 disebutkan pasangan Atut-Rano unggul dengan menguasai 49,65 persen suara atau berhasil mengumpulkan 2.136.035 suara.(4)

Perjalanan Politik

• Anggota Komisi II DPR RI (2004-2009)
• Calon Bupati Tangerang dari PKS (2008)
• Anggota Komisi VIII DPR-RI (2009-2014)
• Anggota Badan Anggaran DPR
• Ketua DPP PKS bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan
• Calon Gubernur Banten dari PKS (2011)
• Anggota Komisi III DPR RI (2014-2019)
• Ketua Fraksi PKS DPR RI (2014-2019).(2)

Baca: Bambang Hartono

Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan fraksinya menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

Menurutnya, definisi kekerasan seksual dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berperspektif tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila, agama dan budaya ketimuran.

Jazuli Juwaini juga menambahkan bahwa definisi tersebut berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang.(5)

• Diperiksa KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi KTP Elektronik

Jazuli Juwaini beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus korupsi KTP elektronik.

Pada 7 Juli 2017, ia diperiksa KPK sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Sebelumnya, nama Jazuli muncul dalam dakwaan Irman dan Sugiharto.

Jazuli disebut turut menerima aliran dana korupsi KTP elektronik sebesar USD 37.000 sebagai Kapoksi Komisi II.

Sebelum diperiksa, Jazuli mengatakan kepada awak media yang meliput di KPK bahwa ia pada tahun 2009-2013 tidak berada di komisi II melainkan komisi VIII.

Pada 10 Agustus 2017, Jazuli kembali dimintai keterangan sebagai saksi korupsi KTP Elektronik.

Kala itu ia menjadi saksi untuk Ketua DPR Setya Novanto.(6)

• Diperiksa KPK atas Kasus Korupsi Dana Haji

Nama Jazuli Juwaini disebut-sebut dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013.

Jazuli diperiksa pada 18 Agustus 2014 untuk tersangka Suryadharma Ali.

Di dalam fakta persidangan diungkap bahwa Jazuli bersama anggota Komisi VIII lain, yaitu Hasrul Azwar, Chaerun Nisa, Zulkarnaen Djabar, dan Said Abdullah menemui Mohammad Syairozi Dimyathi dan Jauhari selaku Tim Penyewaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut Hasrul Azwar menyampaikan kepada Mohammad Syairozi Dimyathi dan Jauhari bahwa Komisi VIII DPR RI telah membuat komitmen dengan terdakwa (Menteri Agama) untuk mempercepat proses pengesahan BPIH dan telah mendapatkan ijin untuk berpartisipasi dalam pengadaan perumahan jemaah haji di Arab Saudi.

Jazuli juga ikut dalam pertemuan Saleh Salim Badegel, Hasrulazwar, Chaerun Nisa, Jazuli Juwaini, Zulkarnaen Djabar, dan Said Abdullah setelah itu.

Pertemuan tersebut membahas fee yang disepakati, yaitu fee untuk anggota Poksi di Komisi VIII sejumlah SR 30,00 per jemaah dan di Jeddah sejumlah SR20,00 per jemaah.

Keterangan ini dapat dilihat dalam putusan atas terdakwa Suryadharma Ali No. 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.(7)

• Diperiksa KPK atas Kasus Korupsi Suap Impor Daging Sapi

20 Mei 2013, Jazuli Juwaini diperiksa KPK dalam kasus suap impor daging sapi.

Dalam kasus yang menyeret nama Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tersebut, Jazuli diperiksa sebagai fungsionaris partai.

Jazuli menjelaskan, pemeriksaan atas dirinya hanya sebatas mekanisme dan struktur PKS.

Sebelumnya, yaitu pada 22 April 2013, Jazuli diperiksa KPK terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Luthfi Hasan Ishaaq.(8)

(TribunnewsWiki.com/Saradita Oktaviani)