lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Jokowi jamin ibu kota baru RI di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara bebas banjir dan macet : Tidak Ada Ibu Kota Dunia yang Seperti Ini.
Presiden Joko Widodo memastikan ibu kota baru RI di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, bakal terbebas dari banjir dan kemacetan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Dalam kesempatan itu, Jokowi memperlihatkan desain ibu kota baru lewat sebuah video.
"Supaya dapat gambaran, urusan penduduk rampung, supaya dapat gambaran pemerataan penduduk seperti apa saya bawakan gambarnya ibu kota baru," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.
Video tersebut menggambarkan sebuah kota yang hijau.
Kota tersebut juga dirancang futuristik dengan gedung bertingkat dan fasilitas transportasi umum yang modern.
"Tidak ada ibu kota seluruh dunia seperti ini nanti, enggak ada.
Itu direfensiasi-nya ada di situ," kata dia.
Menurut Jokowi, ibu kota baru itu akan memanfaatkan energi terbarukan.
Transportasi massal akan menjadi kendaraan utama dan semuanya akan ditenagai oleh listrik.
Begitu juga kendaraan pribadi, Jokowi tak ingin lagi ada yang menggunakan energi fosil.
"Banyak orang jalan kaki, banyak orang bersepeda.
Enggak ada banjir, enggak ada macet," sambung Jokowi disambut tepuk tangan peserta yang hadir.
Jokowi menekankan, yang terpenting dari pemindahan ibu kota ini adalah sebuah peradaban baru.
Jadi bukan hanya sekadar pindah gedung atau pindah lokasi.
"Terpenting bagaimana kita bangun sebuah sistem, pindah pola kerja, kultur, karena ke depan persaingan akan semakin berat.
Negara yang cepat akan kalahkan yang lambat," kata Jokowi.
Mahfud MD: Jakarta Sulit Dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, sulit mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Sebab, menurut dia, Jakarta sudah dipenuhi permasalahan perkotaan yang akut.
Selain itu, menurut dia, sulit untuk membenahi Jakarta dengan cara menata ulang lantaran pembangunan di sana sudah masif.
Karenanya, Mahfud menilai pemindahan ibu kota ke Kalimantan oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat.
"Soal pemindahan ibu kota enggak ada masalah rumit. Itu soal hal biasa saja cuma akan menyangkut kebutuhan obyektif. Jakarta itu sulit untuk dipertahankan sebagai ibu kota kalau lihat perkembangan sampai saat ini dan ke depan," ujar Mahfud di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (22/1/2020), dikutip dari Kompas.com.
"Dirombak lagi dari awal sulit. Lalu melalui proses studi mendalam pemerintah akhirnya memutuskan pindah ibu kota dan itu kalau tidak terlalu dipolitisir (prosesnya cepat) karena kesepakatannya udah. Kan tinggal merubah beberapa undang-undang," kata dia.
Mahfud menyatakan, pemerintah telah mengelar sayembara konsep pembangunan ibu kota baru beserta dengan perencanaannya secara detail.
Ia juga mengatakan, rencananya pemindahan ibu kota akan dimulai pada 2024 dan berlangsung bertahap.
Selain itu, kata Mahfud, pemerintah dan DPR segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota negara.
"Kita akan mulai dengan tata ruangnya. Site plan-nya sudah ditetapkan dari sekarang. Nanti tinggal bagaimana prosesnya di DPR. Karena banyak undang-undang yang menyebut Jakarta sebagai ibu kota," ujar Mahfud.
"Bukan hanya undang-undang khusus tentang DKI Jakarta, tetapi banyak undang-undang lain yang menyebut kantor kementerian di ibu kota Jakarta. Nanti disisir satu per satu yang menyebut Jakarta sebagai ibu kota nanti akan dimasukkan (direvisi)," kata dia.
Mulai 2024, ASN Tingkat Pusat Pindah ke Ibu Kota Baru
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara ( ASN) tingkat pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru.
Pemindahan ini dilakukan apabila ibu kota baru yang terletak di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara sudah selesai dibangun pada 2024 mendatang.
"Iya semuanya (pindah)," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2020), dikutip dari Kompas.com.
Tjahjo menyebut, Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah melakukan pemetaan.
Dari pemetaan itu diketahui ASN yang bertugas di instansi pusat berjumlah 118.000 orang.
Hanya ASN yang sudah akan memasuki masa pensiun yang tidak diikutsertakan ke ibu kota baru.
"Yang 2023-2024 pensiun itu hampir 16-17 persen. Berarti kan itu enggak (pindah). Karena pindahnya kan 2024," ucap Tjahjo.
Menurut Tjahjo, jumlah ASN yang pensiun itu akan digantikan oleh rekrutmen baru.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang untuk memindahkan ASN di kaltim ke pusat.
Tjahjo pun kembali mengingatkan bahwa ASN harus siap ditempatkan di wilayah manapun di seluruh Indonesia.
Kendati demikian, ia belum bisa memastikan apakah ada sanksi bagi ASN yang menolak untuk pindah.
"Harusnya ASN ditugaskan di mana saja harus siap dong," kata dia.
(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas, Kompas.com/Ihsanuddin/Rakhmat Nur Hakim)
