Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi


zoom-inlihat foto
badan-nasional-penempatan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia.jpg
Tribunnewswiki.com
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi




TRIBUNNEWSWIKI.COM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia.

BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.

Sekarang BNP2TKI diketuai oleh Nusron Wahid yang dilantik pada 27 November 2014.

  • Sejarah


Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda.

Bahan yang diperoleh dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname.

Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki.

Dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname telantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis.

Adapun dasar pemerintah Belanda memilih TKI asal Jawa adalah rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa.

Gelombang pertama pengiriman TKI oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan Kapal SS Koningin Emma.

Pelayaran jarak jauh ini singgah di negeri Belanda dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890.

Jumlah TKI gelombang pertama sebanyak 94 orang terdiri 61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak.

Kegiatan pengiriman TKI ke Suriname yang sudah berjalan sejak 1890 sampai 1939 mencapai 32.986 orang, dengan menggunakan 77 kapal laut.

Kementerian Perburuhan Era Kemerdekaan

Pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia.

Melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan.

Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III.

Mulai Kabinet Pembangunan IV berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk Kementeriannya sendiri.

Selanjutnya dapat dikatakan, pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, tetapi dilakukan secara orang perorang, kekerabatan, dan bersifat tradisonal.

Negara tujuan utamanya adalah Malaysia dan Arab Saudi yang berdasarkan hubungan agama (haji) serta lintas batas antarnegara.

Untuk Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengurusi orang naik haji/umroh atau oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi.

Adapun warganegara Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagian besar datang begitu saja ke wilayah Malaysia tanpa membawa surat dokumen apa pun, karena memang sejak dahulu telah terjadi lintas batas tradisional antara dua negara tersebut.

Hanya pada masa konfrontasi kedua negara di era Orde Lama kegiatan pelintas batas asal Indonesia menurun, tetapi masih tetap ada.

Penempatan TKI dengan Kebijakan Pemerintah

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta).

Program AKAN ditangani oleh pejabat kepala seksi setingkat eselon IV dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan (Bina Guna).

Program/Seksi AKAN membentuk Divisi atau Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia Pasifik.

Sementara itu pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten. Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986.

Selanjutnya pada 1986 terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta).

Pada 1986 ini Seksi AKAN berubah menjadi "Pusat AKAN" yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Depnakertrans.

Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri.

Di daerah pada tingkat provinsi/Kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh "Balai AKAN."

Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) di bawah Direktorat Jenderal Binapenta.

Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN).

Dalam upaya meningkatan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing.

Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN.

Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri.

Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI).

Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain.

Pada 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program Government to Government (G to G) atau antarpemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans.

Pada 2007 awal ditunjuk Moh Jumhur hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Moh Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI.

Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden.

Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI.

Program penempatan TKI G to G ke Korea pun dilanjutkan oleh BNP2TKI, bahkan program tersebut diperluas BNP2TKI bekerjasama pemerintah Jepang untuk penempatan G to G TKI perawat pada 2008, baik untuk perawat rumahsakit maupun perawat lanjut usia.

  • Tugas Pokok


Tugas pokok BNP2TKI adalah:

  • melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
  • memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen; pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); penyelesaian masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon TKI; informasi; kualitas pelaksana penempatan TKI; dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Keanggotaan BNP2TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, BNP2TKI dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional.

  • Visi dan Misi


Visi

Terwujudnya TKI  yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera

Misi

  • Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
  • Meningkatkan pelayanan penempatan TKI yang mudah, murah, cepat, dan aman;
  • Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan TKI;
  • Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

  • Unit Pelayanan Teknis (UPT)


Daftar Alamat Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)

  • BP3TKI Aceh, Jl. Soekarno Hatta No. 17, Banda Aceh, Provinsi D.I Aceh, Tlp. 0651- 7410355, Fax. 0651- 49186
  • BP3TKI Medan, Jl. Pendidikan No.357, Marindal, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Tlp. 08116000650
  • BP3TKI Tanjung Pinang, Jl. Nusantara KM 13 Arah Kijang, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Tlp. 0771-7004553 , Fax. 0771-8038621             
  • BP3TKI Pekanbaru, Jl. Taman Sari Gg. Taman Sari I Kel. Tangkerang Selatan, Pekanbaru, 28282, Provinsi Riau, Tlp./Fax 0761- 38894
  • BP3TKI Padang, Jl. Rasuna Said No.91,Padang, Sumatera Barat.  Tlp.0751- 444757, Fax. 0751-444757
  • BP3TKI Palembang, Jl. Dwikora II No.1220 Palembang 30137, Provinsi Sumatera Selatan, Tlp. 0711-312062, Fax. 0711-365606
  • BP3TKI Bandar Lampung, Jl. Untung Suropati No.21A, Labuhan Ratu,  Bandar Lampung 35142, Tlp. 0721-774385
  • BP3TKI Jakarta, Jl. Pengantin Ali I No. 71, Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Tlp. 021- 87781840, Fax. 021- 87781841
  • BP3TKI Serang, Jl. Ciwaru Raya Komp. Depag No. 2, Serang, Provinsi  Banten, Tlp. 0254-204970, Fax. 0254-207963
  • BP3TKI Bandung, Jl. Soekarno Hatta No. 587 Kiara Condong, Bandung, Provinsi  Jawa Barat, 40234, Tlp/Fax. 022-7336965
  • BP3TKI Yogyakarta, Jl. Sambisari No. 311A Juwangen, Purwomatani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Tlp: 0274-497403,  Fax. 0274-497442
  • BP3TKI Semarang, Jl. Kalipepe III/64 Pundak Payung, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50236, Tlp. 024-70799273, Fax. 024-7477223
  • BP3TKI Denpasar, Jl. Danau Tempe No 29, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 4721057, Fax. (0361) 4721099
  • BP3TKI Mataram, Jl Adi Sucipto No. 9 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Telp: 0370-633797, Fax. 0370 639712
  • BP3TKI Kupang, Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 6 Kel. Oebufu Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tlp. 0380-825355, Fax. 0380-839653
  • BP3TKI Banjar Baru, Jln. Rosela I No. 17 Simpang 4 Sei Ulin, Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, Tlp. 0511- 4781638, Fax. 0511-4782352
  • BP3TKI Pontianak, Jl. Urai Bawadi No. 82 B Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Tlp. 0561-741564, Fax. 0561- 760566
  • BP3TKI Nunukan, Jl. Raya Tien Soeharto No. 12 Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, Tlp. 0556-21018, Fax. 0556-21018
  • BP3TKI Manado, Jl. Babe Palar No. 96 Manado, Provinsi. Sulawesi Utara, 95115, Tlp/Fax. 0431850696
  • BP3TKI Makassar, Jl. Pacinang Raya No. 104 Tello Baru, Makassar,   Tlp. 0411-425038, Fax. 0411- 425039

Daftar Alamat Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI)

  • LP3TKI Palu, Jl. Swadaya No.8A, Palu, Sulawesi Tengah, Tlp./Fax. 0451-481132
  • LP3TKI Kendari, Jl. Kancil Lorong Ganesha No.1, Anduonohu, Kendari Sulawesi Tenggara. Tlp./Fax. 0401-3195094
  • LP3TKI Surabaya, Jl. Jemursari No.99 Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, Tlp. 031-8434448

Daftar Alamat Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI)

  • P4TKI Aceh Tamiang, Jl. Ir. Juanda, Kab. Aceh Tamiang, Aceh
  • P4TKI Tanjung Balai Karimun, Jl. Teluk Air No. 26, Tanjung Balai Karimun, Tlp. 0777-22840,
  • P4TKI Batam, Jl. Komp. Ruko Green Land Blok E  No. 3A, Batam Center, Kepulauan Riau, Tlp. 0778 - 3154130
  • P4TKI Dumai, Jl. Pauh Jaya No.4, Jaya Mukti, Riau Tlp. 0765-337270
  • P4TKI Jambi, Jl. Yos Sudarso, Kec. Kerinci, Sungai Penuh, Jambi, Tlp. 0748-323808
  • P4TKI Bekasi, Jl Raya Jati Mekar No.189C-D Jati Asih, Bekasi Selatan, Jawa Barat, Tlp. 021-84976800, Fax. 021-84976700
  • P4TKI Cirebon, Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.1, Kedaung, Kab. Cirebon, Tlp. 0231-484043
  • P4TKI Cilacap, Jl. Soekarno Hatta No.144 Rt.02 Rw.04, Desa Karangkandri, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, 53232, Tlp. 0282-5071810, Fax. 0282-5071811, Email: p4tkicilacap@gmail.com
  • P4TKI Pemalang, Ruko Sapphire Residence, Blok B-7, Jl. Perintis Kemerdekaan, Pemalang Provinsi Jawa Tengah, Tlp. (0284) 323827
  • P4TKI Tangerang, Komp. taman Royal, Ruko Palem No.26-27, Jl. Benteng Betawi, Poris Tangerang, Provinsi Banten, Tlp. 021-29003910, Email: bp3tki_serang@yahoo.com
  • P4TKI Sambas, Jl.Sukamantri, Desa Dalam Kaum No.42 Kabupaten Sambas, Tlp. 0562-391163
  • P4TKI Entikong, Jl. Lintas Malindo, Kec. Entikong, Kab. Sanggau,  Kalimantan barat, Tlp. 0564-2032741
  • P4TKI Pare-pare, Jl. Jendral Ahmad Yani Km. 7, Poris Sidrap, Sanggau, Tlp. 0421-3311716, Fax. 0421-3311715
  • P4TKI Maumere, Jl. Soekarno – Hatta No.40, Maumere, Nusa Tenggara Timur, Tlp. 0382-21140
  • P4TKI Sumba, Jl. Mata Wai Amahu No.83, Sumba, Nusa Tenggara Timur, Tlp. 0387- 61681
  • P4TKI Sukabumi, Jl.Lingkar Selatan RT.02 RW.06, Kel. Jayaraksa, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Tlp. 0266 - 243920
  • P4TKI Banyuwangi, JL. H.O.S Cokroaminoto No. 30 Banyuwangi, Jawa Timur, Tlp. 0333-3381253, Email : p4tki.banyuwangi@gmail.com
  • P4TKI Sidoarjo, Jl. Diponegoro No. 14 Sidoarjo, Jawa Timur, Tlp./Fax. 031-8051861, Email : p4tki.sidoarjo@gmail.com
  • P4TKI Madiun, GOR Pangeran Timoer, Jl. Singo Ludro, Mejayan, Caruban, Madiun, Jawa Timur, Tlp./Fax. 0351-3890901, Email: p4tkimadiun@gmail.com
  • P4TKI Malang, Jl. Raya Sulfat No.58 Kota Malang, Jawa Timur, Tlp./Fax. 0341-478451, Email: p4tki.malang@yahoo.com

(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas)



Informasi
Nama Lembaga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Kepala Nusron Wahid
Kantor Pusat Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Situs Resmi www.bnp2tki.go.id


Sumber :


1. www.bnp2tki.go.id


Penulis: Putradi Pamungkas




ARTIKEL REKOMENDASI



KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved