lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Polemik Natuna-China, 5 KRI dan 600 Prajurit TNI Siaga, Prabowo Didesak Lebih 'Garang'.
Sebanyak 600 personel TNI dan lima unit kapal perang yang ikut dalam apel pengamanan Laut Natuna.
Hal itu diketahui setelah Panglima Komondo Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Morgono menggelar apel pasukan intensitas operasi rutin TNI di pelabuhan Selat Lampa, Ranai Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
600 personel TNI yang disiagakan yakni satu Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapat, satu Kompi gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta satu Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna).
Menurut Yugo, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan ancaman pelanggaran batas wilayah.
TNI pun wajib melakukan penindakan hukum.
"Dan itu perbuatan yang sangat mengancam kedaulatan Indonesia.
Untuk itu, TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin di Indonesia," kata Yudo, Sabtu (4/1/2020), dikutip dari Kompas.com.
Bahkan mulai 1 Januari 2020, telah didelegasikan tugas dan wewenang kepada Pangkogabwilhan I untuk menggelar operasi menjaga wilayah Indonesia dari pelanggar asing.
"Operasi ini dilaksanakan oleh TNI dari seluruh unsur, mulai dari laut, udara dan darat," jelasnya.
Lebih jauh Yudo mengatakan kepada seluruh prajurit untuk memahami aturan-aturan yang berlaku.
Baik hukum laut internasional maupun hukum nasional di wilayah laut Indonesia.
Selain itu seluruh prajurit wajib menindak secara terukur dan profesional sehingga tidak mengganggu hubungan negara tetangga yang sudah terjalin dengan baik.
"Yang terpenting gunakan role of engagement yang sudah dipakai dalam kegiatan sehari-hari," pungkasnya.
Dedi Mulyadi: Pak Prabowo, Kami Dambakan Kegarangan Bapak soal Natuna
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengaku sangat merindukan sikap tegas Prabowo ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna.
Sikap tegas Prabowo soal nasionalisme kerap ditunjukkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2019.
Saat ini, kata Dedi, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan RI dan diminta bertindak ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna, Kepulauan Riau.
"Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi kepada Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).
Dedi mengatakan, menjaga wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan dan melindungi seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kewajiban yang melekat pada negara.
Menurut Dedi, hubungan persahabatan dengan pemerintah China adalah huburan setara.
Karena setara, ketika ada kekayaan yang diambil, sikapnya bukan lagi perundingan, melainkan tindakan tegas.
Namun, tindakannya bukan berdasarkan pendekatan militer, melainkan tindakan sipil yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan Susi Pudjiastuti saat menjadi Menteri KKP adalah metodologi yang tepat dalam menegakkan aturan kelautan.
"Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita
Sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.
Menurut Dedi, kalau urusan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan dan batas negara, yang harus dilakukan adalah sikap tegas dan tanpa kompromi. Sikap itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.
"Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," kata Dedi.
Dedi mengatakan, saat ini semua pihak tidak usah lagi membuat alibi beragam.
Ia menegaskan, sikap penenggelaman kapal itu adalah efektif dan harus dilakukan.
Tapi pendekatannya bukan militer, melainkan perlindungan kelautan yang dikelola di bawah komando Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan menteri pertahanan, karena konteksnya berbeda.
"Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara.
Maka, yang harus diterapkan adalah aturan kelautan.
Maka, tenggelamkan kapal itu efektif," kata Dedi.
Terkait kasus kapal nelayan China yang dikawal militer negara itu, pendekatan kedua yang harus dilakukan adalah tindakan milier demi perlindungan keamanan dan kedaulatan negara.
"Kalau perlindungan kemanan, tak ada kompromi.
Sikap tegas.
Karena itu kedalutan negara," katanya.
Dedi menyindir sikap pemerintah dengan analogi tetangga atau sahabat yang mencuri barang berharga di rumah kita.
"Kita punya rumah dengan kekayaan televisi, uang, dan emas.
Kemudian kita punya sahabat atau tetangga dan ia kerjanya ambil uang kita tanpa izin.
Apakah kita sebagai kepala keluarga lantas ngobrol gini, ya sudah enggak apa-apa, nanti kita bicarakan dulu, kan itu sahabat papah, mungkin enggak?
Nah itu saja," kata Dedi.
Dedi menegaskan, urusan kedaulatan negara tidak bisa ditukar dengan urusan yang lain. Harus tegas.
"Kalau kita punya tetangga banyak bantu kita, atau kerja sama usaha, bukan investasi ya.
Lalu istri kita diambil dia, rela enggak?" tanyanya.
"Lebih baik kita miskin daripada harga diri terinjak," ujarnya.
(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas, Kompas.com/Hadi Maulana/Farida Farhan)
