Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai.


zoom-inlihat foto
direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.jpg
Tribunnewswiki.com
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai.




  • Informasi Awal


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai.

Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane.

Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs.

  • Peran


CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu negara.

Demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :

  • Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
  • Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
  • Memberantas penyelundupan;
  • Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
  • Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

  • Sejarah


Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya.

Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat.

Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya.

Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”.

Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini).

Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”.

Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai).

Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934.

Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurusi cukai saja.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai.

Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama.

Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965.

Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

  • Tugas Pokok dan Fungsi


Tugas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.  

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  • Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

  • Visi, Misi dan Fungsi Utama


Visi

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia.

Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

Misi

  • Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
  • Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan
  • Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.
  • Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

  • Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
  • Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
  • Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
  • Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
  • Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
  • Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

  • Struktur Organisasi


Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 disebutkan susunan organisasi tingkat pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Teknis Kepabeanan
  • Direktorat Fasilitas Kepabeanan
  • Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
  • Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
  • Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
  • Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
  • Direktorat Kepatuhan Internal
  • Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
  • Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
  • Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Disamping jabatan-jabatan di atas, terdapat juga 3 (tiga) pejabat "Tenaga Pengkaji":

  • Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
  • Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
  • Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Untuk unit vertikal, berdasar Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.3/PMK.01/2014 disebutkan susunanan unit vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

3 (tiga) unit kantor pelayanan utama

  • Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
  • Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
  • Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

16 (enam belas) unit kantor wilayah

  • Kantor Wilayah DJBC Aceh di Banda Aceh
  • Kantor Wilayah DJBC Sumatra Utara di Medan
  • Kantor Wilayah DJBC Riau Dan Sumatra Barat di Pekanbaru
  • Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun
  • Kantor Wilayah DJBC Sumatra Bagian Selatan di Palembang
  • Kantor Wilayah DJBC Banten di Tangerang
  • Kantor Wilayah DJBC Jakarta di Jakarta Pusat
  • Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat di Bandung
  • Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta di Semarang
  • Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Surabaya
  • Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II di Malang
  • Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB Dan NTT di Denpasar
  • Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat di Pontianak
  • Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur di Balikpapan
  • Kantor Wilayah DJBC Sulawesi di Makassar
  • Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua Dan Papua Barat di Ambon

(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas)



Informasi
Nama Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Induk Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktur Jenderal Heru Pambudi, S.E., LL.M
Situs Resmi www.beacukai.go.id
Kantor Pusat Jl.Jenderal A Yani (By Pass) Rawamangun, Jakarta Timur - 13230








KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved