lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan terobosan kebijakan pendidikan yang disebutnya dengan istilah “Merdeka Belajar”.
Hal tersebut disampaikan Nadiem di depan para kepala dinas pendidikan dan kepala penjamin mutu pendidikan dari seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Kebijakan “Merdeka Belajar” ini meliputi empat program pendidikan yang akan menjadi fokusnya yakni terkait Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Terkait kebijakan ini, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy nyatakan dukungannya terhdap program “Merdeka Belajar” yang diusung Nadiem Makarim.
“Pada prinsipnya saya sangat mendukung. Jadi ya tugas seorang menteri baru itu harus membenahi apa yang harus dibenahi dari sebelumnya, “ungkap Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan di depan para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia, Rabu (11/12/2019).
Muhadjir Effendy juga menyatakan sepakat dengan kebijakan ujian nasional (UN) ditiadakan.
"Bagi saya UN diubah enggak apa-apa. Sebab dulu itu kan adanya UN juga dari perubahan," ujar Muhadjir di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019) seperti dikuip Tribunnewswiki.com dari Kompas.com.
Muhadjir mengungkapkan, dalam prosesnya pelaksanaan UN memang mengalami berbagai perubahan. Perubahan itu menyasar istilah maupun teknis pelaksanaannya.
Baca: Tanggapi Isu Penghapusan UN, Nadiem Makarim: Ujian Sistem Baru Tidak Berdasarkan Mata Pelajaran
Baca: Dituding Sebagai Germo, VP Garuda Indonesia ini Laporkan Akun Twitter @digeeembok
"Dulu kan namanya Ujian Penghabisan kalau Anda masih ingat ya. Kemudian jadi Ujian Negara, kemudian jadi apalagi itu. Lalu terakhir jadi UN, "tutur Muhadjir Effendy yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Muhadjir juga mengatakan jika UN dihapus dan diganti dengan sistem lain dengan nama yang lain pun dinilai Muhadjir tidak menjadi soal.
"Kalau namanya tetap juga tidak apa-apa. Sebab yang penting kan isinya," kata dia.
Muhadjir juga mengakui bahwa baru-baru ini pihaknya sudah mendiskusikan perihal masa depan pelaksanaan UN.
Salah satu hasil diskusinya yakni melaksanakan sistem pengganti UN di tengah-tengah jenjang pendidikan sekolah.
Menurut Muhadjir, rencana implementasi ujian kompetensi dasar pengganti UN di kelas 4, kelas 8 maupun kelas 11 baik untuk dilakukan.
"Karena selama ini kan yang menjadi evaluasi sistem UN adalah ketika hasilnya diumumkan, sekolah dan guru tidak bisa lagi memberikan treatment untuk siswa," kata Muhadjir Effendy.
“Maka kalau pengganti UN nanti dilaksanakan di tengah-tengah akan bagus, sebab bisa digunakan untuk perbaikan guru maupun sekolah,” kata Muhadjir Effendy.
Anies Baswedan enggan berikan komentar
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta enggan komentari kebijakan Nadiem Makarim terkait pengahapusan Ujian Nasional (UN).
"Saya menghormati Menteri Pendidikan dan sebagai mantan Menteri Pendidikan, saya tidak ikut mengomentari," kata Anies di Pura Segara, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2019) seperti dilansir oleh Kompas.com.
Anies juga mengatakan alasannya menolak untuk berkomentar terkait kebijakan yang dibuat Mendikbud Nadiem.
