lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim akhirnya mencanangkan penghapusan ujian nasional (UN).
Namun, Nadiem Makarim menegaskan bahwa UN 2020 akan tetap dilaksanakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Dikutip dari Kompas.com, Nadiem menyebut UN 2020 menjadi ujian nasional terakhir dengan sistem yang sudah berlaku.
Pada 2021, nantinya UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minumum dan survei karakter.
"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujar Nadiem, Rabu (11/12/2019).
Menurut Nadiem, penilaian kompetensi tidak akan dilakukan tepat sebelum siswa lulus sekolah.
"Pelaksanaan ujian (penilaian kompetensi) tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, atau kelas 11," ujar Nadiem, dikutip dari Kompas.com, Kamis (12/12/2019).
Ia memberikan alasan, jika dilakukan di tengah-tengah, sistem tersebut dapat memberikan waktu bagi siswa, guru dan sekolah untuk melakukan perbaikan.
"Sehingga sebelum siswa lulus, ada waktu kepada semua elemen pedidikan untuk melakukan perbaikan," tutur Nadiem.
Ketika penilaian kompetensi minumum dilakukan di tengah jenjang pendidikan, maka hal tersebut tak dapat diterapkan sebagai rujukan untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya.
Baca: Tanggapi Isu Penghapusan UN, Nadiem Makarim: Ujian Sistem Baru Tidak Berdasarkan Mata Pelajaran
Baca: Empat Program Pokok Merdeka Belajar Nadiem Makarim, Hapus UN hingga RPP Cukup Satu Halaman
"Dengan begitu, tidak lagi menimbulkan stres bagi orangtua dan anak. Karena sifat penilaian ini adalah formatif yang artinya harus berguna bagi guru, sekolah dan individu siswa untuk memperbaiki dirinya," kata Nadiem.
Nadiem Makarim juga memaparkan apa yang dimaksud survei karakter.
"Survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan siswa-siswa yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas Pancasilanya di lingkungan Sekolah, " ucap Nadiem.
Selain itu, Nadiem Makarim juga menjelaskan penilaian kompetensi minumum merajuk pada dua hal yaitu literasi dan numerasi.
"Literasi yang dimaksud itu bukan hanya kemampuan membaca ya bapak dan ibu. Melainkan kemampuan menganalisa sesuatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan itu. Itu yang penting," kata Nadiem.
Kemudian, numerasi yang merupakan kemampuan menganalisis angka-angka.
Sehingga, kata Nadiem, penilaian kompetensi minimum nantinya bukan berdasarkan mata pelajaran (mapel) lagi.
Kelebihan dan Kekurangan UN Dihapuskan
Ketua II Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia (AGBSI), Suwarsono setuju dengan kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Mulai 2021 sistem UN bakal diganti dengan program asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Menurut Suwarsono, program pengganti tersebut sangat baik karena dilaksanakan pada tengah jenjang sekolah.
Sehingga guru dapat melakukan evaluasi pembelajaran untuk siswa yang memiliki kekurangan sebelum lulus.
Baca: Tanggapan Mantan Mendikbud Soal Penghapusan UN, Muhadjir Nyatakan Sepakat, Anies Enggan Berkomentar
Baca: Realisasikan Program Merdeka Belajar, Nadiem Makariem Ganti dan Hapus Ujian Nasional 2021 Mendatang
"Kalau menurut saya bagus karena dilakukan di tengah-tengah proses pendidikan mereka di tiap jenjang ya. Misalnya kalau di SMA di kelas 11 ya, kalau toh ada kelemahan masih ada waktu satu tahun untuk perbaikan," ujar Suwarsono saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (11/12/2019).
Efek positif dari penghapusan sistem UN ini menurut Suwarsono adalah menurunnya tekanan kepada siswa.
Menurut Suwarsono kebijakan penghapusan UN membuat siswa tidak akan lagi merasa terbebani.
Meski begitu, Suwarsono menilai kebijakan tersebut memiliki efek negatif kepada siswa.
Dirinya menyebut penghapusan UN dapat membuat siswa tidak memiliki daya juang untuk belajar.
"Positifnya mereka tidak merasa terbebani lagi ya. Tapi kurang bagusnya mereka jadi santai. Ada UN tidak menentukan kelulusan jadi daya juangnya menjadi kurang di lapangan," kata Suwarsono.
Suwarsono menyebut penurunan daya juang siswa dapat digenjot melalui ujian per semester atau harian dan pekerjaan rumah.
Nadiem Jawab Kritikan Jusuf Kalla
Nadiem Makarim menjawab kritikan Jusuf Kalla soal penghapusan ujian nasional (UN).
Nadiem mengatakan bahwa perubahan sistem UN justru lebih membuat siwa dan sekolah tertantang.
"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021. Malah lebih menchallenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019), dikutip dari Kompas.com.
Setelah sistem ujian baru ditetapkan, pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa UN masih relavan untuk diterapkan sebagai tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.
Baca: Mengenal Merdeka Belajar, Program Pembelajaran Era Nadiem Makarim yang Hapuskan Ujian Nasional
"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).
Jusuf Kalla mengatakan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.
(TRIBUNNEWSWIKI/Afitria) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny/Ihsanuddin)
