lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Mengenal Desa Wonorejo, desa fiktif yang 2 tahun terakhir tetap menerima dana desa dari pemerintah pusat, ditinggal penduduk jual lahan ke perusahaan.
Nama Desa Wonorejo di Kalimantan Selatan (Kalsel), tiba-tiba mencuat gara-gara polemik dana desa.
Desa yang terletak di Kabupaten Balangan ini menjadi salah satu desa fiktif yang tetap menerima dana desa dari pemerintah pusat, selama 2 tahun belakangan.
Padahal, desa ini sudah tak berpenghuni.
Lantaran penduduknya menjual lahan mereka ke perusahaan tambang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel Zulkifli mengatakan, penduduk Desa Wonorejo tergiur dengan besaran ganti rugi yang disodorkan perusahaan tambang.
"Kan masyarakat diiming-imingi nih dapat duit instan dengan cara cepat, akhirnya satu persatu warganya pindah ke desa-desa yang lain," ujar Zulkifli, dikutip dari TribunnewsBogor.com, Jumat (8/11/2019).
Walaupun penghuninya sudah tidak ada, Zulkifli menyebut, Desa Wonorejo selama 2 tahun terakhir tetap menerima dana desa.
Tetapi, lanjut Zulkifli, dana desa tersebut tidak digunakan sama sekali, melainkan dikembalikan ke pemerintah pusat.
"Jadi, memang selama 2 tahun desa itu menerima dana desa, tapi oleh pemerintah Kabupaten Balangan tidak dicairkan, tetapi dikembalikan ke pusat," terang dia.
Zulkifli mengatakan, akan segera memverifikasi ulang seluruh desa yang ada di Kalsel.
Menurutnya, apa yang terjadi pada Desa Wonorejo yang ditinggal penghuninya demi rupiah bisa juga terjadi pada desa-desa lainnya.
Apalagi, di Kalsel masih banyak perusahaan tambang yang lahannya berseberangan dengan lahan milik warga.
Bukan tidak mungkin, akan ditemukan lagi desa yang bernasib sama dengan Desa Wonorejo.
"Itu tidak menutup kemungkinan, tapi kalau masyarakatnya masih ada yang tinggal banyak, itu masih layak selama masih memenuhi persyaratan jumlah penduduk, tapi kalau penduduknya tinggal sedikit, itu enggak bisa lagi disebut desa," tegas Zulkifli.
Untuk tahun 2020 terdapat 1.874 desa di Kalsel yang menerima dana desa, besarannya mencapai Rp 800 juta hingga Rp 900 juta rupiah per desa dengan total anggaran 1,5 triliun rupiah.
Zulkifli pun yakin jika di Kalsel, hanya 1 desa fiktif yang masih menerima dana desa.
Telusuri Kebenaran Desa Fiktif, Mendagri Tito Karnavian Terjunkan Tim
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengecek langsung kabar adanya desa fiktif yang menerima aliran dana desa.
Terutama, wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara yang selama ini ramai disebut sebagai lokasi desa fiktif penerima aliran dana.
"Sudah bergerak tim kita ke sana bersama dengan pemprov. Dan ada empat (desa,red) ya, yang diduga, katanya, itu fiktif atau tidak ada penduduknya, diberikan anggaran, itu kita cek," ujar Tito Karnavian saat ditemui di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/11/2019).
Mantan Kapolri tersebut menjelaskan, dalam penelusuran desa fiktif ini Kemendagri tidak bisa bekerja sendiri.
Karena, ada lebih dari 70 ribu desa yang ada di Indonesia.
Maka dari itu, pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk mengecek di wilayahnya masing-masing.
"Karena itu, sudah turun tim dari kita, kerjasama dengan provinsi, tim gabungan, bergabung dengan polda Sulawesi Tenggara," katanya.
Tito juga telah meminta kepada jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pelaku jika memang terbukti ada desa fiktif dan tetap mendapat anggaran dana desa.
Fenomena ini dianggapnya sudah bagian dari tindak pidana korupsi.
"Kalau nanti ada pemalsuan KTP dan lain-lain, fiktif, dikenakan tindak pidana pemalsuan. Tadi saya sudah tekankan kepada Kapolda, sudah tindak saja kalau memang fiktif. Kalau ada korupsi, tindak saja. Baru nanti kita perbaiki sistemnya," jelas Tito.
Jokowi minta pelakunya ditangkap
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat hukum segera menangkap pelaku pembuat desa fiktif guna mendapatkan dana desa.
"Kita kejar, agar yang namanya desa-desa diperkirakan (fiktif), diduga itu fiktif ketemu, ketangkap," ujar Jokowi di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Menurut Jokowi, adanya desa fiktif dapat saja terjadi karena Indonesia merupakan negara besar dengan 514 kabupaten/kota dan memiliki 74.800 desa.
"Mangelola desa sebanyak itu tidak mudah, tetapi kalau informasi benar ada desa siluman, itu mungkin hanya desanya pakai plang saja, tapi desanya (warganya) enggak ada, bisa terjadi," kata Jokowi.
"Sekali lagi dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah," sambung Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.
"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas, TribunnewsBogor.com)
