William Aditya Sarana

TRIBUNNEWSWIKI.COM – William Aditya Sarana merupakan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta paling muda.

William Aditya lahir pada 2 Mei 1996 di Jakarta Barat.

Ia tergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

William Aditya baru saja diwisuda dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Sehingga ketika mendaftar sebagai calon legislatif ia mencantumkan profesinya sebagai pelajar.(1)

Baca: 4 Fakta Di Balik Lagu November Rain - Guns N Roses, Video Klip Misterius dengan Biaya Termahal

Statusnya sebagai anak muda juga menjadi tantangan tersendiri ketika dirinya masih berkampanye.

William Aditya mengaku kerap diremehkan karena masih muda.

Ia mengaku sering menerima label sebagai triple minority.

Yaitu saat dikampus ia beragama Kristen dan berasal dari etnis Chinese.

Dan ketika masuk dalam praktis ia menjadi triple minority, Chinese, muda, dan beragama Kristen.(2)

Sementara untuk total jumlah harta kekayaan yang dimilikinya saat ini mencapai Rp1,5 miliar.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 13 Mei 2019, ia memiliki harta kekayaan senilai Rp 1.586.000.000 tanpa utang sepeser pun.(3)

William Aditya mengaku sudah tertarik terhadap dunia politik sejak SMA.

William Aditya yang saat itu bersekolah di SMA Dian Harapan, memutuskan untuk bergabung sebagai OSIS.

Selepas SMA, minat William Aditya terhadap dunia politik kian tersalurkan.

William Aditya tercatat dua kali magang di lembaga pemerintahan yakni Sekretariat Kabinet (2017) dan Mahkamah Konstitusi (2015).

Baca: 5 Zodiak yang Lebih Menyukai Hubungan Friendzone, Romantis Walau Sekedar Teman, Libra Termasuk!

Bahkan, William Aditya juga menjadi anggota kongres mahasiswa UI dan juga ketua mahkamah mahasiswa UI.

Dengan berbagai pengalamannya tersebut, membawa William Aditya terlibat di dunia politik praktis, khususnya terjun menjadi caleg.

Hal itu dilakukan karena William merasa, anggota DPRD DKI di periode sebelumnya cukup "buruk".

Satu di antara alasannya, karena tak ada anggota yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.(4)

Masuknya William Aditya ke dunia politik sempat ditentang oleh kedua orangtuanya.

Penolakan tersebut karena adanya anggapan, politik itu ‘kotor’.

Namun ia tetap mengikuti panggilannya dan menjadi anggota DPRD DKI termuda.

Ayahnya yang merupakan seorang advokat ingin agar William Aditya mengikuti jejaknya.

Apalagi William Aditya juga memiliki latar belakang pendidikan hokum.

Tapi baginya politik lebih penting.

Karena menurutnya konsidi bangsa yang saat ini kekurangan politisi baik.

Pilihan William Aditya bergabung dengan PSI dilatarbelakangi oleh anggapannya bahwa ekosistem di PSI masih sehat.

Saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta 9, William Aditya punya beberapa motivasi.

Antara lain membereskan sederet masalah DKI Jakarta, seperti anggaran siluman, korupsi UPS, dan pengalokasian anggaran yang tidak masuk akal.(5)

1. Penggugat atas kebijakan PKL oleh Anies

William menjadi salah satu perwakilan yang berhasil memenangi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) atas Perda Pasal 25 ayat (1) tentang Ketertiban Umum.

Salah satu isi perda tersebut membahas wewenang gubernur untuk penetapan PKL di jalan dan trotoar.

William menganggap putusan tersebut seharusnya dijadikan momentum bagi Anies untuk menertibkan dan membuat solusi bagi PKL.

Pada akhirnya, putusan MA membatalkan Pasal 25 ayat (1) tentang Ketertiban Umum.

Kala itu, William belum menjadi anggota DPRD DKI Jakarta.

Ia baru dilantik pada 26 Agustus 2019.

2. Anggaran DKI dan Lem Aibon

William Aditya menyoroti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Ia mengungkap kejanggalan menyoal anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, yang akan ditugaskan di Komisi A Bidang Pemerintahan, menyebut ada kenaikan anggaran untuk TGUPP.

Baginya hal itu merupakan pemborosan.

Dalam draf pembahasan KUA PPAS 2020, Komisi A DPRD DKI Jakarta membahas anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Draf dari Pemprov ke DPRD DKI tersebut dibenarkan oleh William.

Di sana, tertulis anggaran untuk TGUPP Rp 26,572 miliar.

Angka ini mengalami kenaikan dari tahun lalu, di mana anggaran untuk TGUPP tahun 2019 Rp 19,880 miliar.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak ingin penambahan anggaran TGUPP.

Dia menyebut anggaran TGUPP di 2020 sama dengan 2019.(6)

Sebelumnya, pada Selasa, 29 Oktober 2019 William Aditya Sarana lewat akun twitternya @willsarana menyebarkan foto Rancangan Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2020 yang akan di bahas dalam KUA-PPAS antara DPRD DKI dan SKPD DKI.

Dia menggunggah foto berisi rencana anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencantumkan lem aibon sebagai bagian dari komponen alat tulis kantor.

Anggaran untuk membeli lem aibon itu sebesar Rp 82,5 miliar.

"Ternyata Dinas Pendidikan menyuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William pada Selasa malam, 29 Oktober 2019.

Setelah sempat jadi sorotan, anggaran lem aibon itu kini hilang dari situs resmi APBD DKI Jakarta.(7)

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati mengaku, ada kesalahan input saat pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 itu.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja.

Ia mengklaim, tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.

Selanjutnya, Susi mengatakan akan menyelidiki pihak yang menginput pembelian lem sebanyak Rp82,8 miliar tersebut.(8)

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Saradita Oktaviani)

Baca: Berencana ke Bioskop? Ini 7 Film yang Akan Tayang di Bulan November 2019, Dari Horor hingga Action

Baca: Hello November! Yuk Intip 7 Karakteristik Orang yang Lahir di Bulan November, Punya Cara Kerja Unik