lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Haikal Hassan, Ketua II Persaudaraan Alumni (PA) 212 memberi komentar terkait Kabinet baru Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti diketahui, Jokowi menggandeng rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto untuk membantunya di Kabinet Indonesia Maju.
Prabowo diberi tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024.
Menanggapi hal ini, Haikal Hassan tetap mengambil sikap sebagai pihak oposisi yang mengritik pemerintah.
“Kalau ditanya kami menangis atau tertawa, saya hanya bisa mengatakan ada yang tidak peduli atau masa bodoh. Kami tidak tertawa, kami tidak menangis, kami tetap oposisi, “ ucap Haikal Hassan, Ketua II Persaudaraan Alumni (PA) 212, dikutip dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (29/10/2019).
Haikal Hassan menjelaskan, jika dirinya dan kelompok tidak menyanggupi memberikan narasi menyenangkan (bagi Kabinet Jokowi, red) karena mereka oposisi.
“Kalau semuanya positif, namanya koalisi dong,” tuturnya.
Baca: Babe Haikal Hassan Protes Karni Ilyas: ILC Terus Putar Video Wajah Ninoy Karundeng yang Babak Belur
Baca: TERUNGKAP Komentar Yusril Mahendra Tak Jadi Menteri Jokowi dan Ali Ngabalin Posisinya Terancam
Haikal menyatakan mereka akan tetap melakukan narasi yang mengkritik kerja pemerintah.
Haikal menerangkan, alasan mereka mengambil sikap tersebut adalah karena janji mereka sebagai oposisi.
Idealnya, lanjut Haikal Hassan, semua ulama, kiai, ustad, merupakan oposisi.
Haikal Hassan mengutip pesan Ka’ab bin Malik pada seluruh Muslim:
'Sebaik-baik penguasa adalah yang mendekat pada ulama.
Adapun seburuk-buruk ulama adalah yang mendekati pintu penguasa.' kutipnya.
“Lalat yang mengerubungi bangkai lebih baik daripada ulama yang mengerubungi pintu penguasa,” jelasnya.
Pria kelahiran 21 Oktober 1968 tersebut berkata mereka akan tetap menjadi oposisi tetapi dengan uswatun Hassanah dan akhlaqul karimah.
Haikal Hassan berucap, “Kita akan tetap mengkritik pemerintah, supaya ada check and balance, masa semua koalisi.”
Baca: MISTERI Surat Perintah Revisi Supersemar yang Dikeluarkan Soekarno, Namanya Surat Perintah 13 Maret
Di lain sisi, pria bernama lengkap Haikal Hassan Baras itu juga sependapat dengan Mahfud MD, Menteri Politik Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju.
Haikal Hassan menyepakati pernyataan Mahfud MD memberantas takfiri.
Selanjutnya Haikal Hassan menambahkan agar pemerintah juga fokus pada unsur yang memisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sekalian dong, yang mau pisah sama NKRI disebut,” ujarnya.
Haikal Hassan merasa selama ini pemerintah tidak pernah menganggap separatism sebagai ancaman.
Haikal memberi contoh kasus yang ada di Wamena, ia menyebut peristiwa itu merupakan ancaman.
“Yang disebut-sebut terus masjid radikal, ustad radikal,” terangnya.
Baca: Ayah Dylan Carr Kabarkan Kondisi Terkini Putranya, Sebut Ia Alami Pembengkakan Otak dan Dibuat Koma
Seusai pernyataan itu, Haikal Hassan kembali menegaskan tanggapannya terhadap Indonesia menangis dan tertawa, adalah fokus pada yang benar.
Haikal Hassan mengatakan pemerintah seharusnya bukan fokus pada radikalisme, melainkan ekonomi.
“Karena kata yang paling top di jaman Jokowi adalah radikalisme,” Haikal Hassan beralasan.
Pada Indonesia Lawyers club edisi itu hadir berbagai tokoh dengan latar belakang beragam.
Undangan dari kalangan partai, turut hadir Kapitra Ampera, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Adapun perwakilan Partai Hanura, hadir Inas Nasrullah Zubair.
Fadli Zon dan Akbar Faizal juga ikut meramaikan diskusi, membahas Kabinet Jokowi Indonesia Maju.
Masing-masing sebagai wakil ketua umum Gerindra dan politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Beberapa pakar dan pengamat juga hadir di sana.
Baca: Jenderal Purn Fachrul Razi Beberkan Alasan Jokowi Memilihnya Jadi Menteri Agama: Isu Ustadz Radikal
Baca: Meninggal Akibat Infeksi Otak, Inilah Perjalanan Karier Alfin Lestaluhu Bersama Timnas U-16
Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik, professor Effendi Ghazali mewakili pakar komunikasi politik, serta Hendri Satrio sebagai pengamat khusus politik.
Perwakilan kemeterian diwakili Menteri Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, juga Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII.
Tak ketinggalan, kalangan pers ikut mewarnai diskusi dengan datangnya seorang wartawan senior, Bambang Harimurti.
Baca: Bek Timnas U-16 Indonesia Alfin Lestaluhu Meninggal karena Enchephalitis, Ini Keterangan Dokter
Baca: Tak Hanya Menteri, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Ternyata Juga Dipakai Pimpinan MPR, DPR, dan DPD
Hadir pula mantan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presidenan, Ali Mochtar Ngabalin.
Turut memberikan suara, Profesor Haji Salim Said hadir sebagai guru besar ilmu politik Universitas Pertahanan.
(TribunnewsWiki.com/Nabila Ikrima)
