lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Haikal Hassan, Ketua II Persaudaraan Alumni (PA) 212 memberi komentar terkait Kabinet baru Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti diketahui, Jokowi menggandeng rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto untuk membantunya di Kabinet Indonesia Maju.
Prabowo diberi tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024.
Menanggapi hal ini, Haikal Hassan tetap mengambil sikap sebagai pihak oposisi yang mengritik pemerintah.
“Kalau ditanya kami menangis atau tertawa, saya hanya bisa mengatakan ada yang tidak peduli atau masa bodoh. Kami tidak tertawa, kami tidak menangis, kami tetap oposisi, “ ucap Haikal Hassan, Ketua II Persaudaraan Alumni (PA) 212, dikutip dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (29/10/2019).
Haikal Hassan menjelaskan, jika dirinya dan kelompok tidak menyanggupi memberikan narasi menyenangkan (bagi Kabinet Jokowi, red) karena mereka oposisi.
“Kalau semuanya positif, namanya koalisi dong,” tuturnya.
Baca: Babe Haikal Hassan Protes Karni Ilyas: ILC Terus Putar Video Wajah Ninoy Karundeng yang Babak Belur
Baca: TERUNGKAP Komentar Yusril Mahendra Tak Jadi Menteri Jokowi dan Ali Ngabalin Posisinya Terancam
Haikal menyatakan mereka akan tetap melakukan narasi yang mengkritik kerja pemerintah.
Haikal menerangkan, alasan mereka mengambil sikap tersebut adalah karena janji mereka sebagai oposisi.
Idealnya, lanjut Haikal Hassan, semua ulama, kiai, ustad, merupakan oposisi.
Haikal Hassan mengutip pesan Ka’ab bin Malik pada seluruh Muslim:
'Sebaik-baik penguasa adalah yang mendekat pada ulama.
Adapun seburuk-buruk ulama adalah yang mendekati pintu penguasa.' kutipnya.
“Lalat yang mengerubungi bangkai lebih baik daripada ulama yang mengerubungi pintu penguasa,” jelasnya.
Pria kelahiran 21 Oktober 1968 tersebut berkata mereka akan tetap menjadi oposisi tetapi dengan uswatun Hassanah dan akhlaqul karimah.
Haikal Hassan berucap, “Kita akan tetap mengkritik pemerintah, supaya ada check and balance, masa semua koalisi.”
Baca: MISTERI Surat Perintah Revisi Supersemar yang Dikeluarkan Soekarno, Namanya Surat Perintah 13 Maret
Di lain sisi, pria bernama lengkap Haikal Hassan Baras itu juga sependapat dengan Mahfud MD, Menteri Politik Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju.
Haikal Hassan menyepakati pernyataan Mahfud MD memberantas takfiri.
Selanjutnya Haikal Hassan menambahkan agar pemerintah juga fokus pada unsur yang memisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sekalian dong, yang mau pisah sama NKRI disebut,” ujarnya.
