Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia.


zoom-inlihat foto
luhut-binsar-panjaitan-2.jpg
https://maritim.go.id/foto/
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia.




  • Informasi Awal #


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia.

Tugasnya membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan Investasi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan.  (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sehari setelah resmi menjabat, atas persetujuan Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli mengusulkan perubahan nama kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia dan juga penambahan dua kementerian lain di bawah koordinasinya, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian.

Namun hingga saat ini dasar hukum perubahan nama kementerian dan penambahan kementerian yang dikoordinasikan tersebut masih dikaji oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

  • Visi dan Misi #


Kementerian Bidang Kemaritiman Republik Indonesia mendukung visi Presiden untuk :

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi yang dijalankannya adalah :

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

  • Tugas dan Fungsi #


Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas :

Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian  urusan Kementerian dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kemaritiman.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi :

  • Koordinasi dan  sinkronisasi  perumusan,  penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kemaritiman.
  • Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian / Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kemaritiman.
  • Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
  • Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan penguatan negara maritim, dan pengelolaan sumber daya maritim.
  • Koordinasi kebijakan  pembangunan  sarana  dan prasarana Kemaritiman.
  • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

  • Program Kerja #


Agenda prioritas Pemerintah di bidang kemaritiman adalah:

  • Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam.
  • Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya dengan membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.

Kemenko Maritim juga akan mendukung agar kebijakan politik luar negeri di bidang kemaritiman dapat dilaksanakan, yaitu mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun keriasama internasional.

Politik luar negeri yang mencerminkan identitas negara kepulauan ini diwujudkan melalui 5 (lima) agenda aksi:

  • Diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga Indonesia;
  • Menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan;
  • Mengamankan sumberdaya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE);
  • Mengintensifkan diplomasi pertahanan, dan;
  • Meredam rivalitas maritim di antara negara-negara besar dan mendorong penyelesaian sengketa teritorial di kawasan.

Isu Prioritas yang Menjadi Kebijakan Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya di Kementerian yang dikoordinasikan:

  • Energi baru terbarukan konversi energi.
  • PPPD-L (2000 MW PLTU Batang).
  • Kontrak karya Freeport.
  • Pengembangan di Blok Masela.
  • Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangkit dan Refinery (Batang, Kaltim).
  • Hilirisasi hasil Riset Maritim termasuk hasil Riset Energi baru terbarukan.
  • Dwelling Time.
  • Galangan Kapal.
  • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri maritim (KEK Lhoksuemawe dan Sorong).
  • Pembangunan dan revitalisasi pelabuhan.
  • Penguatan jejaring inovasi untuk mendukung tol laut.
  • Pembangunan angkutan massal cepat di 20 kota.
  • Pembangunan rel kereta api (Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) 3258 km.
  • Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Morotai belum beroperasi secara maksimal.
  • Pengelolaan transportasi udara navigasi udara dan organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO).
  • Kereta api cepat Jkt – Sby dan Kalimantan.
  • Jalan tol dalam kota Bandung.
  • Kawasan konservasi perairan.
  • Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan fishing policy – IUUF.
  • UU 32 / 2014 tentang kelautan.
  • Perikanan tangkap dan budidaya.
  • Tata ruang laut.
  • Peningkatan kualitas SDM Kemaritiman.
  • Tata niaga garam.
  • Pusat riset Blue Carbon.
  • Tata kelola BMKT.
  • Bebas visa kunjungan wisata.
  • Perijinan yacht.
  • Percepatan pembangunan infrastruktur Marina.
  • Percepatan pembangunan infrastruktur kawasan ekonomi khusus pariwisata, 7+3 kawasan strategis pariwisata nasional (Toba, Bromo, Yogja, Kepulauan Seribu, Bangka Belitung, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai dan Mandalika).
  • Masalah Perbatasan dengan 9 negara tetangga.
  • Kekuatan Indonesia di Indian – Ocean Rim Association (IORA) 2015 – 2017.
  • National Ocean Policy.
  • Penguatan karakter budaya bahari.
  • Pengembangan destinasi wisata Great Jakarta.
  • Dewan Air Nasional.
  • Pengurangan waktu perijinan kabel bawah laut.

  • Koordinasi #


Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan:

  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  • Kementerian Perhubungan;
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
  • Kementerian Pariwisata

  • Susunan Organisasi #


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri atas:

  • Sekretariat Kementerian Koordinator;
  • Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
  • Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa;
  • Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur;
  • Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim;
  • Staf Ahli Bidang Hukum Laut;
  • Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim;
  • Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan
  • Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)



Informasi
Nama Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
Dibentuk 27 Oktober 2014
Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015
Menteri Luhut Binsar Panjaitan
Kantor Pusat Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, Indonesia
Situs Resmi maritim.go.id


ARTIKEL REKOMENDASI



KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2023 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved