lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Hubungan tak harmonis Megawati dan SBY disebut-sebut menjadi alasan AHY tak jadi Menteri Jokowi-Ma'ruf Amin.
Hal tersebut membuat AHY terganjal restu untuk menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik menteri, setingkat menteri hingga wakil menteri untuk kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Dari total menteri yang berjumlah 34 orang, setingkat menteri sejumlah delapan orang dan wakil menteri sebanyak 12 orang, tak ada satupun nama dari Partai Demokrat.
Hal tersebut menjadikan Partai Demokrat sebagai partai yang tak mendapat jatah apapun di kursi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca: Bertemu SBY di Istana, Jokowi Akui Bahas Rencana Demokrat Gabung Pemerintah
Baca: AHY Buka Suara saat Namanya Tak Masuk dalam Jajaran Menteri Jokowi-Maruf, Ini Pesannya
Dilansir oleh Kompas.com, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ikut berkomentar terkait proses pemilihan menteri pada Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.
Ibas mengatakan Partai Demokrat hanya bisa menonton dan melihat proses pemilihan anggota Kabinet Kerja Jilid II.
"Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden," ucap Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019) dikutip TribunnewsWiki dari Kompas.com.
Partai Demokrat tak bisa menilai apapun karena tak terlibat dalam pemilihan.
"Tentu Partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut. Kami hanya memberi apresiasi, kami hanya menonton dan melihat," kata Ibas.
Ibas berharap, orang-orang yang terpilih menjadi menteri adalah orang yang berkompeten dan sesuai dengan visi dan misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.
"Semoga orang-orang yang dipilih adalah orang-orang kompeten yang sesuai visi misi Pak Presiden, dan tentu bisa membawa kemajuan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," ujarnya.
Baca: Gagal Jadi Menteri, AHY Ungkap Permintaannya Untuk Kabinet Indonesia Maju, Sebut-sebut Soal Rakyat
Ibas mengatakan, partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan tetap mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat.
"Kami akan berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat. Yang penting negara adil adil dan sejahtera. Demokrat yang penting, yang sudah baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki," tuturnya.
Selanjutnya, Ibas mengatakan, Partai Demokrat belum menyampaikan sikap resmi partai apakah di dalam atau di luar pemerintah.
Menurut Ibas, akan ada waktu untuk menyampaikan sikap resmi partai.
"Saya tidak dalam konteks menentukan posisi. Saat ini kita akan mendengarkan lebih lanjut nanti pandangan dari Partai Demokrat," katanya.
Partai Demokrat Menghormati Keputusan Presiden
Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak menggaet kadernya ke dalam menteri Kabinet Indonesia Maju.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan meyakini presiden pasti punya tujuan baik dengan tidak menyertakan kader partainya sebagai pembantunya itu.
"Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca-Pemilu 2019, Partai Demokrat meyakini keputusan Presiden Jokowi tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).
Partai Demokrat pun mengucapkan selamat bekerja kepada jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik.
Hinca berharap, para menteri dapat mengemban tugas membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024 sesuai dengan harapan rakyat.
"Partai Demokrat mendoakan agar Kabinet Presiden Jokowi sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam Pemilu 2019 yang lalu," ujarnya.
Hubungan Tak Harmonis antara Megawati dan SBY jadi Sebab
Sebelumnya beredar kabar bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi kandidat kuat calon menteri kabinet Jokowi jilid II.
Namun ternyata dugaan tersebut salah dan tak menjadi kenyataan.
Gagalnya AHY menjadi menteri disebut karena hubungan tak harmonis antara Megawati dengan SBY.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sudah ada upaya dari Demokrat lewat Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalin komunikasi dengan bertemu Jokowi pada Kamis 10 Oktober 2019 lalu.
Namun menurutnya, Demokrat tetap punya ganjalan yakni kemungkinan tidak ada restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang selama ini disinyalir punya hubungan kurang harmonis dengan SBY.
"Hubungan SBY dan Megawati tidak pernah harmonis. Kedua tokoh ini sulit untuk disatukan sehingga ini mungkin menjadi ganjalan bagi Demokrat untuk mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (22/10/2019) dikutip dari Kompas.com.
Konflik di antara Megawati dan SBY berawal dari niat SBY maju Pilpres 2004.
Saat itu, Megawati menjabat sebagai presiden sementara SBY menjabat Menko Polhukam.
Baca: AHY Gagal Jadi Menteri Lantaran Hubungan SBY dengan Megawati Tak Harmonis? Ini Penjelasannya
Singkat cerita, SBY mundur sebagai menteri kemudian mendeklarasikan Partai Demokrat.
SBY kemudian maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla lalu memenangi Pilpres 2004.
Saat itu, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.
Menurut Adi, Demokrat harus menegaskan posisinya kembali supaya raihan suara partai tersebut kembali naik.
Suara Demokrat pada Pemilu 2019 hanya 7,77 persen di peringkat ke tujuh.
Agar suara Demokrat naik, menurutnya SBY harus menjadi oposisi yang kritis bagi pemerintah.
Bila SBY dan Demokrat menjadi oposisi yang kritis, itu akan membuat Demokrat kembali kuat sehingga memudahkan jalan bagi anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi capres pada tahun 2024.
"Demokrat bisa bermitra dengan PKS dan mungkin PAN dari luar pemerintah. Jika memilih oposisi, ada dampak positif bagi Demokrat untuk bisa menampung aspirasi masyarakat sekaligus mendapatkan suara pemilih untuk 2024," ucap Adi.
Dendam Megawati ke SBY turun hingga ke AHY
Mengenai hubungan antara Megawati dengan SBY yang tak harmonis, akhirnya Andi Arief yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat membongkarnya.
Melalui akun Twitter @AndiArief__ bahkan membongkar bahwa Megawati tidak hanya dendam kepada SBY namun juga kepada anaknya AHY.
"Awalnya saya menduga bahwa dendam Ibu Megawati itu hanya pada Pak @SBYudhoyono, ternyata turun juga ke anaknya @AgusYudhoyono. Tadinya saya melihat Pak Jokowi mampu meredakan ketegangan dan dendam ini, rupany belum mampu," tulis Andi Arief, Sabtu (26/10/2019).
"Tentu saja @AgusYudhoyono tidak pernah merencanakan hidupnya sebagai anak @SBYudhoyono, itu takdir sejarah. Karena itu dendam Ibu Megawati hingga ke anak cucu SBY adalah dendam pada takdir," lanjut Andi Arief dalam cuitannya.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/ Abdurrahman Al Farid/KOMPAS.COM/TRIBUNMEDAN)
