Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


zoom-inlihat foto
logo-badan-kepegawaian-negara.jpg
Tribunnews.com
Logo Badan Kepegawaian Negara

Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan




  • Informasi awal #


TRIBUNNEWSWIKI.COMBadan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Kepegawaian Negara (pusat) beralamat di Jl. Mayjend. Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640. [1

Baca: Kementerian Keuangan Indonesia

Baca: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Kantor pusat Badan Kepegawaian Negara
Kantor pusat Badan Kepegawaian Negara

  • Sejarah #


Pada Masa Revolusi, sebagian pegawai negeri berada di bawah pemerintah Republik dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda.

Pembinaan pegawai negeri dilakukan oleh dua lembaga:

Pertama, Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 pada 30 Mei 1948, berkedudukan di Ibu Kota Yogyakarta dan dipimpin Raden Pandji Soeroso.

Kedua, perwakilan Kantor Urusan Pegawai (KUP) untuk wilayah Indonesia bagian yang berkedudukan di Makassar.

Ada juga Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) atau DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda di Jakarta.

KUP ini menjadi cikal bakal BAKN, sehingga 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal lahir BAKN.

Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji pegawai negeri serta mengawasi supaya peraturan-peratuiran itu dijalankan dengan tepat.

KUP dipimpin seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikam Presiden atas usul Perdana Menteri.

Kepala KUP bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.

Kebijakan penting yang dibuat pada waktu itu adalah peraturan gaji pegawai yang dikenal dengan nama PGP.

Peraturan ini terbit dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948.

Dalam peraturan ini gaji permulaan golongan terendah adalah Rp45,- sebulan.

Peraturan gaji pegawai diatur kembali dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai 1955.

Dalam PGPN-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji.

Baca: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Baca: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Selain gaji pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan tangung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.

Setelah Republik Indonesia Serikat digantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, KUP Yogyakarta dan DUUP di Jakarta digabung menjadi satu, berkedudukan di Jakarta.

Karena pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, beserta peraturan pelaksanaannya dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 30/PM/1951.

KUP kemudian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.

BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAKN berfungsi menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

Anggaran Belanja BAKN menurut peraturan pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Negara/Sekretaris Kabinet.[2]

  • Tugas dan fungsi #


Tugas BKN

BKN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BKN

  • penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
  • penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
  • penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
  • penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
  • penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
  • penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
  • penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
  • penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
  • pelaksanaan bantuan hukum;
  • penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;
  • pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
  • pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.[3]

  • Struktur organisasi BKN #


Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN. Sekretariat Utama terdiri atas:

  • Kepala;
  • Wakil Kepala;
  • Sekretariat Utama;
  • Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
  • Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
  • Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
  • Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  • Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi;
  • Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;
  • Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara;
  • Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  • Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
  • Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian;
  • Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian; dan
  • Inspektorat.

·         Biro Perencanaan;

·         Biro Keuangan;

·         Biro Kepegawaian;

·         Biro Umum;

·         Biro Hubungan Masyarakat [4]

  • Daftar Kepala BKN #


·         R.P. Soeroso (1948–1950)

·         Marsono (1950–1960)

·         Memed Tanumidjaja (1961–1965)

·         Soedirjo (1965–1972)

·         A.E. Manihuruk (1972–1987)

·         Waskito Reksosudirdjo (1987–1994)

·         Soenarko (1994–1999)

·         Sofyan Effendi (1999–2000)

·         Prijono Tjipto Herijanto (2000–2002)

·         Sunarti (2002)

·         Hardijanto (2002–2004)

·         Prapto Hadi (2005–2007)

·         Edy Topo Ashari (2007–2012)

·         Eko Sutrisno (2012–2015)

·         Bima Haria Wibisana (2015–) [5]

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Febri)



Nama Badan Kepegawaian Negara
Berdiri pada 30 Mei 1948
Alamat Jl. Mayjend. Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telepon 021-80882815
Email humas@bkn.go.id
Website http://bkn.go.id
Instagram @bkngoidofficial
Twitter @BKNgoid


ARTIKEL REKOMENDASI



KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2023 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved