Yunarto Wijaya

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Yunarto Wijaya merupakan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia.

Yunarto Wijaya lahir di Jakarta 27 Juni 1981.

Dia mendapatkan gelar sarjana di Universitas Katholik Parahyangan Bandung.

Sedangkan gelar Masternya di Universitas Indonesia.

Yunarto Wijaya kerap dipanggil dengan sebutan Mas Toto.(1)

Ia telah menikah dan dikaruniai tiga orang anak.

Yunarto Wijaya atau yang akrab dipanggil Mas Toto merupakan lulusan terbaik dari Jurusan Hubungan Internasional di FISIP Universitas Katholik Parahyangan Bandung.

Yunarto Wijaya resmi menyandang gelar sarjana pada 2004.

Semasa kuliah, Yunarto Wijaya dikanal aktif terlibat dalam serangkaian kegitan kemahasiswaan.

Baik kegiatan internal kampus, maupun yang bersifat eksternal.

Tidak hanya berhenti di jenjang sarjana, Yunarto Wijaya melanjutkan studinya di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Yunarto Wijaya lulus pada tahun 2009.(2)

Awal karier Yunarto Wijaya bukan dimulai dari dunia politik.

Namun dimulai dengan menjadi enterpreneur melalui usaha restoran pribadi.

Ia membuka restorannya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Timur pada 2003.

Usaha restoran itu telah dirintisnya saat masa kuliah.

Setelah Yunarto Wijaya lulus kuliah, bisnis kulinernya justru semakin berkembang.

Namun hal ini tidak dirasa cukup.

Yunarto Wijaya memutuskan untuk bergabung dengan Citibank Indonesia pada 2007.

Ia menempati posisi sebagai seirang profesional Banker.

Tidak lama setelah bekerja sebagai seorang Banker, Yunarto Wijaya ditawari oleh mantan dosennya di Universitas Katholik Parahyangan untuk bergabung dengan Charta Politika.

Disinilah karier Yunarto Wijaya mulai dibangun hingga menjadi Direktur Eksekutif Charta Politika.

Lembaga Survey Charta Politika Indonesia selalu hadir dalam setiap kontestasi politik dan setiap Quick Count.

Lembaga Survey Charta Politika Indonesia juga mengawali informasi pembangunan perolehan suara cepat agar masyarakat Indonesia segera mengetahui kisi-kisi perolehan suara.

Bukan hanya dalam tingkat nasional saja, tapi juga dalam sekup regional.

Seperti pemilihan Gubernur DKI 2017 atau Pilpres 2019 lalu dan beberapa tahun belakangan mengawasi kontestasi pemilihan umum di Indonesia.

Tidak hanya survey saja, namun Lembaga Survey Charta Politika Indonesia juga memberikan layanan sekolah politik, strategi pemenangan, media maupun penelitian.(3)

1. Jika Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, Yunarto Wijaya Khawatirkan Jokowi Tak Berani Mereshuffle

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya berpendapat Presiden Jokowi haarus berani menilai kinerja Prabowo Subianto sebagai menteri bidang pertahanan.

Yunarto Wijaya menarik dari pidato Jokowi saat pelantikan Presiden di Gedung DPR pada Minggu (20/10/2019).

Bergabungnya Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi jilid 2 menyita perhatian masyarakat.

Diketahui bersama Prabowo Subianto merupakan pesaing Jokowi dan Maruf Amin dalam Pilpres 2019.

Ditambah lagi sosok Prabowo Subianto yang merupakan pimpinan Partai Gerindra.

Yunarto Wijaya turut menyprpti kedua hal itu terkait ditunjuknya Prabowo Subianto menjadi menteri bidang pertahanan di kabinet Jokowi Jilid II.

"klimaksnya tetap itu, orang melihatnya bisa klimaks atau anti klimaks, kacamata rekosnisloiasi secara simbolik merayakan persatuan, " kata Yunarto Wijaya dikutip dari Kompas TV.

Yunarto Wijaya mengaku belum pernah melihat dalam sejarah politik calon presiden menjadi menteri.

"saya bahkan belum pernah melihat sejarah politik di dunia calon presiden jadi menteri dari lawannya, bukan pertarungan pertama kali, pertarungan kedua kalinya," kata Yunarto Wijaya.

Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden, menurut Yunarto Wijaya tentu memiliki visi misi sendiri.

Padahal Jokowi, kata Yunarto Wijaya, pernah berucap pada 2014 lalu menterinya tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri.

"Calon presiden melawan calon presiden, padahal presiden pernah mengatakan menteri tidak boleh punya visi misi sendiri," kata Yunarto Wijaya.

Menurut Yunarto Wijaya banyak pertanyaan yang dari masyarakat soal Prabowo Subianto jadi menteri.

"menurut sebagian orang pertanyaan akan menjadi sebuah beban, sebuah aset ketika bicara stabilitas politik dan kinerja, pertanyaan ketika sudah masuk menteri loyalitasnya dipastikan sama, " kata Yunarto Wijaya.

Padahal diketahui mungkin banyak partai yang kini sudah mulai memikirkan bagaimana cara ketumnya untuk bisa menjadi presiden di 2024.

Pertanyaan lain soal Prabowo Subianto jadi menteri, lanjut Yunarto Wijaya yakni tentang ketegasan Jokowi.

Dalam pidatonya saat pelantikan Presiden, Jokowi secara tegas akan mencopot menteri yang kinerjanya tidak baik.

"Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Jokowi.

Hal ini kaata Yunato Wijaya, apakah juga akan diterapkan pada Prabowo Subianto

"hal teknis kalau betul Jokowi bersikap tegas, seperti di pidato yang tidak bisa mencapai hasil akan pecat, mungkin gak orang seperti Prabowo direshuffle," kata Yunarto Wijaaya.

Selain ketegasan Jokowi, Yunarto Wijaya juga mempertanyakan soal jabatan Prabowo Subianto di Partai Gerindra.

Pasalnya menurut Yunarto Wijaya, pada tahun 2014 lalu Jokowi sempat mengajukan syarat menteri tak boleh rangkap jabatan.

"kalau Jokowi mau mengulang salah satu prasyarat yang dia utarakan di 2014 gak boleh rangkap jabatan, mungkin gak berlakukan pada sosok Prabowo tidak boleh jadi Ketua Umum Gerindra," kata Yunarto Wijaya.

Yunarto Wijaya menekankan seharusnya sebagai kepala negara Jokowi tidak boleh takut untuk menerapkan aturan itu pada Prabowo Subianto.

"secara tata negara sebenarnya tidak boleh takut, karena Prabowo pembantu presiden harusnya sudah melepas kepartaiannya untuk tugas negara," kata Yunarto Wijaya.

Kekritisan masyarakat Indonesia menurut Yunarto Wijaya akan sampai di tingkat itu.

Menurut Yunarto Wijaya, selama Pilpres, pertarungan bukan hanya di tingkat orang-orang yang mencintai Jokowi maupun Prabowo Subianto.

"ada juga barisan asal bukan Jokowi, asal bukan Prabowo orang itu sulit menerima fakta seperti ini," kata Yunarto Wijaya.

"apapun belum ada yang bisa kita simpulkam, Prabowo dengan latar belakang mungkin bisa membuat krontribusi besar, catatan Jokowi sebagai atasan bisa membuat aturan dan sistem yang bisa memastikan dan mendorong Prabowo untuk melakukan itu," kata Yunarto Wijaaya.(4)

2. Yunarto Wijaya Sebut Demonstran Yang Beraksi Hingga Malam sebagai Hama Demokrasi

Yunarto Wijaya Sebut Demonstran Yang Beraksi Hingga Malam sebagai Hama Demokrasi

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya ataau akrab disapa Toto menyebut demonstran yang beraksi hingga, Senin (30/9/2019) malam sebagai hama demokrasi.

Hal itu disampaikan Yunarto Wijaya di akun Twitter miliknya, @yunartowijaya.

"Maaf buat demonstran yang sampai malam ini masih beraksi, output kalian lebih cocok dibuang ke tong sampah... Kalian bukan kembang, tapi hama demokrasi..." tulis Yunarto Wijaya.

Dua hari sebelumnya, Yunarto Wijaya juga mengunggah cuitan soal aksi demontrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

"Khusus yang hari ini ane mendukung untuk demonya dibubarkan sajah... Benderanya aja menunjukan mereka bukan merasa bagian dari NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika kok," tulis Yunarto Wijaya.(5)

Sebagai informasi Aksi Gejayan kembali dilakukan pada Senin (23/9/2019) siang di Yogyakarta.

Humas aksi #GejayanMemanggil, Syahdan Husein menyebutkan aksi akan dilakukan pada 13.00 WIB.

Sementara pada jadwal yang beredar di poster media sosial, massa dihimbau untuk berkumpul pada 11.00 WIB.

Isu yang akan disuarakan terkait kondisi politik hukum terkini, dan persoalan lingkungan.

Syahdan menyebutkan ada tiga titik kumpul yang sudah ditentukan dalam aksi #GejayanMemanggil.

"Ada tiga titik (kumpul), yaitu gerbang utama Kampus Sanata Dharma, pertigaan revolusi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Bunderan Universitas Gadjah Mada," kata Syahdan.

Syahdan mengatakan, ada tujuh tuntutan yang akan disampaikan, di antaranya mendesak pembahasan ulang pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP, mendesak revisi UU KPK yang baru disahkan DPR, dan menolak upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.(6)

3. Jika Prabowo Menang Atau Jokowi Kalah, Yunarto Wijaya Terima Tantangan Akan Pindah ke Negara Komunis

Jika Prabowo Subianto menang dalam Pilpres 2019 atau Jokowi kalah, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengaku bakal meninggalkan Indonesia.

Tantang ini sebelumnya diberikan kepada Yunarto Wijaya, dan ia pun bakal menyanggupi tantangan ini.

Yunarto Wijaya mengaku bakal pindah dari Indonesia jika petahana Jokowi kalah dalam Pilpres 2019.

Yunarto Wijaya menyampaikan pernyataan ini dalam akun Twitter pribadinya @yunartowijaya pada Selasa (2/4/2019).

Tantangan itu berawal dari kicauan Fahri Hamzah soal kampanye para capres-cawapres.

Fahri Hamzah memposting dua foto yang ia klaim sebagai kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 02.

Pada foto yang ditulis Kampanye 01, tampak seseorang sedang memegang sesuatu berwarna merah di tangan kanannya yang ia sodorkan ke penonton di bawah panggung.

Pria itu tampak mengenakan baju putih dan peci hitam.

Kemudian di foto yang tertulis Kampanye 02, tampak seseorang mirip Sandiaga Uno sedang berdiri di depan panggung disaksikan banyak massa.

“Bagaimana petahana bisa menang? Di kampanye 01, money politics dari atas panggung.Di kampanye 02, rakyat menyumbang kepada calon."

"Gerakan massa menyumbang @prabowosan @sandiuno menunjukkan arus balik dari bawah....#sudahtamatbos," tulisnya.

Nah pada kicauan itu, pemilik akun @edimaha233 berkomentar sambil menandai akun Yunarto Wijaya.

Ia menulis, meski di survei Charta Politika Jokowi unggul 18 persen, namun ia berani taruhan kalau Yunarto Wijaya akan diam.

“Tenang bang.. di survei @yunartowijaya bang Jae masih unggul 18%..tapi saya ajak taruhan mingkem dia,” tulisnya.

Tantangan itu kemudian ditanggapi oleh Yunarto Wijaya.

Ia siap taruhan dengan pemilik akun tersebut.

“Yuk saya terima taruhannya...sebutin berapa, saya ikut...saya tunggu...,” tulis Yunarto Wijaya.

Pada Tweet Yunarto Wijaya tersebut, ada lagi pemilik akun @TaufanHikmat yang menjawab tantangan Yunarto Wijaya.

Tapi bukan taruhan uang yang ia sanggupi, melainkan pindah negara jika jagoannya kalah di Pilpres 2019.

“Yu tak sama saya? berani tarohan? berani ga kalau jae kalah ente pindah ke negara komunis?” tulis akun tersebut.

Tantangan itu pun disanggupi oleh Yunarto Wijaya, namun dengan alasan hal itu berlaku juga bagi si penantang.

“Ok saya terima, berlaku buat anda juga ya?” tulis Yunarto Wijaya.

Alih-alih mengingatkan Yunarto Wijaya, ia menyarankan agar Direktur Charta Politika itu pindah ke China atau Korea Utara.

Namun ia tak menjawab tantangan Yunarto Wijaya sebagai syarat taruhan tersebut.

Ia tak menyanggupi, kalau dirinya juga akan pindah negara jika Prabowo yang kalah.

“Catat yg tak,pkknya jae kalah ente pindah ke negeri komunis mau china atau korut,” katanya.

Yunarto Wijaya pun menegaskan kicauan yang sebelumnya.

“Berlaku buat anda juga ya? serius kita jadikan ini bukti... saya serius...,” katanya menegaskan.

Tantangan itu pun disanggupi pemilik akun tersebut.

“Ok tak deal ya. China atau Korut ya,” tulisnya.

Yunarto Wijaya pun menyetujui taruhan itu.

“Sip... Screenshot sudah...,” tulisnya.(7)

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Saradita Oktaviani)