lihat foto
Hal itu ia katakan saat ditanya mengenai sinyal Partai Nasdem yang siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini.
Padahal, Partai Nasdem diketahui merupakan salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
Baca: PROFIL LENGKAP 40 Menteri & Pejabat Setingkat Menteri Kabinet Jokowi-Maruf: Mahfud hingga Kapolri
Baca: Kabinet Indonesia Maju 2019-2024
Baca: Umumkan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Jokowi : Tidak Serius, Saya Copot di Tengah Jalan!
Menurut Sohibul, keinginan silaturahim itu diungkapkan Paloh saat menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
"Kemarin waktu pelantikan Pak Jokowi saya kebetulan duduknya disamping Pak Surya Paloh ya, kami ngobrol," ujar Sohibul.
"Pak Surya Paloh menyampaikan kepada saya dia menghormati apa yang menjadi pilihan politik PKS dan beliau menyatakan ingin membangun silaturahim," tutur dia.
Sohibul pun menyambut keinginan Paloh tersebut.
Menurut dia, Paloh akan menyambangi kantor DPP PKS pekan depan.
Awalnya Sohibul menawarkan agar dirinya yang menyambangi kantor DPP Partai Nasdem.
Namun, tawaran itu ditolak oleh Paloh.
"Pak Surya Paloh mengatakan, 'dinda saya akan datang membawa 10 orang ke DPP PKS', ketika saya katakan 'bang saya saja yang ke Nasdem', dia bilang enggak boleh, 'saya (Paloh) harus datang ke PKS," ucap Sohibul.
"Insya Allah direncanakan pekan depan, mungkin hari Rabu, Nasdem akan hadir di DPP PKS," ucapnya.
Kekhawatiran PKS
Secara terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melontarkan pernyataan yang cukup keras terkait bergabungnya Prabowo ke pemerintah.
Mardani khawatir jika semua partai bergabung ke pemerintah maka akan tercipta sistem oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu.
Ia berharap parpol koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, tetap menjadi oposisi bersama PKS.
Baca: VIRAL Santri Sebut Prabowo Sebagai Menteri Jokowi, Videonya Sudah Beredar Sejak Tahun 2016 Lalu
Baca: Rizal Ramli Puji Prabowo Hatinya Baik dan Jadi Menhan untuk Bantu Jokowi: Dia Tulus dan Gentlemen
Baca: Prabowo Umumkan Resmi Masuk Kabinet, Nasdem Beri Sinyal Jadi Oposisi
"Saya agak khawatir nanti yang terjadi adalah bukan lagi adu argumen, adu gagasan dengan kualitas akademis ataupun kualitas kecendekiawanan, tapi lebih kepada bagaimana kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Menurut Mardani, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran jika tidak ada lagi parpol yang menjadi oposisi.
Oposisi dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang atau menjalankan sistem check and balance.
Jika tidak ada kekuatan penyeimbang, kata Mardani, hal itu akan berpengaruh pada keputusan politik yang harus diambil.
Misalnya terkait wacana amandemen UUD 1945 yang belakangan digulirkan oleh MPR.
