Nico Harjanto

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Nico Harjanto lahir pada 1 Desember 1972 di Sleman, Yogyakarta.

Nico Harjanto memiliki nama lengkap Nicolaus Teguh Budi Harjanto.

Ia merupakan anak ke tujuh dari sembilan bersaudara.

Nico Harjanto menikah dengan Fenny Anastasia yang saat ini menjadi istrinya pada 2006.

Atas pernikahan tersebut, Nico Harjanto dan Fenny Anastasia dikaruniai dua orang anak lelaki.

Anak mereka diberi nama Rakai Leonard Harjanto dan Maximilian Adimas Harjanto.(1)

Pria bernama lengkap Nicolaus Teguh Budi Harjanto mengenyam pendidikan di Universitas Gajah Mada dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional.

Selanjutnya, Nico Harjanto melanjutkan studi S-2 nya dengan mengambil jurusan Ilmu Politik di Ohio University, Athens, Ohio, USA.

Sedangkan untuk pendidikan S-3nya, Nico Harjanto memilih di Northern Illinois University, USA.

Gelar doktornya ia ambil dengan jurusan Ilmu Politik.(2)

Berikut adalah riwayat pendidikan Nico Harjanto:

• Gelar Sarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1996),
• Gelar Magister, Universitas Ohio, Ohio, AS (2003)
• Gelar Doktor dalam Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Northern Illinois University, USA (2010).

Dulu, ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, Nico Harjanto selalu menonton “Dunia Dalam Berita”, tayangan berita Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Melalui tayangan tersebut Nico Harjanto melihat peristiwa dan isu-isu politik dunia.

Dari situ, ia tertarik dengan dunia politik, tapi hanya bagian jalan-jalannya aja.

Selepas sekolah menengah pertama, Nico Harjanto melanjutkan pendidikan ke SMA Kolese De Britto Yogyakarta.

Di tempat ini, ketertarikan Nico Harjanto kepada dunia politik kian bergelora.

Apalagi ia mendapat kesempatan dan fasilitas untuk membaca buku-buku politik.

Nico Harjanto amat tertarik dengan buku-buku karya Romo Y.B. Mangunwijaya, Romo Franz Magnis-Seseno SJ, serta Das Kapital-nya Karl Marx.

Kecintaan Nico Harjanto kepada dunia politik mengantarkannya masuk gerbang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (USM).

Ia mengambil jurusan ilmu hubungan internasional.

Kenangan akan “Dunia Dalam Berita” kembali muncul dalam benak Nico.

Di UGM, ia mempelajari berbagai macam hal tentang negara lain.

Usai menamatkan kuliah di UGM, Nico lekas mencari pekerjaan.

Nico Harjanto mengirim lamaran kerja ke beberapa perusahaan, termasuk ke Centre for Strategic and International Studies  (CSIS) di Jakarta.

Perihal lamaran kerja ke CSIS, Nico bercerita bahwa sebenarnya ia tidak tahu secara pasti tentang lembaga CSIS.

Yang ia tahu, CSIS memiliki perpustakaan dengan banyak buku.

Ia juga tahu beberapa nama orang CSIS, tapi tidak mengenal secara dekat.

Selang tiga bulan, CSIS memanggil Nico Harjanto agar mengikuti tes seleksi kerja.

Modal kemampuan menulis skripsi ia jadikan senjata untuk meyakinkan Hadi Soesastro (alm), pengamat ekonomi politik yang juga salah satu pendiri CSIS.

Hingga akhirnya Nico diterima sebagai peneliti CSIS pada 1996.

Lima tahun berkarya di CSIS, Nico mendapat beasiswa pendidikan.(3)

Nico Harjanto di terima sebagai mahasiswa program studi master ilmu politik Ohio University, Amerika Serikat.

Keinginan jalan-jalan ke luar negeri pun terwujud.

Setelah meraih gelar master, hasrat intelektualnya kian menggebu.

Ia melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral ilmu politik di Northern Illinois University, Amerika Serikat.

Nico Harjanto bercerita, kesempatan untuk melanjutkan kuliah merupakan jawaban atas impiannya.

Ia juga rela bekerja 20 jam per minggu di universitas tempat ia kuliah sebagai kompensasi terhadap beasiswa yang ia terima.

Nico Harjanto harus mengurus perpustakaan serta menyiapkan kebutuhan dosen di kelas menjelang kuliah.

Selain itu Nico Harjanto juga harus bekerja di restoran Thailand untuk mendapatkan uang untuk menambah uang makan dan mencukupi kebutuhan anak serta istrinya.

Ia menikah dengan Fenny Anastasia pada 2006.

Nico Harjanto menyelesaikan kuliah pada 2010 lalu kembali berkarya bersama CSIS.

Selang dua tahun ia hengkakang dari CSIS.

Bersama beberapa rekannya, ia mendirikan lembaga penelitian dan survei politik.

Ia memberi nama lembaga itu Populi Center.

Sesuai dengan namanya, ia ingin hasil penelitian lembaga kami benar-benar berasal dari suara rakyat.

Pada 2016, Nico Harjanto merilis hasil survei lembaganya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Nico Harjanto mengakui, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedikit menurun.

Ia mensiyalir, penyebab penurunan ketakpuasan masyarakat tersebut lantaran beberapa kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepentingan masyarakat.

Seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, gas, serta tarif transportasi publik.(4)

Nico Harjanto juga menjabat sebagai Komisaris PT Permodalan Nasional Madani sejak 2015.

Nicolaus Teguh Budi Harjanto menjabat sebagai Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak 15 Maret 2017.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2016 - 2017),

Dosen Universitas Paramadina Jakarta (2016), Ketua Asosiasi Survei Opini Publik (PERSEPI) (2013 - 2016) dan Direktur Eksekutif Populi Center Opini Publik & Penelitian Kebijakan (2013 - 2015).

Diangkat sebagai Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk masa jabatan pertama sejak 15 Maret 2017 berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR- 123 / PB.12 / 2017 tanggal 21 Juli 2017.

Nico Harjanto  juga menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Nico Harjanto menjabat sebagai Staf Ahli dalam Komunikasi Politik dan Kelembagaan Sekretaris Negara (2016 - 2017) dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (2015 - 2019).(5)

1. Komentari Sudirman Said yang mencatut nama Jokowi

Pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said soal politikus mencatut nama Presiden Joko Widodo‎ dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada PT Freeport menjadi kegaduhan baru dalam dunia politik.

Pengamat Politik Populi Center Nico Harjanto mengatakan, ‎pernyataan Sudirman Said memang sudah menjadi polemik di masyarakat.

Pada 14 November 2015, Nico Harjanto menghimbau guna menyelesaikan masalah tersebut, pihaknya meminta agar Sudirman menindaklanjuti pernyataannya itu.

Dia menambahkan, jika pelanggarannya berkaitan dengan masalah etika dapat diselesaikan melalui jalur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sedangkan, jika berpotensi pada pelanggaran hukum maka diselesaikan melalui penegakan hukum.

‎Nico Harjanto juga menuturkan, saat ini sudah bukan jamannya mencatut nama orang lain demi kelancaran proses transaksi atas kepentingan pribadi.

Dia pun meminta, politikus yang diduga mencatut nama Jokowi dan JK untuk bertanggung jawab atas prilakunya.

Sebab, tidak dibenarkan memanfaatkan jabatan dan posisi untuk kepentingannya sendiri.(6)

2. Reshuffle Kabinet Jokowi : Ini Menteri Yang Layak Diganti Versi Populi Center

Pada 8 Mei 2015 isu reshuffle kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) makin santer.

Meski Presiden Jokowi belum menyebut nama menteri, Populi Center sudah membuat ancang-ancang siapa saja yang dianggap layak diganti.

Beberapa menteri yang dinilai layak diganti itu adalah:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly;
3. Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi;
5. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise;
6. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan, evaluasi mendalam terhadap menteri Kabinet Kerja perlu dilakukan.

Menkumham Yasonna Laoly layak diganti karena dianggap paling bertanggung jawab atas persoalan dualisme Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dualisme kepengurusan parpol yang telah menyebabkan adanya tudingan ketidaknetralan menteri tersebut.

Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno disebut layak diganti karena beberapa bulan ini muncul kegaduhan politik mengenai pemilihan Kapolri dan pernyataannya saat polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri.

Kemudian, Seskab [Andi Widjajanto] perlu direposisi juga karena telah dianggap sebagai penghalang komunikasi PDIP dengan Presiden.

Nico Harjanto menambahkan, menteri di bidang perekonomian juga perlu diganti, khususnya Mendag Rachmat Gobel.

Karena kurang mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan membuat kebijakan yang kurang tepat di saat ekonomi melambat.

Selain itu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dianggap lamban dalam membuat regulasi terkait organisasi kementerian dan pengisian pejabat.

Adapun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise belum menunjukkan kinerja sejauh ini.

Sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan seluruh menteri di Kabinet Kerja sepakat untuk terus bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Menurutnya, situasi masih tetap biasa meskipun santer kabar akan ada reshuffle kabinet.(7)

3. Pengamat: Memperjuangkan Rakyat Memang Harus Tegas

Pada 29 November 2014, Direktur Populi Center, Nico Harjanto, mengungkapkan bahwa untuk memperjuangan prinsip-prinsip bagi kemajuan dan perubahan rakyat ataupun masyarakat, memang perlu ketegasan.

Kalau masalah gaya Pak Ahok, itu fleksibel aja.

Tapi kalau masalah prinsip, itu harus tegas.

Nico Harjanto kira itu pepatah yang harus berlaku untuk ke depannya.

Nico Harjanto menambahkan, apalagi jika itu untuk perkembangan kota Jakarta.

Karena menurutnya, untuk memperbaiki Jakarta, birokrasi di dalam pemerintahannya memang perlu banyak menelan pil pahit.

Bukan hanya itu, tetapi juga bagi masyarakat Jakarta sendiri.

Jika ingin masyarakat berubahm menurut Harjanto perlu revolusi mental yang sifatnya masif.

Nico menuturkan, semua itu bertujuan bagaimana agar perubahan bisa berjalan secara paralel, sekaligus (di) internal.

Salah satunya ada revolusi mental di dalamnya, selain juga perubahan kebiasaan hidup masyarakat Jakarta.(8)

4. Digadang-gadang jadi menteri

Menteri Sekretaris Negara Kabinet Kerja 2014-2019 Pratikno masuk dalam daftar calon menteri yang dipanggil menghadap Presiden Jokowi ke Istana.

Menarikya, mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), itu tidak datang sendirian.

Bersamanya ada dua petinggi BUMN, yakni Komisaris Utama PT Adhi Karya Fajroel Rahman dan Komisaris BRI Nicolaus Teguh Budi Harjanto.

Fajroel yang keluar terlebih dahulu mengaku datang memenuhi undangan presiden.

Didampingi Pratikno, Fajroel dan Nicolaus Teguh Budi Harjanto sempat makan siang bersama dengan suami Iriana itu.

Namun Fajroel mengungkapkan itu hanya makan siang biasa dan ada pembicaraan mengenai tugas.

Tapi mengenai bentuk tugasnya nanti akan diumumkan secara langsung saja, diberitahukan saja oleh presiden.

Fajroel kukuh tidak menjawab soal bidang tugas yang diberikan presiden.

Fajroel hanya bercerita soal isu yang mereka diskusikan dalam pertemuan itu.

Salah satunya terkait pidato kenegaraan pertama Jokowi usai dilantik di Gedung MPR.

Ia mengatakan bahwa pidato itu sudah menyatakan betul-betul apa yang sedang dihadapi dan presiden menampilkan diri sebagai presiden yang bekerja, yang memerintah.

Terakhir, katanya, sebagai komisaris di PT Adhy Karya yang berurusan dengan infrastruktur, Fajroel mengaku paham sekali mengenai 5 aksi yang akan diprioritskan Jokowi lima tahun ke depan.

Yakni terkait SDM, infrastruktur, debirokratisasi, deregulasi dan transformasi ekonomi.

Fajrol mengatakan kalau ini bisa dijalankan menjadi suatu pekerjaan besar selama lima tahun ini, ini akan buat pemerintahan Pak Jokowi dan Ma’ruf, legacy yang sangat besar sekali.(9)

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Saradita Oktaviani)